Indonesia segera bangun dermaga kapal perang di Natuna

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Indonesia segera membangun dermaga kapal perang dan lapangan udara untuk jet tempur di Kepulauan Natuna, Provinsi Riau pasca pelanggaran teritori laut yang dilakukan oleh kapal nelayan Tiongkok. Presiden Joko “Jokowi” Widodo pun memberikan restu usai berkunjung ke Natuna dan menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol pada Kamis, 23 Juni.

“Ini kan merupakan tindak lanjut dari Panglima TNI. Kami akan membangun dermaga untuk 3 kapal frigate dan lapangan udara supaya jet tempur bisa mendarat,” ujar Ryamizard yang ditemui di Istana Negara pada Rabu, 29 Juni. 

Namun, dia belum menentukan jenis jet tempur yang akan digunakan untuk menjaga wilayah Natuna. Ryamizard mengatakan landasan udara yang dibangun mampu untuk mengakomodir jet tempur jenis F-16 dan Sukhoi. 

Ryamizard turut menyebut juga akan memasang radar untuk marinir di Kepulauan Natuna. Menurut laporan situs Japan Times, saat ini Indonesia sudah memiliki 800 personel militer. Pada tahun ini, diperkirakan angkanya akan naik menjadi 2.000 personel militer. 

Sementara, dana untuk pembangunan fasilitas militer itu akan digunakan dari anggaran Kemhan. Ryamizard menyebut dalam sesi rapat pleno dengan DPR, Komisi I telah setuju untuk menambah anggaran bagi Kemhan senilai Rp 6,59 triliun. Sehingga, total anggaran yang dimiliki oleh Kemhan tahun ini mencapai Rp 106,09 triliun. 

Tiongkok telah melakukan 3 kali pelanggaran dalam tahun di area Natuna. Pertama, pada tanggal 19 Maret, 27 Mei dan 17 Juni. Dua dari tiga kapal yang melakukan pelanggaran berhasil disita otoritas Indonesia.

Dalam insiden yang terakhir, Pemerintah Tiongkok memprotes aksi penembakan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut kepada kapal nelayannya. Akibatnya, satu orang nelayan disebut Tiongkok terluka dan dirawat di rumah sakit.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying juga kembali menegaskan jika nelayan mereka menangkap ikan di area yang wajar dan masuk ke dalam teritori yang disebut “traditional fishing ground”. Pemerintah Indonesia sudah memprotes istilah “traditional fishing ground” karena tidak sesuai aturan hukum UNCLOS.

Indonesia juga menjelaskan tidak memiliki tumpang tindih area dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk membangun wilayah Natuna, seolah mengirimkan pesan yang jelas kepada Tiongkok. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan akan memberi fokus pada sektor perikanan, minyak dan gas, serta pertahanan di Kepulauan Natuna.

“Saya dapat laporan bahwa produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9 persen dari potensi yang kita miliki. Ini perlu didorong dan dipercepat sehingga bisa datangkan manfaat bagi kita,” kata Jokowi.

Dia juga mengatakan bahwa dari 16 blok minyak dan gas di Natuna, hanya 5 blok yang sudah berproduksi, sementara 7 blok masih dalam tahap eksplorasi, dan 4 blok lain sudah dalam proses terminasi.

“Oleh sebab itu, kita dorong agar proses produksi bisa segera dilakukan,” katanya.

Menurut Jokowi, dia telah perintahkan TNI untuk tingkatkan patroli penjagaan di kawasan Natuna untuk menjaga kedaulatan bangsa karena Natuna merupakan pulau terdepan Indonesia dan untuk menjaga sumber daya alam.  – Rappler.com.   

BACA JUGA:

• Jokowi kunjungi Natuna pertama kali, pimpin rapat di atas KRI Imam Bonjol
• Menlu: Indonesia tidak pernah akui klaim ‘traditional fishing ground’ Tiongkok
• Indonesia tuntut penjelasan Tiongkok yang melanggar perairan Natuna
• Menlu protes aksi terobos penjaga pantai Tiongkok ke ZEE Indonesia
• Tiongkok minta 8 ABK yang ditahan oleh Indonesia dikembalikan