Anggaran 2017: Pajak menjadi tulang punggung pembangunan

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2017 pada Selasa, 16 Agustus, dengan target pendapatan mencapai Rp 1.737,6 triliun.

Sementara itu, Jokowi menetapkan belanja negara sebesar Rp 2.070,5 triliun. Dengan demikian, anggaran 2017 akan mengalami defisit sebesar Rp 332,8 triliun, setara 2,41% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Jokowi mengatakan, pajak diharapkan menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan Rp 1.495.9 triliun atau 86%.

“Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain dengan mulai diimplementasikannya kebijakan amnesti pajak pada tahun 2016,” kata Jokowi dalam pidato RAPBN 2017 di depan anggota MPR/DPR/DPD RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain amnesti pajak, yang mulai diterapkan sejak Agustus 2016, pemerintah juga melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan.

“Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif,” katanya.

Sementara di sisi belanja, sebesar Rp 760 trilliun, atau hampir 37% dari anggaran belanja, akan ditransfer ke daerah, termasuk untuk dana desa sebagai bagian dari perubahan paradigma pembangunan dari pemerintahan Jokowi.

“Secara umum, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas, mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah, dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali,” kata Jokowi.

Dengan anggaran tersebut, Jokowi berharap Indonesia akan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2017, inflasi 4%, dan nilai tukar rupih mencapai Rp13.300/dollar.

Anggaran kurang detil

Ekonom senior Hendri Saparini menyambut dingin rancangan anggaran tersebut karena kurang memberikan detil-detil sektor akan dijadikan sumber pertumbuhan pada tahun 2017.

“Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 5,3%, tetapi tidak menjelaskan bagaimana mencapai target tersebut,” kata Hendri kepada MetroTV pada Selasa, 16 Agustus.

Pemerintah, menurut Hendri, perlu menentukan sektor-sektor prioritas yang menjadi sumber pertumbuhan dan cara bagaimana sektor-sektor tersebut didorong untuk tumbuh. – Rappler.com