SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia — Geger Kalijodo kembali terulang? Kali ini yang berniat “menyapu bersih” kawasan yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara itu, adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Ahok menganggap kasus “Fortuner Maut” sebagai jalan mengakhiri praktik prostitusi yang puluhan tahun mengakar di Kalijodo. Ia ingin menjadikan kawasan itu taman kota.
Pada Senin, 8 Februari, sekitar pukul 04:10 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil merek Fortuner yang dikemudikan Riki Agung Prasetyo. Mobil menabrak sepeda motor di kilometer 15, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Riki rupanya baru saja menghabiskan malam di lokasi hiburan malam Kalijodo. Riki dan teman-temannya membeli 10 botol bir. Diduga kuat minuman beralkohol itu yang menyebabkan Riki hilang kendali atas mobilnya.
Kecelakaan maut itu mengakibatkan empat orang tewas. Dua orang adalah pasangan suami istri, Zulkahfi Rahman dan Nuraini. Sementara dua lainnya adalah teman Riki yang menumpang Fortuner itu, Tatang Satriana dan Evi. Sementara 3 orang lainnya mengalami luka.
Media ramai memberitakan. Nama Kalijodo kembali tenar. Ahok meradang dan mengancam bakal menutup segera lokasi “lampu-merah” itu. Media memuat “peringatan” dari para pekerja seks komersial di sana, yang mengatakan bahwa tidak akan mudah mengusir mereka.
Kawasan Kalijodo sudah bertahun-tahun dikuasai penguasa “kapling”, mereka yang menjaga tempat itu, termasuk mereka yang kerap disebut sebagai kelompok “tenaga orang”.
Geger Kalijodo jilid kesekian mengingatkan saya pada sosok Krishna Murti, kini berpangkat komisaris besar polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini tengah naik daun karena menangani kasus kopi beracun sianida yang menewaskan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso.
Dalam halaman belakang buku ini, budayawan Remy Silado menuliskan bahwa Krishna berhasil membukakan mata pembaca bahwa pertikaian preman di Kalijodo adalah perebutan mata pencarian yang meluas sampai pada benturan bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).
Di Kalijodo, terdapat pertikaian antara suku Mandar dan suku Bugis, keduanya dari Sulawesi Selatan. Di buku itu Krishna mengingatkan bahwa suatu pertikaian bernuansa SARA harus segera ditangani supaya tidak meluas.
Kalijodo menyimpan sejarah panjang. Bergelora. “Situasinya sekarang sudah berbeda, sih. Saya ke sana satu bulan lalu. Perjudian sudah tidak ada, karena dulu saya tuntaskan. Berantas. Yang masih ada prostitusi, ” kata Krishna, ketika saya kontak, Rabu malam, 10 Februari.
Krishna menggambarkan puluhan kafe di Kalijodo, dengan kamar-kamar di bagian atas bagi para pengunjung yang ingin memiliki privasi dengan PSK. Kafe dan warung menjual minuman keras juga, termasuk bir yang diminum Riki dan teman-temannya.
“Tapi daerah itu aman. Sebenarnya tingkat kriminalitas juga kecil. Aman lah,” ujar Khrisna.
Mengapa praktis prostitusi dibiarkan? “Ya, itu memang penyakit masyarakat. Di mana pun juga ada,” kata Khrisna.
Kalijodo, tempat mencari cinta
Di bukunya, Krishna menuliskan sejarah Kalijodo dan kawasan Penjaringan.
Sebagai salah satu kecamatan di Jakarta Utara, Penjaringan, adalah salah satu sabuk kota tua Jakarta. Letaknya strategis, tak jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Tempat ini dikenal sejak era Batavia, di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
Di kawasan Penjaringan ini terletak Kalijodo, yang diapit oleh Kali Angke dan Sungai Banjir Kanal, sebuah sungai buatan untuk mengurangi banjir di Jakarta.
Sesuai dengan namanya, Kalijodo sejak masa penjajahan Belanda dikenal sebagai tempat orang mencari cinta. Menurut Remy Silado dalam novel Ca-Bau-Kan, kawasan bantaran sungai itu populer tersohor di kalangan pedagangan Tionghoa.
“Di sini tempat para gadis pribumi mendendangkan lagu-lagu klasik Tiongkok di atas perahu-perahu yang ditambatkan di pinggir kali,” tulis Khrisna.
Kemasyhuran Kalijodo sebagai tempat orang mencari pasangan sudah dimulai sejak 1950-an dan berlanjut sampai kini. Kawasan ini sempat berkembang menjadi tempat perjudian ilegal, lantas menjadi lokasi prostitusi. Tawuran adalah hal yang rutin. Biasanya penyebabnya perebutan area perjudian.
Pada 29 April 2011, terjadi tawuran besar di Kalijodo. Lima orang kena panah, puluhan ditangkap polisi. Menurut Kompas yang dikutip buku Krishna, perjudian di tempat itu dikuasai dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok Yusman dan Azis. Masing-masing punya ratusan anak buah.
Ketika tokoh-tokohnya meninggal dunia, bentrok makin menurun. Bentrok biasanya dipicu oleh minuman keras. Mabuk membuat emosi mudah terpicu, apalagi di kalangan anak muda di sana, dekat dengan pantai dan punya temperamen keras.
“Praktis selama tiga tahun menjabat Kapolsek di Penjaringan, saya kurang tidur,” kata Krishna, dalam sebuah acara bincang-bincang yang disiarkan oleh stasiun TV7, pada 2005.
Sebagai pemandu acara itu, saya meminta Krishna menceritakan bagaimana pengalamannya memediasi konflik antar kelompok di Jakarta. Kami tengah membahas isu premanisme yang saat itu marak di Jakarta.
