Philippine economy

Indonesia larang semua kapal berlayar ke Filipina selatan

Santi Dewi

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Indonesia larang semua kapal berlayar ke Filipina selatan

ANTARA FOTO

Sudah tiga kali WNI menjadi sandera penculikan di Filipina selatan dalam beberapa bulan terakhir

JAKARTA, Indonesia — (UPDATED) Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengecam aksi penyanderaan yang kembali terjadi di perairan Zulu, Filipina selatan, dan menyasar warga negara Indonesia (WNI). 

Sebanyak 7 WNI yang merupakan anak buah kapal (ABK) tugboat Charles 001 dan tongkang Robby 152 diculik oleh kelompok bersenjata Filipina pada Minggu, 20 Juni. Diduga kelompok tersebut merupakan Abu Sayyaf. 

“Penyanderaan terjadi dalam dua tahap. Penyanderaan pertama terjadi pada 20 Juni sekitar pukul 11:30 dan penyanderaan kedua berlangsung sekitar 12:45. Aksi tersebut dilakukan oleh dua kelompok berbeda,” kata Retno dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jumat, 24 Juni.

Artinya, dalam satu hari, kapal TB Charles mendapat dua kali sasaran penculikan oleh dua kelompok berbeda. Dalam aksi penculikan pertama, mereka menawan tiga ABK. Sedangkan dalam penculikan kedua, kelompok bersenjata membawa empat ABK. 

(BACA: 7 ABK yang diculik oleh kelompok bersenjata Filipina berasal dari Indonesia)

Sementara, sisa 6 ABK lainnya dibebaskan dan sudah tiba di pelabuhan di Samarinda. 

“Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan. Kejadian yang sudah berlangsung sebanyak tiga kali sangat tidak dapat ditoleransi,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.  

Sama seperti ketika dua aksi penculikan terjadi sebelumnya, pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan sandera tersebut. Retno menyebut keselamatan ketujuh WNI tetap menjadi prioritas. 

“Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina, sehingga tidak menganggu kawasan perekonomian sekitar,” katanya.

Sebelumnya, kelompok Abu Sayyaf pernah menyandera belasan WNI, namun sandera sudah dilepaskan secara bertahap.

(BACA: 10 sandera asal Indonesia akhirnya dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf

Lalu, apa langkah selanjutnya dari pemerintah Indonesia? Retno menyebut saat ini sedang dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak untuk mengambil langkah secara terukur, cepat, dan aman dalam upaya pembebasan sandera. 

Hasil rapat itu menyepakati 3 hal:

a. Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina selatan. Pengiriman baru dilakukan hingga ada jaminan keamanan dari Pemerintah Filipina. Hal ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi, karena 90 persen pasokan batu bara ke Filipina selatan dikirim dari Indonesia

b. Pusat krisis sudah mulai bekerja untuk menangani kejadian penyanderaan

c. Pemerintah tengah membangun komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai peristiwa penyanderaan

Sementara, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan patroli bersama yang sudah disepakati oleh tiga negara yakni Malaysia, Indonesia, dan Filipina akan segera direalisasikan. 

“Memang saat ini, patroli bersama yang menjadi kesepakatan pertemuan di Yogyakarta pada bulan lalu, belum dilakukan. Prosedur standar operasinya masih dirumuskan,” kata diplomat yang akrab disapa Tata itu. 

(BACA: Tiga negara sepakat lakukan patroli perairan bersama)

Bantah pemberitaan keliru

Arrmanatha juga mengklarifikasi sejak awal Kemenlu tidak pernah menyatakan berita penculikan di Filipina selatan tidak benar. 

Pihaknya, kata Arrmanatha, memilih untuk tak berkomentar, karena masih terus melakukan konfirmasi ke perusahaan dan pemerintah Filipina.

“Pemerintah Filipina ketika kami hubungi ketika itu mengaku belum bisa diverifikasi. Sementara, perusahaan pemilik kapal tidak bisa menghubungi ABK,” kata Arrmanatha. 

Bantahan mengenai kejadian penculikan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Keduanya menyebut berita penculikan itu palsu, karena setelah nomor kontak penelepon ditelusuri, penculik berada di Petamburan Timur, Jakarta. Sementara, nomor kontak telepon seluler setelah dilacak, dibeli di Bandung.

Saat mengontak salah satu istri ABK, Mega, penculik meminta uang tebusan sebesar 20 juta ringgit atau setara Rp 60 miliar. 

Kemhub larang kapal ke Filipina

Larangan pengiriman batu bara ke Filipina bagian selatan diperkuat dengan Maklumat Pelayaran No. 130/VI/DN-16 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan pada Kamis, 24 Juni. Isi maklumat berupa larangan keras bagi para syahbandar untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berangkat menuju Filipina tanpa terkecuali.

Larangan untuk berlayar ke Filipina sebenarnya sudah dikeluarkan sejak oleh otoritas pelabuhan di Kalimantan Selatan pada tanggal 19 April, pasca terjadi aksi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12. Moratorium itu akhirnya berlaku nasional usai dikirimi surat kawat dari Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

Lalu, mengapa kapal TB Charles 001 dan tongkang Robby 152 diizinkan untuk berlayar? Juru bicara Kemnhub, Hemi Pramurahardjo mengatakan sedang menelusuri penyebab tetap diterbitkannya SPB dari otoritas pelabuhan. Padahal, tujuan pelayaran diakui Hemi masuk ke dalam kategori area berbahaya. 

“Hingga saat ini, belum ada sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut ke kepala syahbandar di Samarinda,” tutur Hemi ketika dihubungi Rappler melalui telepon pada Jumat, 24 Juni. —Rappler.com

BACA JUGA: 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!