Dana Ketahanan Energi tak jadi dibebankan pada masyarakat

JAKARTA, Indonesia — Dalam rapat kabinet yang berlangsung Senin, 4 Januari sore, pemerintah akhirnya membatalkan rencana untuk memasukkan Dana Ketahanan Energi (DKE) sebagai komponen dari besaran harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikonsumsi masyarakat. 

(BACA: CEK FAKTA: Dana ketahanan energi)

Namun bukan berarti dana ini tak jadi dikumpulkan melainkan hanya ditunda pengumpulannya. Pasalnya, kebutuhan untuk membangun ketahanan bidang energi, terutama dengan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dirasakan semakin urgen.

“Secara keseluruhan kita menyadari bahwa (energi) fosil kita akan habis. EBT masih ketinggalan. Kita tidak punya strategic reserve untuk petroleum dan kita juga butuh untuk mencapai target 23 persen EBT di 2025.

Apalagi dengan komitmen kita di COP21 kemarin, semakin besar kebutuhan itu. Sumbernya (untuk dana ini) bisa dari premi pengurasan energi fosil, pemanfaatan energi non terbarukan dan juga dari dana yg lain,” kata Menteri ESDM Sudirman Said.

(BACA: 6 catatan dari COP 21 di Paris)

Menurut Sudirman, dana ini ke depannya juga tak lagi disebut dengan DKE melainkan berganti menjadi Dana Pengembangan EBT.

Dengan penundaan pengumpulannya, Sudirman juga berharap persiapan untuk proses tersebut akan semakin matang, terutama terkait dengan regulasinya. 

“Penundaan ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terus memyempurnakan persiapan baik berupa landasan hukum yang lebih kuat, persiapan kelembagaan, mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan dan komunikasi yang lebih luas dengan stakeholders,” katanya. 

Tanpa komponen DKE, penurunan harga BBM yang mulai berlaku pada besok, Selasa, 5 Januari akan membuat harga BBM jenis premium dan solar akan turun sesuai dengan harga keekonomiannya: Rp. 6.950 untuk premium selain yang didistribusikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali), Rp. 7.050 untuk premium di Jamali dan Rp. 5.650 untuk solar. — Rappler.com

BACA JUGA: 

• CEK FAKTA: Dana ketahanan energi
• Ekonom: Penurunan harga BBM bisa berdampak negatif terhadap situasi makroekonomi
• Ekonomi Indonesia 2015: Pemerintah berjuang hadapi gelombang ketidakpastian