Merespons paket ekonomi Jokowi

Lirik lagu di atas milik grup band asal Amerika Serikat, Bon Jovi.  Hari ini John Bon Jovi dan kawan-kawannya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.  Besok, grup rock yang punya penggemar banyak di Indonesia itu bakal menggelar konser di Gelora Bung Karno, Senayan.   

Hanya dalam waktu sepekan, tiket konser yang dijual seharga Rp 500.000 – Rp 3.500.000 itu terjual habis. Sold Out. GBK berkapasitas sekitar 100.000 orang, kalau penuh. Pelambatan ekonomi rupanya tak berpengaruh bagi penggemar Bon Jovi yang kira-kira seusia saya.  Setengah abad lebih atau kurang;-) 

Lagu Breath, mungkin tidak akan dinyanyikan dalam konser Bon Jovi di Jakarta. Dia tak sepopuler Bed of Roses dan Always yang selalu saya nyanyikan saat karaoke. 

Tapi, saya yakin besok puluhan ribu penggemarnya akan merasa “bernafas” melepas gundah gulana, menjeritkan lagu-lagu yang mereka hafalkan sejak lama, sejenak melupakan himpitan beban dan dampak pelambatan ekonomi.  

Nggak pusing dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 14.300 an per 1 dolar AS, atau ancaman ribuan pemutusan hubungan kerja ratusan ribu orang. Breath! 

Paket kebijakan ekonomi Jokowi

Bernafas. Tarik nafas panjang. Karena Rabu, 9 September, tepat di hari ulang tahun Pak SBY yang ke-66, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan paket ekonomi yang pertama.  

Ini paket yang ditunggu sejak Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan paket deregulasi besar-besaran untuk menahan laju pelambatan ekonomi dan melorotnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Jokowi menyampaikan rencana ini ketika pidato di acara yang digelar Majelis Ulama Indonesia di Surabaya, 25 Agustus. 

Paket ekonomi Jokowi juga memuat 9 hal penting, mulai dari deregulasi, yakni revisi atas 89 peraturan (dari 154 peraturan yang ada), melonggarkan syarat membuka rekening dolar AS bagi warga asing untuk menambah jatah persediaan dolar AS sampai insentif di sektor pariwisata.   

Selain jurus penangkal krisis ala pemerintah, kemarin juga diumumkan resep ala Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

“Saya dibantu oleh wapres serta seluruh anggota kabinet akan memimpin langsung pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ini sehingga langkah-langkah terobosan untuk menggerakkan ekonomi nasional terwujud,” kata Jokowi.  

Ketika dia mengumumkan paket ekonomi ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan menteri ekonomi lainnya, termasuk sekretaris kabinet Pramono Anung Wibowo dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.  

Hadir juga Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Komisioner OJK Muliaman Hadad. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak terlihat. JK ternyata harus istirahat di rumah sakit.  

Banyak detil belum terjawab

Meskipun paket ekonomi ini bisa membuat nafas lega, karena akhirnya muncul juga, banyak detil yang belum terjawab. Melonggarkan aturan membuka rekening bagi orang asing, dengan nilai sampai US$ 50 ribu dolar itu, harapannya untuk menambah jumlah dolar di perbankan.  

“Niatnya bagus kok,” kata Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri.   

Muliaman Hadad mengatakan bahwa asumsinya ada 10-12 juta turis asing ke Indonesia, 20 persen diantaranya adalah mereka yang bolak-balik ke Indonesia sehingga perlu kemudahan membuka rekening hanya dengan menunjukkan paspor.  

Saya berharap, kebijakan buka rekening bagi orang asing itu efektif untuk mengumpulkan dolar AS. Tapi, kebijakan ini perlu didukung dengan insentif pajak. 

Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, apakah benar orang asing membutuhkan peluang membuka rekening dolar di sini? Bukankah mereka bisa menggunakan transaksi via mesin ATM menggunakan kartu kreditnya?  

Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada insentif tax holiday dan tax allowance bagi 9 jenis industri. Ini jurus untuk menarik investasi. 

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said juga hadir dalam pengumuman paket ekonomi di Istana Negara. Sebelumnya, sempat beredar kabar bakal ada relaksasi ekspor mineral, khususnya bauksit, untuk yang sudah membangun smelter.  

“Kita kaji misalnya yang sudah bangun 30 atau 40 persen, apakah bisa diberikan kelonggaran,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan saat bertemu media.  

Sudirman mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan pengusaha, manfaat dari relaksasi ekspor tak sebanding dengan kerugian karena ketidakpastian penerapan hukum.

 

Saat bertemu Luhut awal September, beberapa hal yang dipertimbangkan masuk dalam paket ekonomi Jokowi termasuk soal tax amnesty (pengampunan pajak).  

“Ada rencana penurunan tarif pajak penghasilan, sehingga kita jadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini,” kata Luhut pada 1 September.  

