8 catatan akhir tahun 2015 Forum Pemred

JAKARTA, Indonesia —  Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo gagal menjadikan tahun  2015 sebagai tahun konsolidasi demokrasi, termasuk politik dan ekonomi.  “Presiden hanya dianggap sebagai petugas partai, sehingga kehilangan mahkota yang seharusnya disandangnya,” demikian pernyataan Forum Pemimpin Redaksi yang diterima Rappler, Rabu (30/12).

Dalam catatan akhir tahunnya, Forum Pemred yang diketuai Suryopratomo, Direktur Pemberitaan Metro TV, juga mengecam turunnya wibawa parlemen yang jatuh ke titik nadir dengan skandal yang melibatkan Ketua DPR yang harus mundur dari posisinya.

Forum Pemred berdiri pada tahun 2013, beranggotakan puluhan pemimpim redaksi berbagai media baik di Jakarta maupun daerah.  Wakil Ketua Forum Pemred kini dijabat oleh Timbo Siahaan, Pemimpin Redaksi Jak TV, dengan Sekretaris Jendral Heddy Lugito, Pemimpin Redaksi Majalah Gatra.

Forum Pemred menganggap posisi Presiden sebagai kepala negara sangat penting untuk menghentikan kegaduhan baik di jajaran internal pemerintahan maupun antar lembaga, untuk membangkitkan kepercayaan publik. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Profesor Bagir Manan mengatakan, bahwa di negara maju, pemerintah menentramkan kegaduhan publik.  Di Indonesia, pemerintah menjadi sumber kegaduhan publik.

Berikut delapan catatan akhir tahun 2015 yang disampaikan Forum Pemred, yang diberi judul “Menuju Penguatan Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi”:

1. Semua komponen bangsa harus teguh dengan komitmennya  menegakkan dan menjalankan demokrasi demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Presiden sebagai Kepala Negara wajib hadir dan membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik bagi setiap persoalan terkait kepentingan rakyat.  Pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama membangun Indonesia yang lebih baik.

2. Hentikan kegaduhan politik yang bisa berimbas kepada turunnya kepercayaan publik dan mengganggu penguatan ekonomi di tengah ketidakpastian situasi global. Presiden perlu secara tegas mengendalikan silang-sengketa yang dipertontonkan kepada publik oleh jajarannya. 

3. Pemimpin politik di parlemen diharapkan tidak berkutat pada kepentingan politik sesaat, dangkal, dan hanya memikirkan diri serta  kelompoknya dalam melakukan tugas pengawasan. DPR perlu berkonsentrasi kepada tugas melaksanakan pembahasan Undang-Undang yang penting bagi publik. Penyusunan anggaran negara dilakukan dengan mengutamakan prioritas mendesak bagi rakyat banyak.

4. Komunikasi dan koordinasi yang baik perlu ditingkatkan di lingkungan pemerintahan maupun antarlembaga negara.  Pencapaian setiap lembaga disampaikan secara transparan dan cepat ke publik, sedangkan kritik dan saran dari publik perlu ditanggapi secara serius sebagai bagian dari kesetaraan komunikasi di alam demokrasi.

5. Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas semua lembaga negara dan menjadi titik penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan proses ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.  Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diharapkan bekerja lebih transparan dan adil dalam menegakkan hukum.  Perlu ada terobosan untuk memastikan proses dan kemajuan penanganan kasus bisa diakses publik.

6. Pemerintah, dipimpin oleh Presiden lebih serius menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi perhatian publik.

7. Untuk menghadapi tantangan global yang semakin terbuka, kita harus tetap kukuh kepada nilai-nilai kehidupan yang mendasarkan kepada kejujuran, kebenaran, kepatutan, dan kepantasan sebagai kekuatan dari bangsa ini.

8. Kita harus terus berupaya memperkuat kompetensi dan daya saing tenaga kerja, wirausaha, dan perusahaan nasional terus dapat dijalankan secara komprehensif, terprogram, dan berkelanjutan. Transformasi struktural merupakan keniscayaan demi terbangunnya  perekonomian nasional yang lebih kokoh.  —  Rappler.com

BACA JUGA

• Pimpinan DPR ketemu Trump, keliru tata krama politik?
• Sembilan kegaduhan selama pemerintahan Jokowi 2015
• Kabareskrim Budi Waseso dimutasi menjadi Kepala BNN