Di sini pula, pada 2001, Krishna dan tim membongkar praktik penjualan perempuan (women trafficking). Sejumlah perempuan disekap di Bar Cempaka.
“Mereka datang dari berbagai daerah, dipaksa menjual diri setelah sebelumnya datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga,” kata Krishna.
Women trafficking adalah kejahatan terorganisir. Sama halnya dengan sindikat narkotika. Begitu pun, aparat kepolisian tidak mudah untuk membubarkan praktik perjudian yang berjalin berkelindan dengan bisnis prostitusi.
Media saat itu mengutip pengakuan warga di sana yang menyebutkan adanya oknum polisi yang mengutip duit dari lapak-lapak perjudian agar bisnis haram ini bisa berlanjut. Dari setiap lapak perjudian dan pelacuran oknum ini mengutip Rp 2 juta. Pihak kepolisian, termasuk Kapolsek Khrisna saat itu, membantah ada polisi terlibat.
Kekuasaan di Kalijodo ada di tangan sejumlah “tokoh” yang memberikan jasa keamanan bagi mereka yang berusaha di sana. Saat itu, menurut Khrisna, Kalijodo memiliki penguasa sendiri.
“Mirip mafia,” ujar dia.
Sedikitnya ada lima bos besar di sana: Riri yang bergandengan dengan Agus, Haji Usman, Aziz, Bakri, dan Ahmad Resek. Mereka berbagi kavling kekuasaan di Kalijodo.
Menurut Khrisna, para bos itu tidak mengelola perjudian. Mereka hanya menyediakan tempat dan menerima sewa dari operator judi yang mayoritas adalah etnis Tionghoa.
“Para bos ini sekaligus menjamin keamanan berlangsungnya perjudian,tidak diganggu oleh siapapun, aparat maupun organisasi massa. Masing-masing bos mempekerjakan ratusan anak buah untuk jasa penjagaan tempat perjudian,” ujarnya.
Menurut catatan Polsek Penjaringan saat itu, sedikitnya ada 1.000 “tenaga orang” yang siap melakukan apa saja bila ada yang coba mengganggu perjudian di situ. Rata-rata mendapat upah Rp 30 ribu per malam.
Begitu menakutkannya para bos di Kalijodo, bahkan kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) yang pernah hendak “menganggu” lokasi perjudian dibuat tunggang langgang oleh anak buah penguasa keamanan di Kalijodo.
Bagaimana situasi saat ini? “Setelah perjudian diberantas, prostitusi tetap, yang berperan mengamankan masih ada, tapi sudah tidak terbagi dalam kelompok suku seperti dulu,” kata Khrishna.
“Proteksi” didapatkan dari pemimpin komunitas.
Tapi, jika terjadi pemindahan lokasi secara paksa, sebagaimana yang direncanakan Pemprov DKI, Krishna menyimpan kekhawatiran. Prostitusi di Kalijodo berjalan puluhan tahun, menghidupi ratusan bahkan ribuan orang, termasuk dari usaha membuka warung.
“Kami di kepolisian juga memikirkan, termasuk terus berkoordinasi, opsi apa yang disiapkan Pemda untuk relokasi mereka yang tinggal di kawasan Kalijodo, terutama di area kegiatan terkait prostitusi?” kata Khrisna.
Tanpa opsi yang jelas, apalagi cara yang represif, sudah pasti pecah konflik.
“Polisi pasti akan mendukung kebijakan pemerintah daerah. Tetapi, sebaiknya opsi dan cara juga dipikirkan secara matang,” kata Krishna.
Ketika bisnis perjudian di Kalijodo diberantas pada 2001-2002, terjadi tren peningkatan tindak kriminalitas sebesar 10 persen. Pasalnya, mereka yang kehilangan pekerjaan, sebagian melakukan kejahatan, termasuk perampasan barang dan menodong dengan senjata tajam.
Sejarah konflik di kota besar, termasuk di Jakarta, dipicu perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas, termasuk lahan. Kawasan padat semisal di Kalijodo sejak dulu memiliki masalah rumit dalam sertifikat kepemilikan tanah, misalnya.
Mereka sudah menguasai lahan di sana puluhan tahun, dibiarkan, membayar sejumlah kewajiban, termasuk aliran listrik untuk penerangan. Mencabut mereka dari apa yang sudah mereka nikmati puluhan tahun tentu tidak mudah.
Lepas dari bagaimana sumber penghidupan serbagian warga di Kalijodo, sebenarnya mereka adalah gambaran potret kemiskinan di negeri ini. Datang dari berbagai kampung di luar Jakarta, mencoba bergabung dengan sanak kerabat yang sudah lebih dahulu mengadu nasib di ibu kota, atau bergabung dengan sesama warga se-daerah. Ini membentuk kelompok-kelompok secara etnis, yang tak jarang terlibat konflik.
Dalam setiap peristiwa, polisi dalam posisi menengahi dan menghentikan konflik, dengan beragam solusi termasuk ajak dialog. Krishna yang pernah menangani langsung sebuah wilayah yang sarat konflik, seperti Kalijodo, merasa perlu mengingatkan agar sejarah tak berulang.
Aparat satpol PP berhadapan dengan masyarakat. Polisi yang tadinya berfungsi menengahi situasi, manakala terjadi situasi chaos di lapangan, jangan sampai terpancing berbuat represif.
Potensinya ada di Kalijodo. Lihat saja komentar di media dari seorang PSK yang mengingatkan Ahok agar hati-hati. Kalau perlu bawa tank jika mau menutup Kalijodo. Nah! —Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.