Cegah eksploitasi anak, Ahok akan hapus 3-in-1?

JAKARTA, Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tengah mempertimbangkan penghapusan kebijakan 3-in-1.

Kebijakan yang membatasi jumlah mobil pribadi di jalur-jalur tertentu ini, menurut Ahok, dimanfaatkan untuk eksploitasi anak-anak.

Menurut pengamat Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo, selama ini 3-in-1 gagal menjalankan fungsinya.

“Kebijakan ini secara filosofis bagus, tetapi sulit ditegakkan,” kata Leksmono kepada Rappler, pada Senin, 28 Maret.

Ahok sebelumnya menyatakan kebijakan 3-in-1 tidak efektif jika praktek joki masih ada dan mengeksploitasi anak-anak. 

“Kebijakan ini tidak efektif jika ada joki, dan malah berdampak buruk jika perjokian melibatkan anak-anak,” kata Ahok di Balai Kota, Senin.

Karena itu, ia akan mengkaji ulang, dan tak menutup kemungkinan untuk menghapus kebijakan tersebut.

“Kalau orang pada bawa-bawa bayi begitu, dikasih obat bayinya biar enggak mengganggu yang membawa mobil. Ini kan enggak benar kalau gitu,” kata Ahok.

Baru-baru ini, Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan mengungkap praktek eksploitasi bayi. 

Sepasang suami-istri joki 3-in-1 memanfaatkan bayi berusia 6 bulan dalam menjalankan aksinya. Supaya tak berisik atau mengganggu pengemudi mobil, kedua pelaku memberikan obat penenang jenis Riklona (Clonazepam) dengan dosis 2 miligram.

Aturan 3-in-1 mewajibkan setiap mobil yang melintasi jalur Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan MH Thamrin-Jalan Jenderal Sudirman untuk membawa minimal tiga penumpang di dalam mobil. Tujuannya supaya masyarakat yang membawa kendaraan sendiri saat bepergian dapat beralih ke kendaraan umum.

Namun, untuk memeriksa apakah setiap mobil memang berisi tiga orang atau lebih, tentu merepotkan bila polisi harus mengintip tiap kendaraan lewat satu per satu. Selain itu, banyak pengendara yang memilih untuk mengakali dengan menyewa joki 3-in-1 ketimbang beralih ke kendaraan umum.

Akibatnya, kendaraan pribadi tetap saja menumpuk. “Aturan yang sulit ditegakkan lebih buruk ketimbang tak ada aturan sama sekali,” kata Leksmono.

Hal senada disampaikan Susana Indriati, karyawati berusia 24 tahun yang bekerja di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto. Menurutnya, jumlah mobil yang melintas saat kebijakan 3-in-1 berlangsung tetap padat.

“Tetap saja macet, enggak berasa ada 3-in-1 atau enggak,” kata Susana.

Malah, ujarnya, kemacetan tak jarang ditimbulkan mobil-mobil yang berhenti sebentar untuk mengangkut joki.

Persiapan kebijakan lain

Namun, Ahok tak dapat begitu saja menghapus 3-in-1 dalam waktu dekat. Ia harus memastikan kebijakan yang mengatur kelancaran transportasi Jakarta lainnya sudah siap.

Salah satunya, menurut Leksmono, adalah ERP. Saat ini, meski gerbangnya sudah berdiri di Senayan, belum jelas kapan ERP akan beroperasi penuh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seolah melupakan proyek tersebut.

“Kalau dipasang, kan tak semua mobil bisa melewati jalan yang dipasangi ERP. Harus bayar. Jadi mobil dan motor tak melewati jalan tersebut dan mencari jalan lain,” kata Leksmono.

Transportasi umum pun dapat menjadi pilihan bagi mereka yang enggan ditarik uang Rp 75-100 ribu untuk melewati jalanan yang sudah dipasang sistem ERP.

Bila tak segera menetapkan kebijakan ini, masyarakat layak curiga ada apa dengan keputusan tiba-tiba menghapus 3-in-1. Karena, menurut Leksmono, ada kecenderungan bagi gubernur untuk melanggengkan penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya.

“Patut dicurigai ada agenda apa tahun depan,” kata Leksmono, merujuk kepada pemilihan kepala daerah tahun depan, di mana Ahok akan mencalonkan diri kembali.

Susana juga mengeluarkan pernyataan senada. Ia setuju bila 3-in-1 digantikan dengan kebijakan lain semacam ERP.

“Kalau bayar, orang pasti lebih malas lewat,” kata Susana.

Ahok sendiri menyatakan, sebagai pengganti metode 3-in-1, akan ada mass rapid transit (MRT) yang ditargetkan bisa mengalihkan banyak pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

MRT dapat menjadi alternatif transportasi masyarakat dalam jumlah besar. Sementara ERP sendiri hanya bisa dilewati kendaraan yang sudah terpasang sistem pembayaran elektronik di mobilnya.

“Dengan demikian, sistem 3-in-1 tak perlu diberlakukan lagi,” kata Ahok. —Rappler.com