APP minta maaf karena lambat serahkan data lahan gambut

JAKARTA, Indonesia — Perusahaan Asian Pulp and Paper (APP) meminta maaf kepada Badan Restorasi Gambut (BRG). Sebelumnya, mereka sempat berkonflik terkait data lahan konsesi gambut milik anak perusahaan grup Sinarmas ini.

“Iya, mereka menyampaikan permohonan maaf atas kejadian kemarin,” kata Ketua BRG Nazir Foead saat dihubungi Rappler pada Senin, 13 Juni.

Permintaan maaf itu sendiri disampaikan oleh salah satu petinggi Sinarmas, Franky Oesman Widjaja. Ia juga menjanjikan data yang diminta oleh BRG akan diberikan pada pekan ini juga ke deputi BRG yang mengurus perencanaan.

Berbelit-belit

Sebenarnya, kasus ini berawal saat Nazir curhat ke media soal prosesnya membuat peta indikatif gambut yang akan direstorasi.

Dalam mengembalikan 2,6 juta hektar lahan gambut sampai 2019 mendatang, lembaganya membutuhkan data dari antarkementerian, lembaga, swasta, dan masyarakat. Sejauh ini, pengumpulan data berjalan lancar, kecuali untuk satu perusahaan.

“Saya sebutkan saja agar teman-teman mawas, namanya APP,” kata Nazir.

Perusahaan ini, menurutnya, cenderung berbelit-belit dalam menyerahkan luasan konsesi lahan gambut mereka. Proses tawar menawar sudah berlangsung sejak Februari.

BRG bahkan sudah mengirimkan surat resmi ke APP. Namun, apa balasannya?

“Dibalas dengan mengatakan data dikasih ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” kata Nazir.

Perilaku semacam ini tak didapatkannya dari 6 perusahaan lain yang diminta menyerahkan data serupa.

Namun, APP membatah hal tersebut. Senior Manager Sustainability and Stakeholder EngagementAPP Trisia Megawati mengatakan sudah memberikan data spasial lahan gambut konsesi sejak Mei lalu.

“APP sudah menggunakan Light Detection and Ranging (LiDAR) 9 resolusi tinggi,” kata Trisia.

Saat penyerahan, ujarnya, disertai pula dengan paparan teknis bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta perwakilan dari BRG.

Ucapan ini dibenarkan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah. “Tapi kami belum berikan ke BRG,” kata Karliansyah.

Belum terima data apapun

Nazir membenarkan kalau APP telah memberikan data ke KLHK. Namun, berbeda dengan apa yang diminta oleh BRG.

“Data yang kami minta lebih lengkap,” katanya. Franky, kata Nazir, berjanji akan memberikan data tersebut pekan ini juga.

Setelah memperoleh data lengkap, BRG akan membuat peta indikatif yang menunjukkan tutupan lahan, serta jaringan kanal di lahan gambut. Poin yang akan ditekankan adalah Kesatuan Hidrologis Gabut (KHG) sebagai panduan. Saat ini, dari 651 KHG di Indonesia, ada 80 yang menjadi prioritas BRG.

Untuk tahun ini, BRG menargetkan ada 4 kabupaten yang petanya sudah tuntas. Daerah tersebut adalah Pulang Pisau, Meranti, Ogan Komering Hilir, dan Musi Banyuasin.—Rappler.com