Minggu pagi di tenda darurat Kampung Akuarium Penjaringan

 

JAKARTA, Indonesia – Ibu Suharti, 44 tahun,  tengah duduk di bedeng darurat di atas reruntuhan bangunan di Kampung Akuarium, Penjaringan, Minggu pagi, 15 Mei. Anaknya Jufriadi, 13 tahun, Senin besok ujian, kelas 6 SD.  Sejak rumah mereka dibongkar aparat atas perintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 11 April lalu, Jufri dan kawan-kawannya yang bersekolah di SD Negeri di Gedong Panjang belajar di tenda darurat.  “Saya bertahan di sini, karena dekat dengan lokasi sekolah anak,” kata Suharti kepada Rappler.

Putri sulung Suharti namanya Eka, 21 tahun.  Eka hanya lulus SMP dan sempat bekerja di konveksi di daerah Penjaringan.  Sebelum rumah mereka dibongkar, Eka sakit.  “Kurang kalium, kata dokternya,” tutur Suharti. 

Mereka sempat tinggal di perahu selama dua pekan.  Diterpa angin, panas, bahkan hujan, kondisi Eka makin parah.  Berat badannya susut jadi 24 kilogram.  Suharti lantas menyuruh Eka tinggal di rumah susun Kapuk Muara, dekat tol Bandara Cengkareng.  “Dari sini jauh.  Minimal 1 jam, karena macet,” kata Suharti.

Suharti tengah gundah-gulana.  Jika anaknya Jufri lulus SD, mau sekolah di mana?  Kalau harus masuk SD swasta, dari mana duitnya?  “Suami saya lagi enggak kerja.  Tadinya kerja di pelayaran kargo.  Setelah bongkaran, memungut besi-besi tua untuk dijual,” kata Suharti.  Bedeng yang dia tinggali berukuran 2 x 3 meter persegi.  Ada beberapa bedeng di situ yang ditempati sejumlah warga.

Menurut Suharti, rumahnya pernah ditaksir bernilai sekitar Rp 60-70 juta.  Dua lantai, lima kamar.  Kini amblas.

Satu bulan setelah Pemprov yang diperkuat 5.000-an polisi membongkar lapak-lapak di Pasar Luar Batang dan merobohkan rumah-rumah di Kampung Akuarium, hidup warga makin susah.  Ada 310 kepala keluarga yang kena gusur. Mereka harus merelakan rumah yang dia tinggali berpuluh tahun, rata digasak alat-alat berat.  Saat penggusuran dilakukan, sejumlah perempuan sempat dinaikkan ke bis oleh aparat, agar tidak melawan.  “Kami dinaikkan ke bis, rumah kami habis,” kata Musdalifah, 30 tahun.

Minggu pagi ini sejumlah alat berat masih parkir di seberang Museum Bahari, yang letaknya berhadapan dengan Pasar Ikan.

“Sebulan lagi puasa, minggu-minggu ini anak-anak ujian.  Enggak tahu bagaimana nasib kami selanjutnya,” kata Sunarsih, 52 tahun.  Dia tinggal di salah satu tenda darurat.  Tenda itu tak cukup tebal untuk menahan hujan deras. 

Sunarsih tetap menolak pindah ke rumah susun Marunda yang disediakan Pemprov.  “Saya sudah 36 tahun tinggal di sini, punya rumah, ada surat, bayar Pajak Bumi dan Bangunan.”

Halimah, 30 tahun, warga asal Madura yang sejak kecil tinggal di Jakarta nasibnya lebih sial.  Ketika penggusuran dilakukan, dia baru membeli rumah seharga Rp 200 juta di Kampung Akuarium itu. 

“Baru empat bulan saya tinggal di sini.  Padahal saya korban gusuran di Muara Baru.  Bedanya, di sini tidak ada ganti rugi sama sekali.  Di  sana, ada.  Camatnya mengusahakan ada ganti,” kata Halimah.  Kini dia tinggal di tenda darurat.  Halimah bingung bagaimana mengganti duit pinjaman untuk tambahan beli rumah yang kini rata dengan tanah.

Di atas lahan bekas gusuran, Pemprov menancapkan plang yang menunjukkan itu tanah milik pemerintah daerah.  Itu sebabnya warga di Kampung Akuarium tak diberikan ganti rugi.

“Secara peraturannya saja mendirikan bangunan di atas lahan milik pemerintah itu sudah salah. Sekarang kok malah pemerintah yang harus membayar sejumlah uang untuk mengambil kembali bangunan miliknya,” ujar Camat Penjaringan, Abdul Khalid, saat penggusuran dilakukan, satu bulan lalu.

Fitri, 30 tahun, mengutak-atik antena televisi agar gambarnya tidak goyang.  Fitri tinggal di tenda yang sama dengan Sunarsih dan Halimah.  Di dalam tenda itu ada 10 ibu dan belasan anak-anak. 

Aisyah, murid kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Al Falah, tidur-tiduran di samping Fitri, ibunya.  Adik Aisyah, Salsabila duduk di sebelahnya.   Untuk belajar, mereka menarik kabel listrik dari luar.  “Kalau panas kepanasan, hujan, kena tempias,” kata Fitri.

Keluhan mereka sama.  Menuntut ganti untung.  Fitri menyodorkan selembar fotokopi bukti kepemilikan bangunan.  Dia mengaku tanahnya girik.  Sejumlah warga menggunakan surat-surat bangunan dan tanah yang mereka miliki untuk meminjam ke bank.  “Artinya bank menganggap surat yang kami miliki layak secara hukum,” kata Fitri.

