LINI MASA: Kisruh dualisme pemimpin partai beringin

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) – Konflik dualisme kepemimpinan Partai Golkar memasuki babak baru. Mahkamah Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau membentuk tim transisi untuk menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan di partai beringin itu.

Mahkamah Partai Golkar Munas Riau kemudian menunjuk Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Pelindung Tim Transisi dan Jusuf “JK” Kalla sebagai Ketua. Mereka tengah menggelar rapat perdana di kediaman Habibie malam ini.

JK pernah menjelaskan skema penyatuan Golkar akan dilakukan dengan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) terlebih dahulu baru kemudian munas. Rencananya Rapimnas akan digelar pada tanggal 23-24 Januari.

Lalu, bagaimana konflik dualisme kepemimpinan partai ini berkembang?

25 November 2014

Agung Laksono mendeklarasikan pembentukan Tim Penyelamat Partai Golkar. Di hari yang sama, terjadi bentrok antar kader Angkatan Partai Golkar (AMPG) di kantor DPP saat pleno berlangsung.

Agung Laksono kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang bertujuan untuk menjadwalkan pelaksanaan Munas IX Partai Golkar. Presidium Penyelamat Partai Golkar menganggap keputusan kubu Aburizal “Ical” Bakrie untuk menggelar munas pada 30 November 2014 melanggar aturan partai yakni pasal 19 dan 36 Anggaran Dasar Golkar

30 November 2014

Kubu Ical menggelar Munas IX di Bali. Namun, kubu Agung Laksono menduga kubu Ical sengaja melakukan “operasi pasar” yakni dengan menawarkan imbalan antara Rp50 juta hingga Rp100 juta ke Dewan Pimpindan Daerah (DPD). Strategi itu dikombinasikan dengan cara intimidasi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tidak mau mendukung Ical.

Di akhir munas, Ical secara aklamasi terpilih menjadi ketua umum.

Di hari yang sama salah satu loyalis Agung Laksono, Leo Nababan mengatakan Ketua Tim Penyelamat Golkar telah menutup pintu rekonsiliasi dengan Ical. Menurut Leo, sudah tidak ada lagi titik tempu kompromi di antara kedua belah pihak.

6 Desember 2014

Priyo Budi Santoso, Agung Laksono dan Agus Gumiwang menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu, ketiganya meminta restu untuk menggelar Munas versi Agung.

Di hari yang sama kubu Agung melakukan perlawanan dengan kubu Ical dan menggelar munas tandingan di Hotel Mercure, Ancol. Kubu Agung beralasan munas harus dipercepat, karena jika tidak dikhawatirkan Partai Beringin tinggal menjadi sejarah di bawah kepemimpinan Ical.

23 Desember 2014

Juru runding dari kubu Ical dan Agung bertemu di Hotel Ritz Carlton. Total terdapat masing-masing lima juru runding dari kedua pihak. Namun, keduanya belum mencapai kata sepakat

10 Maret 2015

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengambil keputusan dengan mengakui kubu Agung sebagai pemimpin partai yang sah. Yasonna berpendapat putusan tersebut sudah sesuai berdasarkan pasal 32 ayat 5 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang berisi permasalahan internal partai harus diselesaikan melalui mahkamah partai dan hasilnya bersifat final dan mengikat.

[Baca: Agung Laksono menangkan persaingan internal Golkar]

Tak terima kubu Ical kemudian membawa Surat Keputusan Menkumham itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

1 April 2015

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie. Hakim memerintahkan Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono ditunda hingga ada putusan pengadilan.

18 Mei 2015

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie mengenai kepengurusan Partai Golkar. Putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dibatalkan.

Pengacara kubu Agung, OC Kaligis mengindikasikan kliennya akan melakukan upaya banding ke tingkat Mahmkamah Agung.

