SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia — Sepanjang pekan lalu, media memberitakan pertemuan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan ketua partai politik. Yang muncul antara lain dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.
Menurut informasi yang beredar, topik pembicaraan adalah reshuffle atau kocok ulang kabinet Kerja. Kalau jadi dilakukan, akan menjadi reshuffle kedua dalam kurun waktu 18 bulan pemerintahan Jokowi. Pekan lalu Rappler menurunkan artikel mengenai siapa yang kemungkinan bakal kena kocok ulang kabinet.
Reshuffle kali ini adalah pertaruhan bagi Jokowi (dan Wakil Presiden Jusuf Kalla). Terutama karena pada 9 Juni 2014, menjelang pemilihan presiden, Jokowi mengatakan, “Kami ingin membangun sebuah koalisi yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung. Kita ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Bukan membagi-bagi menteri.”
Faktanya, medan politik yang dihadapi Jokowi cukup terjal. Jokowi membentuk kabinet yang tak kalah gemuknya dengan kabinet SBY.
Belum genap setahun, Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, alasannya adalah ingin membentuk tim yang solid yang mampu memperbaiki kinerja ekonomi. Nyatanya, kabinet Jokowi masih diwarnai kegaduhan. Sepanjang 2015, setidaknya terjadi 9 kegaduhan di Kabinet Kerja.
Publik bertanya, bagaimana kepemimpinan Jokowi bisa mengatasi kegaduhan ini?
Pada awal masa kerjanya, Jokowi yang didukung Koalisi Indonesia Hebat, dengan PDI-Perjuangan sebagai motornya, kalah suara di parlemen dibandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Golkar sebagai partai dengan perolehan suara kedua terbesar dalam pemilu legislatif.
Selama 18 bulan pemerintahannya, Jokowi melakukan konsolidasi politik termasuk “merangkul” parpol di KMP. Alasannya? Karena Jokowi juga jadi sasaran kritik PDI-P. Publik melihat Jokowi yang “mesra” dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selalu mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi.
PAN lantas diganjar posisi Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), sebagai lembaga baru non-struktural. Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Sutrisno Bachir, duduk di situ. Apakah berarti “jatah” PAN sudah diakomodir di posisi itu?
Bagaimana dengan Partai Golkar? Jika ketua umum Partai Golkar jatuh ke tangan Ade Komarudin yang kini duduk di kursi ketua DPR, atau ke tangan Airlangga Hartanto, maka kuat dugaan partai berlambang pohon beringin ini akan merapat juga ke Istana.
Bahkan di era saat ini, di bawah Aburizal “Ical” Bakrie, komunikasi dengan Istana berjalan cukup intensif melalui sosok Luhut, yang dikenal dekat dengan Ical dan pernah menjabat wakil ketua dewan pertimbangan Golkar.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyatakan akan berada di luar kabinet. Gerindra? Meskipun hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, cukup baik, Prabowo pernah mengatakan Gerindra tidak minta jatah di kabinet, dan akan menjadi oposisi.
Kemungkinan masuknya sosok dari KMP ke kabinet jelas membuat kubu parpol pendukung di KIH, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai NasDem kebat-kebit. Masuknya kandidat dari parpol KMP, patut diduga akan mengurangi jatah kursi mereka. Apalagi kinerja anggota kabinet dari ketiga parpol ini juga disorot publik, dianggap kurang bersinar.
Sebenarnya kinerja menteri dari kalangan profesional pun juga jadi sorotan. Saat bertemu dengan kalangan diplomat asing di Jakarta saya mendapat kesan bahwa “kurang dari separuh” kabinet Jokowi punya kinerja baik. “Banyak yang kami sendiri tidak melihat apa yang mereka kerjakan,” kata seorang diplomat.
Jadi, setelah reshuffle yang pertama, pada 12 Agustus 2015, Jokowi tak punya pilihan lain kecuali membangun komposisi kabinet yang solid dan mampu bekerja dalam tim. Jangan sampai dia harus melakukan kocok ulang berikutnya dalam periode lima tahun.
Ada lima hal yang menurut saya harus diperhatikan dalam proses reshuffle kali ini agar tujuan membangun kabinet solid dengan kinerja kinclong tercapai. Jika tidak diperhatikan, maka berapa kali kocok ulang tak bakal berpengaruh kepada kinerja, dan mengancam implementasi program kerja Jokowi.
