Survei Kerukunan Umat Beragama 2015: Jakarta dan Aceh terendah

JAKARTA, Indonesia—Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat kerukunan di Jakarta, Aceh, dan 8 provinsi lainnya masih rendah, bahkan di bawah rata-rata nasional.  

Hasil survei yang menggunakan skala satu sampai 100 ini mencatat rata-rata nasional mencapai 75,36 yang dikategorikan kerukunan cukup tinggi.

Diselenggarakan oleh Kementerian Agama dari Juni sampai Desember 2015 lalu, survei ini telah mempertimbangkan kasus-kasus inteloransi di beberapa titik di tanah air. 

Kementerian Agama mewawancarai 3.300 responden yang dipilih secara multistage random sampling di 33 provinsi, dengan sampling error 17 persen. 

Walau di bawah rata-rata nilai nasional, kerukunan umat beragama di 10 provinsi tersebut masih cukup tinggi, yaitu di atas angka 60.

Berikut 10 provinsi dengan indeks kerukunan terendah: 

Survei ini juga mencatat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah dengan tingkat kerukunan tertinggi (83,3), disusul Bali (81,6), dan Maluku (81,3).  

Diwarnai kasus rumah ibadah

Meski demikian, Kementerian Agama mencatat bahwa kehidupan beragama di tanah air diwarnai seputar kasus izin rumah ibadah. 

Antara lain pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi yang diprotes oleh Aliansi Majelis Silaturahim Umat Islam Bekasi pada 10 Agustus 2015. Aliansi melakukan demonstrasi menuntut Walikota Bekasi membatalkan pembangunan Gereja Santa Clara di atas lahan seluas 6.500 meter persegi. 

Massa dari aliansi yang berjumlah 2.000 orang saat itu ngotot bahwa gereja dibangun tanpa izin. Hasil musyawarah memutuskan pembangunan Gereja Santa Clara ditetapkan status quo sehingga tidak boleh ada aktivitas pembangunan apapun di lahan tersebut. 

Kasus kedua adalah perluasan Gereja Advent Pisangan. Pada 21 Januari 2015, Front Pembela Islam dan Forum Betawi Rembuk melakukan aksi penolakan perluasan pembangunan lantai dua Gereja Advent di Kompleks Pisangan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

Meski gereja sudah beroperasi sejak 29 tahun yang lalu, namun warga menilai jemaat bukan warga Pisangan. Sekitar 25 dari 30 jamaah gereja berasal dari luar Pisangan. Karena itu warga mengaku resah. 

Kasus lainnya adalah konflik pembakaran gereja di Aceh Singkil dan Insiden Tolikara.  

Secara umum, rentetan kasus intoleran ini, menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, tidak mengurangi tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. 

“Karena melihatnya harus secara luas, dari konteks Indonesia dari sisi populasi negara keempat tertinggi di dunia, dari geografis yang luas ini, keseluruhannya dengan keragaman ini sudah luar biasa, kerukunan kita cukup baik,” katanya. 

Tapi ia tak menafikkan ada beberapa konflik umat beragama, yang ternyata, kata Lukman, tidak dipicu oleh agama. “Lebih banyak dipengaruhi faktor non agama, misalnya masalah politik menjelang Pilkada, persaingan politik dan ekonomi di daerah,” ujarnya. 

Kerukunan internal agama lebih sulit 

Menanggapi hasil survei ini, aktivis dan pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla mengatakan bahwa masalah kerukunan saat ini bukan hanya antar agama, tapi di internal agama itu sendiri. Misalnya Sunni dan Syiah. 

“Menurut saya tantangan terbesar kerukunan umat beragama di Indonesia bukan antara Islam dan Kristen, tapi tantangannya terbesarnya adalah kerukunan di dalam umat Islam itu sendiri karena jauh lebih rumit,” katanya pada Rappler, Rabu, 10 Februari. 

Ulil menyebut bahwa permasalahannya saat ini adalah menjaga ‘perasaan sosial’. Misal yang Syiah tidak menghina sahabat nabi, begitu juga sebaliknya dengan Sunni.  

Tapi secara umum, Ulil menyebut kerukunan umat beragama di Indonesia tidak ada masalah. Hanya saja negara dan masyarakat belum menjadikan isu toleransi agama sebagai agenda bersama. 

 Alfian Tanjung, Badan Ahli Front Dewan Perwakilan Pusat FPI,  sepakat dengan Ulil. “Saya setuju,” katanya. 

Secara umum dia menilai masyarakat memang cenderung ingin mewujudukan kerukunan dan keharmonisan. Tapi pihak eksternal bisa jadi pemicu ketidakharmonisan, misalnya media. “Yang bukan masalah bisa jadi masalah karena media,” ujarnya. 

Ia juga mengingatkan kelompok muslim lainnya seperti jaringan Islam Liberal agar menjaga ‘perasaan sosial’ seperti yang diungkap Ulil, dengan tidak menyebar pesan-pesan yang tidak meresahkan umat yang lain. “Seperti Ulil yang memposting soal nikah beda agama,” katanya.  

Sementara itu, Franz Magnis Suseno berpendapat saat ini yang paling penting bukan berdebat siapa penyebab ketidakrukunan umat beragama, melainkan mencari cara untuk melindungi minoritas. “Mereka tidak boleh hidup dalam ketakutan. Mereka ini berbeda, mereka juga punya hati nurani, maka hormatilah mereka,” ujarnya. —Rappler.com

BACA JUGA

• Menteri-menteri Jokowi kritik Bupati Bangka yang mengusir warga Ahmadiyah
• LINI MASA: Pengusiran warga Ahmadiyah di Bangka versi JAI
• Anak-anak dan perempuan Ahmadiyah diungsikan dari Bangka
• Warga Ahmadiyah Bangka diminta “tobat ke Islam” atau diusir