Kesaksian tapol: Sembilan tahun menjadi budak di Pulau Buru

JAKARTA, Indonesia—Basuki Wibowo adalah seorang mahasiswa yang bersemangat mengikuti perkumpulan bernama Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) di kampusnya. 

Menurutnya, CGMI adalah organisasi yang didirikan oleh bekas-bekas laskar pejuang di Yogyakarta, Bogor, dan Jakarta. Kemudian sebuah konferensi menyatukan mereka menjadi organisasi gerakan mahasiswa Indonesia yang disingkat CGMI tersebut.

Apakah CGMI bagian dari Partai Komunis Indonesia? “Bukan bagian dari Partai Komunis Indonesia,” katanya saat menjadi saksi dalam sidang Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda yang ditayangkan oleh situs IPT 1965. 

“CGMI kiri karena yang dimaksudkan dengan kiri adalah yang cinta demokrasi,” katanya.

Pada 20 Oktober (ia tidak menyebutkan tahunnya), ia bersama 126 anggota kongres CGMI, Pemuda Rakyat, dan organisasi pemuda lainnya dilucuti oleh aparat.

Ia diperiksa, tanpa tahu kesalahannya. Yang ia tahu, ia dan rombongannya masuk golongan B. Artinya diduga terlibat dan terkait dengan Partai Komunis Indonesia tapi belum ditemukan buktinya. 

Bersama ratusan pemuda lainnya itu, ia kemudian dijebloskan ke Penjara Wirogunan Yogyakarta. “Setelah saya di Wirogunan, saya dibawa ke penjara Nusakambangan dengan memakai kereta api yang dipaku semua,” katanya. 

Perjalanan kereta menuju Nusa Kambangan memakan waktu kurang lebih 6 jam. Mereka berangkat sejak pukul 04:00. Selama perjalanan, ia dikawal oleh pasukan militer. 

“Setelah di Nusakambangan, saya dipindahkan ke Kamp Ambarawa, sebenarnya kamp militer. Setelah di Ambarawa, kami dibawa kembali ke Nusakambangan. Di Nusakambangan, kami langsung dibawa ke Pulau Buru,” katanya. 

Ia tinggal di sana hingga sembilan tahun. 

Awal hidup baru di Pulau Buru 

Di Pulau Buru, ada 22 unit. Satu unit berisi 500 orang. Menurut kesaksian ahli sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, penghuni Pulau Buru lebih dari 10 ribu. 

Seorang sumbernya menyebut 11.600 tahanan politik golongan B menghuni pulau yang luasnya tiga kali Pulau Bali tersebut. 

Mereka dikirim dalam tiga periode. Sebanyak 2.500 orang pada 1968, 5.000 orang pada 1969, dan 2.500 pada 1970. Tak semuanya laki-laki, kurang dari 500 orang adalah tahanan perempuan.

Menurut Asvi, sampai di Pulau Buru tahanan ini langsung dilepas. Mereka tidak dibekali dengan peralatan untuk bertahan hidup, berladang atau bertani.

Tahanan mencari cara sendiri bagaimana berladang dan bertani, serta membuat barak dengan tangan kosong.

Selama 15 hari pertama, kata Asvi, tahanan politik diwajibkan membuat barak pada siang hari dan mengangkut logistik pada malam hari ke unit lainnya, yang jaraknya beberapa kilometer. 

Logistik makanan diangkut dari Markas Komando Logistik di Pelabuhan Namlea.

“Mereka harus bangun jam 4 pagi, mereka harus apel, dihitung jumlahnya berapa, sampai jam 6 sore baru istirahat. Selama itu tidak dibayar,” katanya. 

Dari tangan kosong hingga upah Rp 4.000

Basuki membenarkan bahwa ia dan rekan-rekannya harus bertani dengan tangan kosong. “Kami sendiri membuat saluran irigasi dari kami sendiri,” katanya. 

Selama melakukan kewajibannya bertani, Basuki dan teman-temannya kerap mendapat siksaan dari aparat. 

“Yang saya ingat betul ketika kami sedang menanam padi, itu kan menanam bibit padi, ketika bibit padi kami cabut, itu saudara tentara bilang kami sabotase. Banyak salah cara, kami dipukul,” katanya. 

