RAPBN 2016: Dana Revolusi Mental Rp 187,8 triliun

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

RAPBN 2016: Dana Revolusi Mental Rp 187,8 triliun
Untuk pertama kalinya, alokasi dana kesehatan mencapai 5% sesuai amanat dari UU Kesehatan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 memberikan perhatian besar pada program yang terkait dengan Revolusi Mental.  

Sejak di era kampanye presiden Joko “Jokowi” Widodo menjadikan Revolusi Mental sebagai jargon. Alokasi dana untuk Revolusi Mental itu tersebar di 4 kementerian, yang semuanya di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.  

Selama ini Puan ditugasi untuk implementasi program terkait Revolusi Mental.

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat alokasi Rp 49,2  triliun.  
  • Kementerian Agama mendapat alokasi Rp 58,5 triliun. 
  • Kementerian Sosial Rp 15,3 triliun.  
  • Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi Rp 64,8 triliun.  

“Untuk pertama kalinya kita alokasikan dana 5 persen, sesuai dengan amanat UU Kesehatan,” kata Jokowi, Jumat, 14 Agustus.

Untuk bidang pendidikan, dana akan dialokasikan untuk dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 19,2 juta siswa pendidikan dasar dan menengah. Dana pendidikan juga ada di Kementerian Agama, yang disalurkan bagi siswa dan siswi di madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah.  

“Kita akan monitor agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar bersekolah, masuk setiap hari,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat bertemu dengan jurnalis senior, Kamis, 13 Agustus. Dia menjelaskan latar-belakang penyusunan asumsi dalam RAPBN 2016.

Pemerintah juga menargetkan penerima bantuan iuran untuk 92,4 juta penduduk, melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Untuk meningkatkan standar kesehatan ibu hamil dan mengurangi risiko kematian bayi, dalam RAPBN 2016 juga dianggarkan dana untuk memastikan bahwa 77% persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, serta target kunjungan perawatan kelahiran minimal untuk pertama kalinya sebesar 78%.  

Fasilitas kesehatan akan ditambah. Pemerintahan Jokowi menargetkan bahwa 700 kecamatan memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat yang terakreditasi.

Alokasi dana kesehatan juga ditujukan untuk memastikan bahwa di 190 kabupaten/kota minimal ada 1 rumah sakit umum daerah yang terakreditasi. Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan bersyarat sebanyak 58,3%.

Menkeu Bambang mengatakan bahwa alokasi dana yang besar untuk sektor di bawah koordinasi Menko Puan dimaksudkan untuk memberikan jaring pengaman yang kuat bagi rakyat bawah untuk melalui situasi ekonomi yang tidak menentu.  

“Ditambah dengan dana desa, kalau benar-benar disalurkan dengan efektif, dalam bentuk dana bergulir untuk kegiatan di desa yang dikerjakan oleh orang desa setempat,” ini bisa membantu menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. 

Guru besar di IPMI International Business School Roy Sembel mengatakan bahwa RAPBN berfungsi memastikan negara hadir bagi rakyat kecil.  

“Dalam situasi ekonomi seperti ini, selain menjadi referensi bagi dunia usaha, kita berharap RAPBN menjadi tumpuan keadilan,” kata Roy. —Rappler.com

 Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis

 

 

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!