1. Calon kabinet dari parpol. Seyogyanya tidak ada dikotomi antara calon parpol maupun non-parpol. Tetapi parpol cenderung menyodorkan pilihan di antara ketua umumnya, atau kader elit yang dikenal dekat dengan ketua umum atau pendiri parpol.
Akibatnya, ada potensi Jokowi akan mendapat pilihan sosok yang kurang tepat untuk posisi yang dikehendaki. Manakala Jokowi mengakomodir calon parpol dari KMP dengan mengurangi jatah dari parpol KIH, potensi mendapatkan orang yang kurang tepat atau kurang kapabilitas akan terulang.
2. Secara ekonomi, situasi ekonomi dunia sedang tidak menentu. Melambat. Sekitar 70 persen ekonomi Indonesia tergantung pada harga komoditi yang tengah turun. Menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu, penting memastikan bahwa semua menteri di tim ekonomi harus solid dan bekerja dalam tim. Konflik kepentingan diatasi dengan keterbukaan kepada publik, sehingga kepercayaan publik meningkat.
3. Standar Prosedur Komunikasi perlu dibuat, secara tertulis. Pernyataan akhir tahun 2015 Forum Pemimpin Redaksi antara lain menyoroti buruknya cara komunikasi sebagian menteri Jokowi.
Meski Jokowi berkali-kali mengingatkan agar perbedaan pendapat disampaikan di rapat kabinet, ini tak mengurangi hasrat sebagian menteri untuk pamer silang sengketa di depan publik. Kabinet menjadi sumber lelucon publik, sebagaimana kritik terhadap parlemen selama ini.
4. Kecenderungan membentuk lembaga baru untuk menangani semua sektor yang dianggap penting perlu dibarengi dengan kecepatan memenuhi perangkat kerja, termasuk dukungan dana untuk menjalankan program kerja. Parameter kerja juga perlu diumumkan secara terbuka sehingga publik bisa ikut menilai apakah lembaga-lembaga ini efektif. Misalnya, KEIN, Badan Restorasi Ekosistem Gambut, dan badan lain yang akan dibentuk.
5. Bahkan jika menteri yang akan masuk kabinet dari kalangan non-parpol (apalagi parpol), rekam jejak perlu diperhatikan. Di era digital, publik akan mudah mengecek rekam jejak ini. Karena reshuffle ini diharapkan menjadi yang terakhir di pemerintahan saat ini, perlu dipastikan pengumuman nama-nama dan penempatannya akan disambut dengan positif dan didukung rekam jejak yang baik.
Setelah 18 bulan ada di pusat kekuasaaan, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk merasa sebagai “new kid on the block” di Istana kekuasaaan.
Reshuffle kali ini, jika jadi dilakukan, adalah ujian kualitas kepemimpinan Jokowi. Ketika ditanyai oleh kolega editor dari negara tetangga, saya ditanyai mengenai kepemimpinan Jokowi. Saya menjawab bahwa dari sisi pembangunan ekonomi, Jokowi menjalankan apa yang dilakukan Presiden Soeharto, yaitu gencar membangun infrastruktur dan menangani keamanan pangan dengan target tiga tahun swasembada.
Sebenarnya ini resep pemimpin di saat ekonomi melambat bahkan jatuh. Jokowi dihadapkan kepada situasi sulit karena menjalankan kekuasaan di era demokrasi, di mana kekuasaan tidak absolut. Di sisi lain, Jokowi juga tidak memulai dari nol karena berbagai proyek sudah dimulai sejak era pendahulunya.
Karena lumayan fokus ke membangun fisik, maka kritik kepada Jokowi adalah meminggirkan isu hak asasi manusia, isu merebaknya intoleransi sampai ke isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebenarnya saya membaca beberapa pernyataan Jokowi soal ini, yang intinya meminta bawahannya menangani isu-isu terkait sosial politik dengan serius.
Bagaimana pelaksanaannya? Ini masih tanda-tanya besar. Satu hal penting yang membelit pemerintahan Jokowi adalah soal sosok-sosok di sekitar kekuasaan yang punya konflik kepentingan.
Selain fokus ke pembangunan ekonomi, sebagaimana dilakukan Soeharto, saya menganggap Jokowi juga membawa suasana segar dan informal ke pemerintahan, seperti Presiden Gus Dur. —Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.