Calon Kapolri Tito Karnavian lolos ‘fit and proper test’ DPR

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) — Komisi III DPR RI menyetujui usulan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mengangkat Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang baru, pada Kamis, 23 Juni.

Tito, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan 28 anggota Komisi III DPR RI, Kamis.

DPR kemudian akan mengambil keputusan dalam rapat paripurna pada pekan depan.

“Tanggal 27 Juni, kita sidang paripurna, setelah itu diserahkan kepada Presiden,” kata Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Ia menyebutkan waktu pelantikan Kapolri baru bisa dilakukan sebelum atau setelah Lebaran 2016 tergantung keputusan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Jika terpilih, Tito akan menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun di bulan Juli mendatang. 

11 program prioritas 

Dalam pemaparan di hadapan 23 anggota Komisi III DPR RI, Tito Karnavian menjelaskan visinya jika nanti dipilih menjadi Kapolri yaitu terwujudnya polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dari visi tersebut diterjemahkan ke dalam 8 misi dan 11 program prioritas . 

Beberapa di antaranya adalah reformasi internal kepolisian, memperbaiki pelayanan terhadap publik, meningkatkan profesionalisme di bidang hukum, pemberantasan korupsi di dalam internal kepolisian dan stabilitas kamtibmas. 

“11 program prioritas itu akan diterapkan secara bertahap. Tahap pertama dimulai sejak 100 hari pertama saat dilantik sebagai Kapolri, tahap kedua mulai dari November 2016 hingga Desember 2019 dan tahap ketiga dari Januari 2020 hingga Desember 2021,” ujar mantan Kapolda Papua itu. 

Lalu, bagaimana pendapat anggota DPR terkait pencalonan Tito? Ketua Komisi 3, Bambang Soesatyo menyebut sejauh ini rekam jejak Tito cukup bersih.

“Tidak ada satu pun keluhan yang kami dengar mengenai Pak Tito dari masyarakat,” kata Bambang. 

Walaupun begitu, Tito, kata Bambang, tersandung isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama saat Tito terpilih menjadi Kepala Detasemen Khusus 88 tahun 2005 . 

“Salah satunya ketika terjadi penggebrekan teroris Noordin M. Top di Solo. Saat itu ikut terdapat 4 orang yang tewas,” ujarnya. 

Dalam tes uji kepatutan dan kelayakan, Bambang juga akan menanyakan keterlibatan Tito dalam kasus PT Freeport. Sebab, saat transkrip pembicaraan kasus “Papa Minta Saham” terkuak, nama Tito ikut disebut di dalamnya. —Rappler.com

BACA JUGA: 

• 5 hal yang perlu kamu tahu tentang Tito Karnavian
• Tito Karnavian dipromosikan jadi Kepala BNPT
  
• Opini: 5 pekerjaan rumah bagi (calon) Kapolri Tito Karnavian