PKNI minta Duterte hentikan aksi pembunuhan terhadap pengguna narkoba

JAKARTA, Indonesia – Organisasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mendorong agar Indonesia menolak Filipina mengambil alih tongkat keketuaan ASEAN pada tahun 2017. Mereka mengaku keberatan dengan cara Presiden Rodrigo Duterte dalam mengatasi peredaran narkotika.

Koordinator PKNI, Edo Agustian apa yang sudah dilakukan Duterte sudah berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, kebijakan yang ditempuh Duterte didasari data rujukan yang keliru.

“Apa yang dilakukan oleh Duterte melalui extra judicial killings, mendorong warga untuk saling membunuh sama saja dengan genosida. Bahkan, dia sempat menyamakan diri dengan Hitler yang membunuh 3 juta warga Yahudi,” ujar Edo ketika dihubungi Rappler melalui telepon pada Rabu, 19 Oktober.

Untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan Pemerintah Filipina terhadap pengguna narkoba, PKNI sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kedutaan pada tanggal 11 Oktober lalu. Edo menyebut ada sekitar 75 orang yang berunjuk rasa dan meminta agar Pemerintah Filipina mengakhiri aksi pembunuhan di luar proses peradilan.

“Aksi ini merupakan bagian dari pekan aksi global yang berlangsung dari tanggal 10-16 Oktober. Unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tetapi juga di 10 negara lainnya,” kata Edo.

Dia melanjutkan aksi protes yang terjadi di beberapa negara menunjukkan kebijakan yang diambil oleh Duterte terhadap pengguna narkoba telah membuat dunia internasional khawatir. Saat melakukan unjuk rasa tempo hari, Edo mengaku sempat bertemu dengan perwakilan dari kedutaan.

Dia menyerahkan surat terbuka yang tertulis dalam Bahasa Inggris dari PKNI dan jaringan internasional pengguna narkoba (INPUD). Kedua organisasi itu menyerukan agar Duterte menghentikan aksi pembunuhan di luar proses peradilan dan fokus kepada kebijakan yang bertujuan untuk rehabilitasi para pengguna narkoba.

“Orang-orang yang menggunakan narkoba bukan setan atau pelaku tindak kriminal. Mereka adalah ibu, ayah, anak perempuan, laki-laki, kakak, adik dan kakek. Kematian dari orang-orang ini bisa dihindari dan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak terkira bagi masyarakat secara keseluruhan,” tulis PKNI dalam surat itu.

(BACA: IN NUMBERS: The Philippines war on drugs)

PKNI menyebut Duterte memang tidak memerintahkan secara langsung pembunuhan di luar peradilan. Namun, beberapa kata yang disampaikan Duterte untuk mengajak orang-orang membunuh pengguna narkoba bisa ditelan mentah-mentah.

“Seperti yang Anda ketahui pengguna narkoba di Filipina sebagian besar datang dari kelompok menengah ke bawah. Apakah mereka yang sudah miskin layak untuk menerima kesulitan tambahan dan bahkan ancaman kematian?” kata PKNI.

Alih-alih menghukum mati pengguna narkoba, PKNI mendorong agar Pemerintah Filipina mempertimbangkan sistem alternatif yang bisa memberikan dukungan sosial serta perlakuan bagi para pengguna. – Rappler.com