Luhut yakin jika paket ekonomi diluncurkan, pada kuartal I tahun 2016 ekonomi Indonesia membaik. 

Mungkinkah menarik simpanan dolar AS bagi orang asing tanpa iming-iming pajak yang lebih rendah? 

Darmin menyinggung upaya menggaet devisa dari sektor pariwisata. Kemudahan visa kunjungan akan diberikan. Saat bertemu dengan pemimpin redaksi pada 25 Agustus lalu, Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli mengungkapkan rencana untuk menambah daftar negara yang bebas visa kunjungan ke Indonesia.  

“Kita pikirkan menambah 30 negara dari yang kini ada,” kata Rizal Ramli.  

Dia juga akan menggarap infrastruktur pariwisata termasuk membangun lapangan terbang dekat Danau Toba di Sumatera Utara. 

“Kita akan buat Toba bagaikan Monaco,” kata Rizal Ramli.  

Bebas visa satu soal. Menyediakan infrastruktur yang nyaman bagi wisatawan itu soal lain yang super penting. Membangun infrastruktur perlu dana. 

Ketika menaikkan harga Bahan Bakar Minyak tahun lalu, Jokowi mengatakan ada ruang fiskal sekitar Rp 300 triliun dari APBN 2015, yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan mengalokasikan dana melalui tiga kartu saktinya, untuk membantu rakyat miskin. 

Sejauh ini  pemerintahan Jokowi sudah meresmikan beberapa proyek termasuk jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116,75 kilometer dan Waduk Jatigede yang kontroversial. Tapi proyek-proyek itu warisan era  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Menarik investor

Mempermudah perijinan investasi, ini yang berkali-kali dijanjikan oleh Jokowi. Maka, saya menunggu apa saja yang akan disederhanakan, termasuk terkait dengan perizinan untuk memperpendek dwelling time, atau waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan.  

Fifiek Mulyana, seorang pengacara yang banyak berurusan dengan izin investasi mengingatkan perlunya meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) untuk mendukung keinginan presiden melayani investor dengan lebih baik.  

“Kurangnya koordinasi dan standar yang berbeda antara satu instansi dengan lainnya juga menjadi kendala bagi investor,” ujar Fifiek. 

Meyakinkan investor di saat ekonomi melemah juga tidak mudah, meskipun ada kredo bahwa investasilah saat harga pasar turun, termasuk saat ekonomi turun. Investor butuh kepastian hukum dan birokrasi yang profesional.  

“Ini yang terus-menerus diingatkan sejak zaman SBY,” kata Natalia Soebagjo, Direktur Transparansi Internasional Indonesia, yang juga anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Pekan ini Jokowi memutuskan membatalkan rencana membangun kereta api cepat Jakarta Bandung, dan menggantinya dengan kereta api menengah. Proyek kereta api Jakarta Bandung diserahkan ke BUMN.

Belum jelas apakah proses kompetisi yang begitu seru antara Tiongkok dan Jepang dalam rencana High Speed Railways itu, dan berakhir dengan batal, apakah akan mempengaruhi minat investor kedua negara? Ibarat  lagu dangdut, proyek HSR ini jadinya, “Kau yang memulai, kau yang mengakhiri.” 

“Pak Jokowi ingin menarik investor dalam paket ekonominya, padahal investor khawatir atau tidak yakin dengan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak menjadi paket ekonomi,” kata Fifiek.  

Ketua umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Yani Motik, mengatakan bahwa paket ekonomi yang diluncurkan kemarin nampak menarik. 

“Tantangannya adalah pada pelaksanaan. Termasuk pembebasan lahan untuk infrastuktur,” kata Yani.   

Rusdian Lubis, mantan ekonom Bank Pembangunan Asia yang juga ahli ekonomi lingkungan mengingatkan pentingnya memperhatikan akses bagi rakyat kecil, analisis dampak lingkungan dan konsultasi insentif  dengan rakyat kecil yang tanahnya harus diambil oleh negara untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Jokowi juga menyinggung soal upaya meraup dana dari Badan Pengelola Dana Perusahaan (BPDP) Sawit, dan rencana menurunkan suku bunga kredit untuk usaha kecil dan menengah dari 22-23 persen menjadi 12 persen. 

Jika semua itu bisa segera dilaksanakan, maka sebagian akan dapat menghembuskan nafas lega. Breath!!

Menjeritkan lagu-lagu Bon Jovi dan paket ekonomi jilid pertama semoga bisa melupakan sejenak dari kekuatiran ancama krisisi dan laporan suram dari sidang menteri keuangan G-20 di Turki, pekan lalu. — Rappler.com

BACA JUGA:

• Ekonomi Indonesia lampu kuning, mengarah ke merah?
• Menkopolhukam Luhut: Kuartal pertama 2016 ekonomi membaik
• Apa warisan SBY? Salah satunya peralihan kekuasaan yang bermartabat 

 

 Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis.