Masyarakat: BPJS Kesehatan banyak kekurangan, tapi banyak manfaat

JAKARTA, Indonesia — Sejumlah anggota masyarakat berbagi cerita tentang pengalaman menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Meski mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, mereka sepakat bahwa hadirnya BPJS Kesehatan membawa manfaat bagi masyarakat.

(BACA: Mengharamkan BPJS Kesehatan, MUI dinilai konsisten)

Inilah cerita mereka.

Fajrin Rasyid (pelaku ‘startup’)

Pengalaman saya menggunakan BPJS kesehatan secara umum baik karena meng-cover banyak sekali, termasuk yang paling besar untuk operasi ayah saya. Seharusnya biaya normalnya ratusan juta rupiah, tapi menjadi nol. Keluarga kami cukup mengeluarkan biaya di luar biaya operasi seperti penginapan.

Kekurangan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan ada, tapi masih dalam tahap wajar seperti proses antri dan menunggu yang cukup lama dibandingkan ketika melakukan pembayaran.

 

Hari Nugroho (dokter Badan Narkotika Nasional/BNN)

Saya menggunakan BPJS Kesehatan untuk bapak saya. Sakitnya diabetes tapi juga merembet ke yang lainnya, yaitu gangguan ginjal dan gangguan batu saluran empedu. Karena tingkat keparahannya, maka bapak saya dirujuk ke rumah sakit di kota lain.

Pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit rujukan tersebut mudah. Karena sudah darurat, langsung diterima dan dilakukan tindakan. Setelah itu saya melakukan pengurusan administrasi. Mudah, tidak berbelit-belit. Kalau tanpa di-cover BPJS, waktu itu biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 27 juta.

Kekurangannya yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya, ternyata dokter yang terkenal tidak mau dengan pasien BPJS, beda dengan dahulu ketika masih ASKES. Namun tetap kami menggunakan BPJS. Untuk penderita penyakit kronis seperti ayah saya, tentu sangat terbantu. 

Rika Rosvianti (akademisi dan ibu rumah tangga)

Sebenarnya pengalaman saya menggunakan BPJS Kesehatan tidak terlalu baik.

Waktu itu tidak lama setelah daftar, dua bulan kemudian sakit mata, lalu datang ke klinik dekat rumah yang dirujuk oleh BPJS. Di klinik ternyata katanya uangnya belum masuk. Pas diperiksa di kantor dananya katanya sudah disetorkan. 

Tapi bagaimanapun, lepas dari permasalahan yang ada, saya tetap berpendapat bahwa BPJS Kesehatan ada manfaatnya terutama buat masyarakat kelas bawah. 

Tak sesuai syariah

Belakangan, mengemuka perdebatan tentang skema jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai di dalamnya terdapat unsur riba, gharar, dan maisir.

MUI kemudian menjelaskan bahwa untuk saat ini masyarakat Muslim di tanah air masih boleh menggunakan BPJS Kesehatan karena situasi yang dinilai darurat. Kendati demikian, periode darurat ini menurut MUI tak boleh berlangsung terlalu lama. 

(BACA: MUI: Masyarakat boleh gunakan BPJS karena darurat)

Menanggapi hasil pertemuan sesama ulama MUI, pelaku startup Fajrin Rasyid berpendapat bahwa pandangan MUI ini dapat dijadikan pintu masuk bagi pemerintah untuk mulai mengkaji konsep BPJS Syariah. 

“Menurut saya, pemerintah dapat menjadikan hal ini sebagai masukan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat akan adanya BPJS Syariah. Sama seperti adanya pilihan bank syariah,” kata Fajrin.

Sedangkan dokter BNN Hari Nugroho mengaku bahwa sebagai seorang Muslim dirinya bisa memahami pandangan MUI. “Untuk saya, jelas konsep asuransi tidak akan pernah syar’i dari segi kajian Islam, jadi saya bisa memahami apa yang MUI tawarkan,” kata Hari.

“Meski demikian, saya mendukung BPJS untuk memperbaiki sistem,” ujarnya lagi.

Adapun ibu rumah tangga Rika Rosvianti tak sepakat jika BPJS Kesehatan dinilai oleh MUI mengandung unsur judi (maisir), yang terjadi menurutnya adalah sistem subsidi silang.

“Semangatnya memang subsidi silang, membantu si sakit dari tabungan si sehat. Wajar saat uang yang kita setor enggak bisa dinikmati kalo kita enggak sakit,” kata Rika. —Rappler.com