Rachel Maryam bantah gunakan fasilitas negara untuk berlibur ke Prancis

JAKARTA, Indonesia – Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam membenarkan dirinya meminta bantuan ke KBRI Prancis agar dicarikan fasilitas transportasi selama berlibur di Paris. Namun, dia membantah jika disebut “memalak” Duta Besar Indonesia untuk Prancis supaya permintaan itu dipenuhi. 

“Memang saya dibantu untuk difasilitasi dan dicarikan kendaraan bagi saya dan keluarga selama berada di sana (Paris). Tetapi, hal itu atas tanggungan dan biaya pribadi,” ujar Rachel melalui pesan pendek kepada Rappler pada Jumat malam, 1 April. 

Tetapi, politisi dari Partai Gerindra itu tak menjelaskan apakah surat yang beredar di media sosial tersebut asli atau tidak. Di dalam surat tersebut, Rachel bersama 6 anggota keluarga tertulis berlibur di Paris sejak tanggal 20 Maret-24 Maret 2016. 

Rachel dijadwalkan tiba di Paris pada Senin, 21 Maret. Bahkan, dia turut melintas dengan menggunakan kereta ke Saarbruecken, Jerman dan Jenewa, Swiss. 

“Berkenaan dengan itu, saya mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan bantuan penjemputan di bandara (kedatangan), transportasi lokal selama di Paris dan pengantaran atau penjemputan ke stasiun kereta dalam rangka kunjungan tersebut,” tulis Rachel dalam surat yang dia tandatangani itu.

Surat tersebut kemudian ditembuskan kepada penghubung Kementerian Luar Negeri di DPR. 

KBRI Paris tidak merespons ketika dihubungi Rappler. Namun, juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir mengamini pernyataan Rachel itu. 

“Berdasarkan informasi dari KBRI Paris, yang bersangkutan memang pernah ke Paris. Namun, pengaturan kunjungan dan hotel dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan,” ujar Arrmanatha melalui pesan pendek pada Jumat malam kemarin. 

Dia menjelaskan, perwakilan Indonesia di luar negeri termasuk KBRI Paris memiliki protap baku terkait pengaturan dan fasilitas bagi delegasi atau tamu dinas. 

“Selama kunjungan itu resmi atau dinas dan ada instruksi Kemlu, maka akan dilaksanakan sesuai protap,” kata diplomat yang pernah bertugas di New York dan Jenewa itu. 

Polemik serupa sebelumnya juga menimpa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi pada Kamis, 31 Maret. Politisi Hanura itu diduga meminta bantuan kepada perwakilan Indonesia di Australia agar menyediakan akomodasi dan transportasi bagi rekannya dari Partai Hanura, Wahyu Dewanto. 

Anggota DPRD DKI Jakarta itu juga berlibur ke Sydney dan Gold Coast hingga Sabtu 2 April. Ketika diklarifikasi, Yuddy membenarkan adanya surat tersebut. Namun, dia mengaku tidak tahu-menahu awal mula surat itu bisa dibuat.

Kepala Biro Humas Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan surat itu dibuat atas permintaan sekretaris pribadi Menpan RB, Reza Fahlevi kepada staf Kemenpan RB.

“Staf sekretaris Kemenpan RB mengkonsep surat tersebut,” kata Herman melalui pesan pendek pada Kamis malam, 31 Maret.

Buntut dari bocornya surat itu, Wahyu diminta oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura DKI Jakarta Muhammad Sangaji untuk memberikan klarifikasi mengenai awal mula dibuatnya surat tersebut. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Polemik surat politisi Hanura minta fasilitas saat berkunjung ke Australia
• MK: Periksa anggota DPR RI harus seizin presiden
• Diduga aniaya PRT, polisi segera panggil anggota DPR Ivan Haz