[Baca: Kubu Bakrie menang di PTUN, kisruh masih berlanjut]

24 Mei 2015

Partai Golkar memutuskan untuk mengesampingkan konflik antara kubu Aburizal “Ical” Bakrie dan Agung Laksono. Mereka sepakat berdamai agar partai berlambang beringin itu bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Kendati islah, ternyata Agung Laksono tetap mengajukan upaya banding PTUN Jakarta yang telah memenangkan kepengurusan Partai Golkar kubu Ical.

11 Juli 2015

Kubu Aburizal “Ical” Bakrie mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang memenangkan kubu Agung Laksono. Berdasarkan keputusan PT TUN, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan kubu Icl dianulir. Sehingga Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung kembali berlaku.

[Baca: Golkar bawa sengketa ke MA]

21 Oktober 2015

Mahkamah Agung memenangkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan memutuskan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau dengan ARB sebagai ketua umum.

Ical mengatakan dengan memenangkan kasus di MA, Partai Golkar siap menatap masa depan. Kisruh yang sempat mengguncang partai beringin dianggap sudah menjadi masa lalu.

[Baca: Aburizal Bakrie: Konflik Golkar sudah selesai]

Dia bertekad untuk menata kembali organisasi partai dengan merekatkan kedua kubu. Bahkan, Golkar juga tengah menyiapkan Musyawarah Nasional yang akan dihelat tahun 2019 nanti.

15 Januari 2016

Mahkamah Partai Golkar (MPG) menunjuk Bacharuddin Jusuf Habibie dan Jusuf “JK” Kalla untuk memimpin tim transisi Partai Golkar. Menurut Hakim Ketua, Muladi, tim transisi akan menentukan peserta munas, panitia, tanggal, tempat, aturan dan ketentuan yang aspiratif demokratis terbuka dan akuntabel. JK kemudian menyebut cara untuk menyatukan Golkar yakni melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas)

23 Januari 2016

Tim transisi yang dipimpin oleh Jusuf Kalla dikabarkan tak akan hadir dalam Rapimnas. “Ya kita lihat waktunya, apakah bisa hadir atau tidak. Tapi kita ingin berdiri secara objektif di masing-masing pihak, dengan menjaga kelangsungan seluruh acara itu dengan fair dan demokratis,” ungkap Kalla pada media.

 Juru bicara Wapres JK, Husein “Uceng” Adullah membenarkan hal tersebut. “Masih lihat perkembangan, apakah hadir atau tidak,” katanya pada Rappler.

 

25 Januari 2016

Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar akhirnya menyetujui untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Kata setuju bisa diraih setelah melalui rapa komisi dan lobi-lobi pengurus di tingkat DPD.

“Setelah kami jelaskan konsekuensi hukum, maupun risiko politik akhirnya diputuskan hasil lobi ini, Rapimnas ini dan Ketum Partai Golkar memutuskan bersama DPD I menyetujui dilaksanakan Munaslub dengan berpijak pada keputusan hukum,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid di Arena Rapimnas, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. 

Nurdin menyebut sebelumnya para pengurus DPD sempat menolak usulan Munaslub. Total terdapat 20 DPD yang menolak. Sebanyak 9 DPD menerima hasil rapimnas dan sisa lima DPD menyerahkan keputusan kepada DPP.

26 Januari 2016

Pengurus Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik rencana Munaslub yang akan dilakukan oleh pihak Aburizal Bakrie. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso, menilai kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar bisa diselesaikan melalui forum Munaslub. 

Priyo juga mengatakan Munaslub harus berjalan secara demokratis dan melibatkan kedua belah pihak. Dia mendukung keputusan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Munaslub. Oleh sebab itu dia berharap Munaslub bisa diselenggarakan paling lambat pada Juni 2016. 

Priyo menginginkan setelah Munaslub digelar tidak ada lagi kubu-kubu di Partai Golkar.

27 Januari 2016

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono secara resmi mengatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub. Dia mengatakan sudah saatnya Golkar membutuhkan sosok pemimpin baru. 

Agung pun menghargai pemikiran serupa dari Aburizal Bakrie.

