FIFA: Indonesia dan Kuwait dilarang memberikan suara

JAKARTA, Indonesia — FIFA mengonfirmasi bahwa dua anggotanya yang terkena skors, Indonesia dan Kuwait, masih dilarang untuk memberikan suara pada pemilihan presiden badan sepak bola itu pada Jumat, 26 Februari. 

Larangan pemberian suara ini diprediksi dapat menjadi hantaman bagi kandidat kuat Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa sebagai pemimpin badan sepak bola dunia itu.

Sheikh Salman, anggota Kerajaan Bahrain, mengepalai Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), di mana Indonesia dan Kuwait merupakan anggotanya.

Ia mendapat dukungan dari komite eksekutif AFC dan mengincar blok dukungan dari benua itu pada persaingan ketat melawan penantang utamanya Gianni Infantino, yang merupakan pelaksana ketua sepak bola Eropa.

Dua pertiga suara mayoritas akan diperlukan untuk mengamankan kemenangan di putaran pertama yang kelihatannya akan sulit diraih kandidat manapun, sehingga pemilihan dapat berlangsung dalam dua putaran.

Hanya diperlukan suara mayoritas untuk memenangi putaran kedua pemilihan.

Dengan dua anggota yang diskors, 207 anggota FIFA lainnya berhak mengikuti pemungutan suara pada kongres di Zurich, Swiss.

Pada pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 24 Februari, komite eksekutif FIFA “merekomendasikan Kongres Luar Biasa dipilih pada Jumat dengan kedua kasus akan diselesaikan pada Kongres biasa selanjutnya di Meksiko,” pada Mei, demikian pernyataan FIFA.

Hal ini berarti para petinggi FIFA telah memutuskan bahwa dua skors itu tetap dikenakan, dan masalah itu akan kembali ditinjau dalam tiga bulan.

Ketika pertemuan kongres dilakukan pada Jumat, negara manapun dapat membuka perdebatan mengenai Indonesia atau Kuwait.

Namun, menyusul keputusan komite eksekutif, kemungkinan besar tidak akan ada debat lebih lanjut yang dapat membuat status kedua negara itu dipulihkan dan dapat mengikuti pengambilan suara.

Indonesia diskors dari sepak bola internasional pada Mei setelah terjadi konflik di dalam tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Sedangkan Kuwait diskors pada Oktober karena pemerintah mereka diduga mengintervensi sepak bola di negara Teluk itu. —Laporan AFP/Rappler.com