Menteri Yuddy bantah pengumuman rapor kementerian terkait isu reshuffle

JAKARTA, Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Yuddy Chrisnandi mengakui kebijakan untuk mengumumkan evaluasi kementerian kepada publik merupakan inisiatifnya pribadi. Walaupun tidak menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, tetapi Yuddy berdalih arahan semacam itu sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Instruksi sebelumnya diminta untuk melakukan reformasi birokrasi yang betul-betul progresif dan transparan. Pelayanan publik yang baik dan akuntabel juga sudah ada dalam aturan-aturan lain, termasuk peraturan presiden atau keppres tentang pembentukan lembaga yang disebut komit pengarah reformasi birokrasi nasional di mana pak wakil presiden sebagai ketua komite dan saya sendiri ditunjuk sebagai ketua tim reformasi birokrasi nasional,” ujar Yuddy menjelaskan di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Rabu, 6 Januari.

Dia menegaskan, pengumuman rapor kementerian ke hadapan publik hanya bentuk pelaksanaan terhadap amanat konstitusi. Soal penilaian akuntabilitas terhadap instansi pemerintah, kata Yuddy, bahkan sudah dilakukan sejak sembilan tahun lalu.

Menurut Yuddy isu ini baru diributkan, karena berdekatan dengan isu reshuffle kabinet.

“Saya ingin sampaikan, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle. Ini non politis, tidak ada tedensi politik apa pun, jadi tidak perlu ada yang tersinggung,” kata menteri dari Partai Hanura itu.

Dia menyebut Presiden Jokowi memiliki parameter sendiri untuk menilai kinerja para menterinya.

“Soal reshuffle, kewenangan sepenuhnya (di tangan) bapak presiden. Beliau tidak bisa didesak oleh siapa pun baik oleh pimpinan partai politik, opini publik, para pengamat atau hasil survei,” Yuddy menambahkan.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyesalkan langkah Yuddy mengumumkan laporan evaluasi kementerian dan lembaga pemerintah kepada publik. Pramono mengatakan evaluasi itu sepenuhnya dimiliki oleh presiden dan wapres, sehingga jika ada evaluasi, harus dilaporkan kepada mereka saja. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Revolusi mental dimulai dengan reformasi birokrasi: Menteri Yuddy
• Pemerintah hemat Rp 18 triliun anggaran dinas dalam 100 hari …
• Makan singkong untuk hemat anggaran? Kuat nuansa pencitraan