Wapres: Pemerintah tidak perlu atur orientasi seksual warga

JAKARTA, Indonesia – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Kamis, 18 Februari, Pemerintah tidak perlu mengatur urusan pribadi warga negara, termasuk orientasi seksual mereka.

Hal itu disampaikan Wapres dalam menanggapi adanya wacana usulan undang-undang yang mengatur pelarangan kampanye kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

“Negeri ni dalam hal itu tidak perlu mencampuri urusan internal orang, selama itu urusan pribadi. Yang dilarang itu kalau `hey kalian-kalian, mari semua sama-sama (menjadi) lesbian dan gay, itu salah,” kata Kalla di Jakarta, Kamis.

Menurut dia selama ini pemerintah tidak pernah melarang warga negara Indonesia yang memiliki penyimpangan orientasi seksual karena hal itu merupakan urusan pribadi setiap warga.

Hanya saja, pemerintah berhak melarang kelompok LGBT melakukan kampanye dan mengajak orang lain bergabung dengan kelompok itu.

“Itu kita anggap biasa karena itu bersifat pribadi. Itu menjadi salah jika menjadi suatu gerakan untuk mempengaruhi orang lain, apalagi ingin meresmikan semacam nikah sesama jenis itu,” kata Kalla.

Partai Kebangkitan Bangsa maju selangkah lagi Rabu, 17 Februari, dalam penolakan terhadap kaum komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender dengan mendorong lahirnya undang-undang anti perkawinan sejenis.

“PKB bukan sekedar berwacana menolak aktivitas LGBT maupun perkawinan sejenis. Kami malah akan mendorong agar undang-undang anti perkawinan sejenis dibuat oleh DPR,” kata fungsionaris DPP PKB Syaikhul Islam Ali di Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia dan berbagai ormas Islam juga menolak Rabu, 17 Februari, berbagai promosi dan propaganda kegiatan kelompok LGBT. – dengan laporan Antara/Rappler.com

BACA JUGA:

• NU Muda beda pendapat dengan PBNU soal LGBTIQ
• Forum LGBTIQ somasi Republika terkait artikel ‘LGBT Ancaman Serius’
• Gay Indonesia soal fatwa mati: MUI ketinggalan zaman
• Bisakah menjadi gay sekaligus beragama?
• Menjadi gay di ibukota