LIPI minta pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua

JAKARTA, Indonesia – Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim Papua LIPI) meminta pemerintah untuk mengadakan dialog nasional sebagai salah satu pendekatan untuk mewujudkan perdamaian di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Dialog jangan lagi dianggap tabu. Selama ini ada ketakutan pemerintah bahwa dialog pasti arahnya adalah kemerdekaan Papua. Dialog nasional bukan untuk membicarakan posisi, tetapi membicarakan kepentingan yang berbeda yang selama ini menjadi akar permasalahan di Papua,” kata Koordinator Tim Papua LIPI Adriana Elizabeth kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Adriana juga mengingatkan Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyatakan kesediaannya untuk melakukan dengan masyarakat Papua.

“Pada kunjungan terakhir di Papua pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan siapa pun,” kata Adriana. 

Menurut Adriana, dialog nasional tersebut harus menghadirkan para pihak terkait secara inklusif untuk memahami dan membahas berbagai isu secara komprehensif demi perdamaian di Papua.

Sebelum dialog nasional dilakukan, pemerintah dan masyarakat Papua harus terlebih dahulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog tersebut. Selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam dialog serta agenda, mekanisme dan mediator dialog.

Adriana mengakui konsep dialog nasional untuk mewujudkan perdamaian mungkin belum dikenal di Indonesia namun sudah pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik di beberapa negara seperti Yaman, Tunisia, Sudan, dan Libya.

Dia juga mengatakan dialog nasional bukan proses yang instan karena membangun kembali saling percaya antarpihak yang berkonflik memerlukan waktu, bahkan sangat mungkin dialog mengalami kegagalan.

“Apabila itu terjadi, maka proses dialog dapat dimulai kembali. Namun, harus ada pihak yang berupaya untuk memulai lagi,” katanya. – dengan laporan Antara/Rappler.com

BACA JUGA:

• Wawancara Filep Karma: Dari pembebasan sepihak hingga kasus Freeport
• Menutup luka 1 Desember dengan akses politik