Puan: Sediakan ruang menyusui bagian dari Revolusi Mental

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Puan: Sediakan ruang menyusui bagian dari Revolusi Mental
Banyak ibu bekerja yang sulit melanjutkan pemberian ASI eksklusif untuk bayinya. Pemerintah dorong penyediaan ruang menyusui.

Di tengah berita soal muramnya situasi ekonomi dan berbalas kritik antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada berita bagus.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta kantor dan lembaga menyediakan ruang laktasi, atau ruang untuk menyusui bagi pegawai perempuan yang memiliki bayi.  

Puan, ibu dua anak, juga mendorong semua kantor menyediakan ruang penitipan anak yang bersih, nyaman, dan aman.

Pernyataan Puan disampaikan saat dia menghadiri seminar media Ayo Dukung Ibu Menyusui dan Bekerja, yang dilakukan di Gedung Menara Multimedia, di Jakarta, Rabu, 18 Agustus. Menko Puan juga sempat meninjau ruang menyusui di gedung yang dihuni oleh PT Telkom itu.

Laman kementerian PMK memasang foto Puan berdialog dengan seorang ibu yang tengah menimang bayinya.  Puan juga menorehkan kalimat: “Ayo dukung ibu menyusui dan bekerja untuk bangun anak sehat dan cerdas”.

Puan mengatakan bahwa menyediakan ruang menyusui adalah bagian dari gerakan Revolusi Mental, karena memungkinkan anak-anak Indonesia diberikan asupan makanan bergizi sejak dalam kandungan sampai lahir.  Dia menyinggung juga soal pentingnya pemberian vitamin bagi anak.

Dalam kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mengusung jargon Revolusi Mental, Puan memang ditugasi mengkoordinasikan kementerian terkait yang mendukung pencapaian jargon itu. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang disampaikan Presiden ke sidang paripurna MPR/DPR RI empat hari lalu, Puan bakal dapat alokasi dana cukup besar, Rp 187,8 triliun.

Duit sebesar itu digunakan untuk membiayai program kerja di 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Khusus untuk kesehatan, baru kali ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar 5% dari anggaran, sesuai amanat UU Kesehatan. 

Sebuah artikel yang ditulis oleh Kokok Dirgantoro untuk Rappler mendapatkan perhatian luas, karena membahas fasilitas cuti melahirkan yang lebih lama, yaitu 6 bulan.

Ketika diminta mengembangkan artikel itu dengan meminta tanggapan para kepala eksekutif perusahaan, saya mendapatkan jawaban bahwa yang lebih diperlukan adalah menyediakan fasilitas pendukung, termasuk ruang menyusui.

Svida Alisjahbana, CEO Femina Group yang menerbitkan sejumlah media untuk perempuan, mengatakan, ruang menyusui dan kelonggaran jam kerja bagi karyawati yang menyusui dan memiliki anak di bawah lima tahun lebih mendesak ketimbang memperpanjang masa cuti melahirkan.  

Saat ini peraturan pemerintah memberikan kesempatan cuti melahirkan selama tiga bulan bagi pegawai perempuan baik di pemerintahan maupun swasta. Kementerian Kesehatan juga sudah menerbitkan panduan ruang menyusui

Hari ini, di linimasa @Portal_Kemlu_RI saya mengikuti pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara #HutKemlu ke-70 tahun. Retno, Menteri Luar Negeri perempuan yang pertama, menyampaikan pencapaian Kemlu, di antaranya membangun ruang daycare atau penitipan anak dan ruang laktasi. —Rappler.com

 Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis

 

 

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!