“Ketika kami diminta untuk membuat kebun bunga, kebetulan seorang teman ahli bunga. Petani bunga itu membuat gundukan, seperti biasa gundukan itu ya seperti itu, tetapi yang dituduhkan kepada teman ini, dia membuat sebuah monumen untuk 7 orang jenderal yang dibunuh,” katanya. 

Pekerjaan itu dilakukan cuma-cuma setiap harinya. “Sebagian kecil hasil usaha kami dijual oleh Komandan Unit. Tapi kami mendapatkan sebagian,” katanya. 

Misalnya, menurut Asvi, saat memotong kayu, komandan unit membeli kayu tahanan politik Rp 4.000 per kubik. Kemudian kayu dijual lagi dengan harga Rp 20.000 ke luar. 

Dari uang itu pun mereka tak bisa makan cukup. “Kalau makanan bulan pertama, makanan diberi pemerintah nasi dan lauk-pauknya yang ala kadarnya. Tapi kemudian, kami hidup sendiri sebagai petani. Dan lauk-pauknya yang ala kadarnya,” kata Basuki. 

Tapi tak jarang ia mendapat lauk tambahan baru. “Ada tikus, ada burung, ada lagi ular yang terpanjang yang kami tangkap itu sekitar 6-9 meter,” katanya. 

Islam dan Kristen atau dua-duanya 

Untuk urusan ibadah, penghuni Pulau Buru diwajibkan untuk memeluk salah satu agama. Tapi dalam praktiknya, kata Basuki, agama adalah masalah perut. 

“Hari Jumat salat Jumat. Hari Minggu ikut acara di gereja. Karena ada makanan,” katanya. 

Namun pasukan penjaga cukup gigih mendesak para tahanan politik untuk beragama. Sampai mereka diminta membangun tempat ibadah. 

“Suatu malam kami diperintahkan untuk membuat dua gereja dalam semalam. Ini tidak seribu malam, tapi satu malam,” katanya. 

Bagaimana menyelesaikan pembangunan gereja dalam satu malam? “Cara kami melakukannya ya seperti halnya kami melakukan pekerjaan. Ada yang menggergaji, ada yang memotong saja, ada yang membuat lubang. Itu ya buat kami (gerejanya),” katanya. 

Bangunan kilat gereja itu tak sempurna, karena terbuat dari papan-papan kayu dan peralatan seadanya. 

Meregang nyawa

Selain makanan yang tak cukup, kesehatan dan nyawa para tahanan politik pun terancam. 

Jika tahanan politik sakit, mereka harus mengantri. Mengapa? Karena tenaga medis yang sangat terbatas.  

“Sebetulnya secara resmi ada program kesehatan di Pulau Buru. Tapi dengan jumlah dokter yang sangat terbatas. Tentunya tidak cukup kalau dokternya lima orang bisa mengobati 10.000 orang yang ada di sana,” kata Asvi. 

Ancaman lainnya adalah tembak di tempat. Itu berlaku bagi mereka yang mencoba melarikan diri. 

Asvi menuturkan bahwa ada seorang tahanan yang hendak melarikan diri, tapi gagal. Bukan hanya tahanan tersebut yang disiksa, tetapi juga rekannya. “Kupingnya dimasukkan air panas dan jangkrik,” katanya. 

Ada juga yang menjadi korban tembakan mati di tempat. Pada 1974 misalnya terjadi sebuah konflik ketika salah seorang komandan pengawal di sebuah unit terbunuh.

“Yang terjadi seluruh unit dipanggil, 14 orang yang dicurigai ditembak mati, lainnya disiksa,” kata Asvi. 

Tidak terjadi upaya perlawanan di kamp konsentrasi ini.

“Mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan penduduk pribumi setempat. Mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan orang-orang Bugis,” katanya. 

“Mereka tidak punya kesempatan melarikan diri. Mereka tidak diberi kesempatan tahu apakah mereka akan dibebaskan. Kalau mereka bebas tahun 1979, itu karena desakan masyarakat internasional.” katanya lagi. 

“Mereka betul-betul terisolasi.” —Laporan livestreaming IPT 1965/Rappler.com

BACA JUGA

• International People’s Tribunal tragedi 1965 di Den Haag (hari pertama)
• Mengungkap kebenaran Tragedi 1965 tanpa negara
• Pengadilan Rakyat Internasional Tragedi 1965 digelar di Den Haag besok