Pengusaha tambang bauksit jual tanah air?

JAKARTA, Indonesia — Salah satu industri yang belum merasakan dampak Paket Ekonomi jilid 1 dan 2 yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo adalah industri mineral dan batubara (minerba).

Pemerintah saat ini masih bersikukuh meneruskan pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, yang menghendaki proses pemurnian dilakukan dengan membangun smelter, dan mengekspor produk dengan nilai tambah. Ini yang disebut dengan hilirisasi.

Akibatnya, sejak UU itu efektif berlaku awal 2015, banyak perusahaan tambang yang berhenti beroperasi karena tidak bisa ekspor, termasuk industri bauksit atau alumina. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang notabene politisi Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan mengatakan bahwa mengekspor minerba dalam keadaan mentah ibarat mengekspor tanah air.

Tudingan Ketua MPR dibantah Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia, Erry Sofyan. Menurut dia, pengusaha tambang bauksit sudah melakukan tindakan peningkatan nilai tambah seperti yang diamanatkan dalam UU N0. 4 Tahun 2009 maupun peraturan turunannya.  

Bauksit yang diekspor sampai dengan 2013 adalah Metallurgical Grade Bauxite (MGB), yaitu bauksit yang memenuhi kualitas minimum sebagai bahan baku untuk industri pemurnian menjadi alumina. MGB ini telah mengalami proses benefiasiasi (peningkatan nilai tambah) dari ore (mineral mentah) di mana sudah dipisahkan antara bauksit dengan pengotornya dan mengalami pengurangan volume hingga 50% dari ore.

Tindakan peningkatan nilai tambah yang sudah dilakukan oleh penambang bauksit sejalan dengan pernyataan dari Prof. Syoni Soepriyanto, Ph.D, pakar metalurgi ITB pada acara Workshop Retrospeksi Proses Benefiasiasi Bauksit, 3 September 2014 di Hotel Menara Peninsula, “Proses pencucian dan screening yang selama ini dilakukan oleh penambang bauksit sudah merupakan proses benefisiasi dan produknya yang dikenal sebagai washed bauxite, atau di pasar komersial disebut sebagai Metallurgical Grade Bauxite (MGB).”

“Saya perlu tegaskan bahwa penambang bauksit tidak pernah ekspor ore atau tanah air, melainkan ekspor Metallurgical Grade Bauxite (MGB),” dalam keterangan yang diterima Rappler, 2 Oktober.

Menteri Keuangan Bambang S. Brodjonegoro mengatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009.  

“Larangan ekspor tambang adalah warisan SBY dan DPR masa lalu,” kata Menkeu saat ditanyai Rappler.  

Menurut Bambang, jika pemerintah saat ini mengoreksi larangan ekspor, maka investor smelter akan protes karena khawatir kehabisan bahan baku.  

Bambang juga membantah tudingan bahwa insentif fiskal seperti tax holiday hanya dinikmati investor asing.  Sejauh ini ada empat perusahaan penanaman modal dalam negeri dan dua perusahaan penanaman modal asing yang menerima insentif tax holiday yang bertujuan untuk menggaet minat investasi.  

Asosiasi Bauksit membantah kekhawatiran soal ketersediaan bahan baku. 

“Data kami menunjukkan ada 7,4 miliar ton cadangan bauksit.  Seyogyanya pemerintah tidak ragu membuka keran ekspor. Kalau tidak, bagaimana kami produksi, kalau tidak bisa dijual?” kata Erry.  

Dia menggarisbawahi mahalnya ongkos produksi per ton yang dikeluarkan pengusaha bauksit, yang berbeda tipis dengan tambang tembaga. 

Dalam hitungan asosiasi, membuka keran ekspor minerba juga dapat mendatangkan devisa yang kini saat dibutuhkan. Penetapan kuota produksi dan ekspor bauksit sebesar 40 – 50 juta ton/tahun dengan harga US$ 40/ton, akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian Indonesia yang saat ini melambat.  

Manfaatnya antara lain berupa: 

• Penerimaan devisa sebesar US$ 1,6 miliar – 2 miliar, serta pajak dan penerimaan bukan pajak sekitar US$ 480 juta.
• Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sebanyak + 40.000 orang.
• Menggerakkan kembali roda perekonomian daerah dan masyarakat di sekitar pertambangan

Untuk menjaga stabilitas harga di pasar global, serta menjaga ketersediaan cadangan/ sumber daya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pemurnian bauksit di dalam negeri, maka pemerintah bersama asosiasi perlu melakukan pengendalian produksi dan ekspor bauksit.   

“Caranya, tetapkan kuota produksi dan ekspor nasional setiap tahun, “ kata Erry.

Kisruh ekspor minerba pernah menjadi bahan polemik antara pengamat ekonomi yang juga mantan Ketua Tim Reformasi Migas, Faisal Basri dengan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Faisal Basri menuding hilirisasi di industri bauksit adalah permintaan investor smelter dari Rusia.  

Tudingan ini dibantah Menko Hatta Rajasa melalui akun twitternya. 

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi kalangan pertambangan mengusulkan ide membuka keran ekspor bagi perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban membangun smelter sebesar 30- 40 persen.  

“Kita sedang memikirkan usulan itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut B. Panjaitan, saat bertemu dengan pemimpin media, 1 September. 

Sejumlah pembangunan smelter terhenti karena pengusaha kehabisan dana akibat melemahnya ekonomi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pemerintah ingin konsisten menjalankan hilirisasi.  

“Kita ingin konsistensi dan menghargai pengusaha yang sudah mengikuti aturan,” kata Sudirman Said dalam sebuah diskusi energi, 7 September.  

Dia memaparkan bahwa pada Juli 2015, ada 88 Izin Usaha Penambangan (IUP) yang tengah membangun smelter.  Yang sudah mendekati finalisasi ada 25 IUP.  

“Diantara 72 fasilitas yang sedang dibangun, bauksit harus diapresiasi karena mereka bekerja keras memenuhi aturan,” kata Sudirman Said. — Rappler.com

BACA JUGA:

• Debat Menteri ESDM dan SBY pun terus berlanjut
• Pertamina kebut bangun infrastruktur energi migas
• Ketua Perubahan Iklim PBB: Suhu bumi terus memanas