Pengamat: Paket ‘September 1’ belum akan berdampak nyata

JAKARTA, Indonesia — Paket kebijakan ekonomi ‘September 1’ dinilai belum akan menimbulkan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi Indonesia tahun ini.

“Nature dari paket kebijakan ini lebih bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Saya masih belum melihat paket kebijakan ini akan berdampak segera di tahun ini,” kata ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal, Kamis 10 September 2015. 

Menurut Fithra, sejumlah kebijakan tak bisa segera diimplementasikan karena belum siapnya sarana, prasarana maupun pemangku kepentingan terkait.

“Dalam hal penggunaan elpiji untuk nelayan, diperlukan waktu untuk konversi dan adaptasi. Lalu dukungan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, masalahnya adalah lembaga ini belum berani mengambil under serve clients karena faktor resiko. Jadi seperti berburu di kebun binatang,” katanya.

“Subsidi raskin (beras miskin) dan beras sejahtera perlu waktu untuk mendapatkan update data orang miskin. Belum lagi efek multiplier-nya terhadap aggregate demand yang tidak terlalu besar,” ujar Fithra lagi. 

Aggregate demand, atau permintaan agregat, menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga.

Sementara, sejumlah kebijakan lainnya memang dirancang untuk berfungsi dalam jangka menengah-panjang.

“Dalam hal deregulasi kebijakan, tentu efeknya lebih ke jangka panjang. Lalu pembangunan kawasan industri, tidak akan ada efeknya di tahun ini,” kata Fithra. 

Ekspektasi pasar harus dijaga

Sebagai konsekuensi, Fithra meminta pemerintah untuk cermat mengelola ekspektasi pasar. 

“Ekspektasi pasar harus dikelola, jangan keburu berharap akan ada perubahan besar dalam tahun ini,” ujarnya.

Sejauh ini, pasar merespon positif paket  ‘September 1’. Salah satu indikatornya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menguat 0,72% atau 31,81 poin ke level 4.433,11 poin pada awal perdagangan hari ini, meski per pukul 12.00 WIB telah mengalami rebound dan melemah sebesar 0,44%.  

Pada 9 September 2015, pemerintah meluncurkan paket kebijakan dalam bidang perekonomian yang nantinya akan tertuang dalam 7 Peraturan Pemerintah (PP), 11 Peraturan Presiden (Perpres), dua Instruksi Presiden (Inpres), 63 Peraturan Menteri (Permen) dan 5 aturan lainnya.

Peluncurkan paket kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional yang belakangan lesu. Semua komponen dalam ‘mesin’ pertumbuhan ekonomi disentuh, mulai konsumsi, investasi hingga belanja pemerintah. — Rappler.com

Baca juga: 

• Pemerintah Jokowi luncurkan 3 paket kebijakan ekonomi
• 9 poin penting dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi
• Paket kebijakan ekonomi Jokowi yang pertama