Direlaksasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat harus tepat sasaran

Haryo Wisanggeni

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Direlaksasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat harus tepat sasaran
Sebelumnya pemerintah telah merumuskan tiga opsi kebijakan sebagai bagian dari upaya relaksasi penyaluran KUR

JAKARTA, Indonesia — Upaya relaksasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan pemerintah dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi belakangan ini.

Meski demikian, pemerintah tak boleh berhenti hanya pada relaksasi. 

“Bagus ya, dengan adanya relaksasi KUR ini bisa membuat pelaku UMKM bertumbuh. Selama ini kan mereka menghadapi banyak tekanan pada biaya produksi karena biaya impor tinggi dan daya beli masyarakat menurun,” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance Imaduddin Abdullah, Selasa, 6 Oktober 2015. 

Menurutnya, dengan KUR yang berbunga rendah, biaya produksi bisa turun.

Namun di sisi lain, menurut Imaduddin, bersamaan dengan potensi peningkatan nilai KUR karena proses relaksasi, pemerintah harus mewaspadai penyaluran KUR yang tak tepat sasaran.

“Masalahnya selama ini ada penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran. Misalnya, ada daerah yang tadinya angka NPL (kredit macet) di sana rendah, begitu diberi KUR menjadi tinggi,” kata Imaduddin.

Sebagai solusi, Imaduddin mengungkapkan bahwa penyaluran KUR harus diiringi oleh proses pelatihan dan pendampingan yang memadai bagi penerimanya. 

Demi buka lapangan kerja

Sebelumnya, pemerintah telah merumuskan 3 opsi kebijakan sebagai bagian dari upaya relaksasi penyaluran KUR. 

“Usulan tersebut pada dasarnya adalah agar sektor usaha tidak usah terlalu dirinci yang penting kegiatannya produktif,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Senin, 5 Oktober, dalam jumpa pers usai rapat kabinet terbatas tentang KUR di Istana Negara.

Usulan kedua, kata Darmin, soal batas waktu pinjam KUR diharapkan lebih lama dengan mempertimbangkan usaha calon nasabah.

“Sedangkan usulan ketiga yakni soal realisasi KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang selama ini masih terkendala sejumlah aturan,” kata Darmin.

Menurutnya, inilah langkah konkret pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja. 

Saudara-saudara sering bertanya, banyak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) apa yang harus diperbuat pemerintah. Ya, itu jawabannya, berkaitan dengan penciptaan peekerjaan yang produktif,” ujarnya. 

KUR adalah adalah kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen UMKM dan koperasi yang layak (feasible) namun belum mampu memperoleh modal kerja atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Rappler.com

BACA JUGA:

 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!