4 pekerjaan rumah pemerintah untuk menggelar MotoGP di Indonesia

Mahmud Alexander

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

4 pekerjaan rumah pemerintah untuk menggelar MotoGP di Indonesia

ANTARA

Apakah MotoGP masih bisa digelar di Indonesia? Berikut ini langkah yang wajib diambil pemerintah.

 

JAKARTA, Indonesia – Sampai saat ini, negoisasi untuk penyelenggaraan MotoGP di Indonesia masih memiliki kendala. Tapi, pemerintah dan Dorna Sport SL terus melakukan pembicaraan. Kedua belah pihak berkomitmen untuk tetap menggelar ajang balap motor paling populer sejagat tersebut.

Berdasarkan hasil rapat khusus yang dipimpin Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait Asian Games 2018 dan MotoGP, pemerintah sejatinya sudah memberi lampu hijau untuk balapan tersebut.

Namun, tampaknya pemerintah harus memilih. Apakah membiayai MotoGP atau membantu pebalap muda Indonesia Rio Haryanto tampil di Formula1.

Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa menggelar balapan tersebut di Indonesia:

1.    ‘Move on’ dari Sirkuit Sentul

Sirkuit Sentul tidak memenuhi standar MotoGP. Karena itu, sirkuit tersebut harus direnovasi. Pemerintah siap mengucurkan dana untuk merenovasinya. Masalahnya, dana APBN tak bisa turun untuk properti yang bukan milik negara.

Sirkuit tersebut dikuasai PT Sentul International Circuit. Pemiliknya adalah Hutomo Mandala Putra, anak mantan Presiden Soeharto. “Sirkuit itu milik swasta. Jadi APBN tidak bisa masuk,” kata Menpora Imam Nahrawi.

2.    Memilih tiga sirkuit alternatif

Setelah Sirkuit Sentul gagal, ada tiga opsi pengganti. Pertama, merenovasi kompleks Gelora Bung Karno sebagai venue MotoGP. Caranya dengan membangun sirkuit semi permanen. Konsepnya bisa mengadopsi seperti sirkuit jalanan di Singapura.

Kedua, membangun sirkuit baru di tanah milik negara atau Pemprov. Ini bisa dilakukan seperti di Palembang, Sumatera Selatan, dan pintu tol Cisundawu, sekitar Cikampek, Jawa Barat.

Ketiga, mewujudkan cita-cita Pemprov DKI Jakarta yang sempat mewacanakan untuk membangun Jakarta International Circuit. Letaknya di Tegal Alur. Sekitar kawasan Bandara International Soekarno Hatta.

“Kami sedang bicarakan alternatifnya. Intinya, untuk sirkuit, negara tidak mau mengeluarkan anggaran pembebasan lahan. Jadi lahan ada, siap bangun,” ujar Gatot S Dewa Broto, Deputi V Kemenpora.  

3.    Membuat ‘masterplan’

Pada pertemuan, Rabu, 3 Februari lalu antara Dorna dan pemerintah di Jakarta, salah satu hal krusial yang dipertanyakan adalah masterplan penyelenggaraan.

Masterplan tersebut seharusnya diberikan pada 30 Januari, tapi diundur karena ada perubahan sirkuit. Padahal, masterplan berfungsi sebagai syarat utama tuan rumah. Di dalamnya dibahas semua teknis penyelenggaraan. Termasuk sirkuit yang digunakan oleh Indonesia. Apakah sesuai standar MotoGP atau tidak.  

”Yang paling penting dibutuhkan segera masterplan dan kontrak,” kata Gatot Dewo Broto.

4.    Negoisasi ulang kontrak

Setelah pertemuan 3 Februari tersebut, bakal ada renegoisasi kontrak terkait dengan dana yang harus dibayarkan sebagai tuan rumah dan syarat pendukung agar menjadi tuan rumah. 

Rencananya, renegoisasi ini akan dilakukan dalam dua pekan ke depan sembari menyiapkan sirkut alternatif.

”Setelah pertemuan hari Rabu itu, Dorna bakal ke Indonesia. Tapi yang datang CEO Dorna karena akan ada renegoisasi tadi,” ujar Menpora Imam Nahrawi.—Rappler.com

BACA JUGA:

 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!