SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia ̶ Pimpinan KPK periode 2015-2019 akan membuat peta jalan (road map) yang baru mengenai pemberantasan korupsi yang akan dilakukan selama empat tahun ke depan.
Dalam satu dua pekan ke depan, mereka akan menyatukan visi dan misi karena saat pelaksanaan wawancara di pansel (panitia seleksi) dan fit and proper test visi misi mereka berbeda.
“Jadi pertama menyatukan visi dan mis dan digabung dengan apa yang sudah dicapai KPK dan apa yang perlu diperbaiki di KPK, itu harus jadi kesatuan yang tidak boleh kita lupakan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara serah terima jabatn (sertijab) di auditorium gedung KPK Jakarta, Senin.
Pada hari ini lima orang pimpinan KPK jilid IV yang baru yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif bersama pasangan masing-masing menandatangani pakta integritas di hadapan empat orang Pimpinan KPK jilid III, minus Taufiequrrachman Ruki yang sedang umroh.
Agus dan kawan-kawan menyadari adanya suara-suara pesimisme, yang meragukan komitmen mereka. “Kalau perlu teman-teman di luar itu kita undang. Apakah itu Pak Romli (Atmasasmita), ICW, ada Refly (Harun), harus kita undang. Kita undang saat membuat road map selama seminggu, dua minggu. Begitu road map jadi, tolong di akhir masa jabatan dinilai,” kata Agus.
Menurut Agus, visi dan misi masing-masing saat mendaftarkan bisa jadi tidak akan menjadi road map KPK. “Karena bisa saja dalam rapat bisa divoting oleh yang lain dan tidak menjadi road map,” kata Agus.
Mengenai fungsi monitoring institusi, KPK juga akan melakukan pengawasan terhadap kementerian dan institusi dengan cara mengevaluasi program pemerintah dan memberikan masukan. “Di undang-undang juga dinyatakan kalau instansi tidak melakukan apa yang kita minta maka KPK akan melaporkan menteri yang bersangkutan ke Presiden,” kata Agus.
Pemerintah sendiri berharap, pimpinan KPK yang baru bisa menjawab tantangan publik karena pimpinan KPK dari waktu ke waktu selalu di awal akan dipertanyakan. “Tapi kami termasuk, pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya. Bahkan Presiden secara khusus (dalam bentuk) agar pelantikan bisa berjalan lebih cepat sehingga tidak ada kekosongan,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin.
Ia meminta pimpinan KPK yang baru segera menggelar koordinasi internal. Bagaimana pun KPK sudah punya SOP yang telah dibakukan. Pimpinan yang baru tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap mereka bisa bekerja dengan baik karena mereka terpiih sudah melalui proses yang cukup panjang. Menurutnya, pimpinan KPK jilid IV harus berkonsentrasi pada kasus-kasus besar, jangan justru diabaikan.
“Jangan sampai ada deal-deal politik sehingga menyebabkan KPK jadi lemah. Apalagi kemudian berkurang perannya. Saya kira harapan masyarakat agar KPK tetap jadi lembaga penegakan hukum yang independen, tidak diintervensi oleh kepentingan-kepetingan politik. Apalagi politik kekuasaan dan ini yang tentu diharapkan,” katanya. ̶ Rappler.com
BACA JUGA
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.