Jelang penggusuran, pemprov mengaku telah menyiapkan 115 unit rumah susun (rusun). Sebanyak 75 unit di Rusun Marunda dan 40 unit lainnya di Rusun Rawa Bebek.

Kawasan Pasar Ikan merupakan satu dari empat bagian yang akan direvitalisasi menjadi wisata maritim internasional oleh Pemda DKI Jakarta. Tiga kawasan lainnya yakni Kampung Akuarium, Kawasan Museum Bahari dan Kampung Luar Batang.

Tanggapan Ahok soal warga di tenda

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok meradang melihat warga bersikeras tinggal di tenda darurat.

“Silakan saja kalau mereka mau menempuh seperti itu. Kita akan buat peringatan, habis itu kita cabut hak dia tinggal di rusun,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 9 Mei. 

Ahok ingin tahu seberapa lama mereka kuat hidup seperti itu.

“Sederhana saja, yang tidak mau tinggal di rusun silakan saja, sanggup sampai kapan,” kata Ahok kepada media.

Sejauh ini, warga yang tinggal di tenda darurat bergeming.  “Kalau kami tinggalkan lokasi ini, kami tidak mungkin kembali dan mendapatkan hak kami,” kata Fitri.   Dia mengaku akan bertahan, bahkan sampai Lebaran.

 Fitri menceritakan: “Saat penggusuran, kami ini diperlakukan seperti teroris, seolah kampung ini kampung narkoba.  Kami cuma berdoa, bertahan, meminta agar diundur sampai setelah Lebaran pun, diseret dan dipaksa naik bis.”

Lokasi rusun yang jauh, 1-2 jam perjalanan dari lokasi kerja kepala keluarga dan sekolah anak, serta kenyataan bahwa mereka bakal menjadi penyewa, membuat mereka bertahan.  Mereka belajar dari kasus penggusuran sebelum ini.  Keadaaan ekonomi menurun, ongkos transportasi meningkat.

Bangunan kinclong di rumah susun juga tak menarik bagi Rini, 60 tahun.  Dia membangun bedeng persis di belakang pasar heksagon, di samping Pasar Ikan.  Di situ dia tinggal dengan lima anaknya yang sudah dewasa.  “Rumah saya sebelumnya punya kamar enam.  Disuruh pindah ke rumah susun yang cuma dua kamar,” ujar Rini.

Menurut Rini, komunikasi dengan warga minim.  Mereka diberitahu 11 hari sebelum penggusuran.  Tanggal 30 Maret 2016 diberi surat peringatan ke-1, tanggal 6 April surat peringatan ke-2, dan sehari sebelum penggusuran, 10 April, surat peringatan ke-3. 

Sejumlah warga tengah berkumpul di mushola Al Jihad, persis di atas lahan yang penuh reruntuhan bangunan hasil penggusuran.  Mushola dibangun atas dana warga. 

“Bagusnya kami ini bagaimana ya Bu?  Ada solusi bagi kami?  Kami sudah lelah berkomunikasi dengan pemerintah,” kata mereka. 

Bangunan mushola cukup rapi meski dibuat dari triplek.  Di dalamnya nampak sejumlah sajadah dan mukenah.  Di pojok mushola ada dapur sederhana.  Mushola itu digunakan juga untuk warga berkumpul. 

Tak jauh dari lokasi ini adalah Mesjid Luar Batang yang terkenal.  Minggu pagi ratusan peziarah datang ke sana.  Bahkan di dalam halaman masjid, spanduk protes penggusuran juga ada

Masuk ke kampung yang aman dari penggusuran, warga memasang sejumlah spanduk yang mengecam pemprov dan Gubernur Ahok yang dianggap pro pengembang.

Di kalangan warga yang bersikeras tinggal di bedeng dan tenda, tersiar kabar bahwa Senin (16/5), mereka akan dipaksa pindah.

Rappler mengontak Jupan Royter, wakil kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.  “Saya belum dapat perintah itu.  Baru dengar sih.  Mungkin itu di walikota,” kata Jupan.

“Sebenarnya, kalau kampung ini mau ditata, kami tidak keberatan.  Misalnya sementara pindah.  Tapi kembali lagi ke sini. Karena di sinilah akar kehidupan kami,” kata Musdalifah.

Rappler sempat mengunjungi kampung di pinggiran anak Kali Ciliwung, di belakang tembok Gudang Timur.  Gudang ini dibangun pada abad ke-17, sama halnya dengan Museum Bahari.  Tembok kuno yang harus dipertahankan sebagai cagar budaya.  Warga ada yang gotong-royong, memgumpulkan uang untuk membangun rumah contoh yang sehat. 

Mereka dibantu oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota, Urban Poor Consortium, arsitek sans frontier dan Universitas Indonesia, membangun rumah lima meter dari tanggul kali.  “Selain membangun rumah susun,  kami juga membangun septik tank bersama,” kata Gugun Muhammad, koordinator UPC. 

Ketika Rappler mengunjungi kawasan itu, suasana cukup rapi.  Warga mulai menanami pinggiran sungai di depan rumah dengan tanaman sayur-mayur.  Jarak lima meter dari tanggul dijadikan jalan.  Warga tak lagi memunggungi sungai.  Sampah jauh berkurang dan sungai lebih bersih.

Rumah contoh yang dibangun mirip dengan ide kampung deret yang pernah dilontarkan Jokowi saat menjabat gubernur DKI Jakarta.  Ide itu lenyap setelah Jokowi naik pangkat menjadi presiden.

Penataan, bukan penggusuran, mestinya bisa dilakukan juga di kampung Akuarium – Rappler.com