“Itu tidak usah diajak saya sejak awal memang sudah ada pandangan seperti itu. Kasih kepada yang muda-muda,” ujarnya.

7 April 2016

Partai Golkar akhirnya menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Munaslub pada 7-8 Mei di Bali. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan alasan pemilihan tanggal tersebut karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden Joko Widodo yang berniat ikut hadir dalam pembukaan Munaslub. 

13 April 2016

Penyelenggaraan Munaslub Golkar diundur menjadi tanggal 17 Mei. Hal tersebut disebabkan SK Kementrian Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Munas Bali belum keluar. 

Ketua Steering Comittee Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, seharusnya penyelenggaraan Munaslub diselenggarakan minimal satu bulan setelah SK Kemenkum dan HAM keluar. Tetapi, SK tersebut sampai sekarang belum keluar.

3 Mei 2016

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai uang iuran yang wajib diberikan oleh kandidat ketua umum Partai Golkar sama dengan politik uang. Setiap bakal calon diwajibkan untuk menyetor uang senilai Rp 1 miliar. Salah satu penggunaan dana itu akan dipakai untuk membiayai Munaslub. 

“Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia, kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief seperti dikutip dari kompas.com

5 Mei 2016

Komite Pemilihan Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar akhirnya menutup pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Sebanyak 8 kader Golkar terdaftar sebagai bakal calon partai dengan lambang Pohon Beringin itu. 

Delapan kader Golkar tersebut adalah Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, dan Syahrul Yasin Limpo. Priyo Budi Santoso menjadi kader terakhir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum. 

Setelah melalui proses verifikasi, baru 6 bakal calon yang dinyatakan lolos. Mereka adalah Ade Komarudin, Airlangga, Aziz Syamyudin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, dan Setya Novanto.

Sementara, Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo tak lolos dalam proses tersebut karena tidak memenuhi administrasi. Diduga hal tersebut, karena keduanya tidak ikut menyerahkan uang iuran sebesar Rp 1 miliar. Keduanya, masih diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban administratif hingga tanggal 7 Mei. 

7 Mei 2016

Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menggelar pengambilan nomor urut calon ketua umum (caketum). Jika sebelumnya hanya 6 nama bakal calon yang diloloskan, maka Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo juga diizinkan mengambil nomor urut. 

Acara diawali dengan pemberian Surat Keputusan (SK) oleh Steering Committe (SC) kepada delapan kandidat. SK itu sekaligus menyatakan bahwa kedelapan orang itu resmi menjadi caketum DPP Partai Golkar

Berikut nomor urut Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Munaslub mendatang:

1. Ade Komaruddin,

2. Setya Novanto,

3. Airlangga Hartato,

4. Mahyuddin,

5. Priyo Budi Santoso,

6. Azis Syamsuddin,

7. Indra Bambang Utoyo,

8. Syahrul Yasin Limpo,

12 Mei 2016

Pembukaan Munaslub Partai Golkar kembali dimajukan menjadi Sabtu, 14 Mei. Koordinator bidang Humas Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Meutya Hafidz mengatakan perubahan waktu pembukaan tersebut disebabkan karena alasan teknis. 

“Pembukaan Munaslub Partai Golkar dimajukan dari tanggal 15 Mei 2016 pagi menjadi Sabtu 14 Mei 2016, malam pukul 20.00 WITA,” kata Meutya.

Perubahan waktu itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, di saat bersamaan digelar rapat komite etik untuk membahas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan calon ketua umum. Mereka diduga Setya Novanto dan Ade Komar. 

“Komite etik nanti malam akan menggelar rapat terkait temuan 4 kasus tersebut. Ini masih dirapatkan, belum disidangkan,” ujar Nurdin.

Di hari itu, panitia juga menggelar debat calon ketua umum untuk melihat kompetensi, pemikiran dan ide-ide dari calon ketua umum. — Rappler.com

BACA JUGA:

• Ada kepentingan Jokowi dalam konflik Golkar
• Langkah Novanto rombak Fraksi Golkar ditentang
• IN PHOTOS: Islah Partai Golkar