3 poin penting ngobrol di Pasar Santa bersama Menteri Perdagangan

Febriana Firdaus

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

3 poin penting ngobrol di Pasar Santa bersama Menteri Perdagangan
Pemerintah akan memberikan sertifikat HGB pada UKM agar bisa menjadi agunan untuk mengajukan kredit ke bank

JAKARTA, Indonesia — Pada Jumat, 16 Oktober, kemarin, Rappler dan Eisenhower Fellowship mengadakan acara Ngobrol di Pasar (#ngobroldipasar) dengan narasumber Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) Suryani Motik di Pasar Santa, Jakarta Selatan.  

Sesi ini dimanfaatkan oleh pedagang dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait kondisi ekonomi terkini dan paket kebijakan yang baru saja diluncurkan pemerintah. 

Berikut poin-poin curhatan mereka: 

Bagaimana UKM kreatif bersaing jika harga sewa naik? 

Ini adalah untuk pertama kalinya Tom Lembong mengunjungi Pasar Santa sebagai Menteri Perdagangan. Ia mengaku mendapat banyak inspirasi dari pedagang dan pemilik stan yang dinilai kreatif dan mampu bersaing dengan pasar modern sekelas super mall. 

Kenapa Pasar Santa? “Karena terkenal sebagai tempat di mana inovasi anak muda tercipta secara organik,” kata Tom. Ia berharap model Pasar Santa bisa direplikasi di pasar-pasar lainnya. 

Pasar Santa dianggap berhasil karena punya tujuan khusus. “Jangan bersaing dengan pasar modern. Konyol. Cari yang sulit ditiru pasar modern, seperti Pasar Santa,” katanya. 

Namun di sesi curhat, pedagang mengungkap tak selamanya berdagang di Pasar Santa menggembirakan. Seorang pelaku industri kreatif bernama Hamzah dari Bengkel Jus, misalnya, mengeluhkan sewa di Pasar Santa yang melejit setelah pasar ini menjadi tempat tujuan kelas menengah setahun belakangan.  

“Dulu harganya Rp 16 juta,” kata Hamzah. Kini harga sewa mencapai lebih dari itu. Ia kemudian mempertanyakan, bagaimana UKM kreatif bisa bertahan? 

Tom menanggapi hal ini dan berjanji akan membicarakannya dengan pengelola pasar di Jakarta. 

Sertifikat HGB untuk permudah kredit UKM  

Seperti yang sudah disinggung dalam paket kebijakan ekonomi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, UKM akan menjadi perhatian pemerintah. 

Tom mengungkap dalam rapat kabinet sebelum paket kebijakan jilid 4 diumumkan, bahwa Menteri Keuangan Darmin Nasution mengatakan saat ini pelaku UKM kesulitan mendapatkan kredit karena kredit risikonya yang tinggi. UKM juga tak punya agunan resmi untuk dijaminkan.  

Kemudian jajaran menteri menggagas pemberian agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan pada UKM agar bisa mendapatkan kredit dengan mudah di bank. 

Salah seorang anggota HPPI, Gatot Prawiro, menimpali. “Lalu bagaimana dengan resikonya?”

Tom menjawab, “Pak (Gatot), kredit UKM itu memang kecil, debitur pertama, tapi seiring dengan waktu dia bisa pinjam lebih banyak. Bukan kuantitasnya tapi keterampilannya,” kata Tom. 

Pemerintah yakin dengan kemampuan dan keuletan UKM, sehingga perlu diberi kepercayaan untuk memperoleh kredit di bank lewat sertifikat HGB. 

Manajemen investasi untuk UKM 

Salah satu peserta #ngrobroldipasar, Nurwanto, adalah seorang pegawai investasi. Ia mengaku biasa menangani pinjaman UKM. Tapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain kekurangan dana. 

Selama ini ia menggunakan dana investasi pribadi untuk memberi pinjaman pada pelaku UKM. Tom yang memiliki latar belakang finansial tersebut kemudian berjanji akan menghubungkan investor besar dan kecil ini, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Ingin ikut acara #ngobroldipasar selanjutnya? Hubungi kami di email indonesia@rappler.com.—Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!