Siapapun yang terpilih, ini harapan pemilih muda Jakarta

JAKARTA, Indonesia — Tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta harus harus bertarung sengit untuk bisa mendapatkan suara dari pemilih muda. Sebab, golongan yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) didefinisikan sebagai pemilih yang berusia antara 17-30 tahun ini jumlahnya mencapai 27,3 persen dari seluruh daftar pemilih di Jakarta.

Mengingat pasangan cagub-cawagub harus mendulang 50 persen plus satu suara, maka jumlah tersebut sangat signifikan. Tapi sayangnya, pemilih muda tampaknya masih kurang dilirik oleh para pasangan calon yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta. 

“Pada Pileg dan Pilpres sebelumnya, tim sukses dan kaum muda terlibat aktif secara politik. Sekarang tampaknya tidak lagi,” ujar Iman Sjafei, kata satu dari 2 orang YouTuber yang tergabung dalam Asumsi, yang kerap mengadakan web show tentang isu perpolitikan nasional dari sudut pandang anak muda.

Bersama Yayasan Sinergi Muda, Asumsi mengadakan acara bertajuk “Dengerin, Dong! Anak Muda Bicara Pilkada DKI” pada Rabu, 8 Februari, di restoran Es Teler 77, Jakarta Selatan, pada 8 Februari. Acara ini bertujuan untuk melihat rencana setiap pasangan calon dalam mengakomodir kebutuhan dan hak anak muda di Jakarta ketika sudah terpilih kelak.

Kegiatan diskusi ini mempertemukan panelis-panelis muda dari berbagai latar belakang dan profesi dengan perwakilan dari setiap pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta.

Karena itu kegiatan tersebut, menurut Iman, jadi ajang para pemilih muda Jakarta untuk menyampaikan pendapatnya pada ketiga perwakilan pasangan calon. Beberapa komunitas dan pemuda dari berbagai latar belakang diundang untuk hadir dalam kegiatan tersebut dan menjadi panelis untuk menyampaikan saran dan pertanyaan kepada perwakilan pasangan calon.

Dari tata ruang hingga kemacetan

Sri Suryani, dari Komunitas Ciliwung Merdeka, berharap kepada siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kelak dapat lebih memperhatikan tata ruang kota di Jakarta. 

“Setiap orang berhak untuk hidup yang lebih baik, termasuk masyarakat korban relokasi,” ujar Sri.

Menurutnya, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memilih menggunakan relokasi dalam proses pembangunan. 

“Padahal banyak pilihan lain termasuk konsolidasi tanah atau berbagi tanah,” katanya. 

Menurutnya pilihan tersebut lebih partisipatif sebab masyarakat bisa dimintai pendapatnya soal pembangungan.

Masih soal tata ruang kota, Rozinul Aqli, mahasiswa yang sekarang sedang menyelesaikan masternya di University in Cairo di Mesir, memberikan sedikit masukan soal kebijakan transportasi publik di Jakarta. Menurutnya, kemacetan di ibu kota tidak hanya disebabkan oleh berbagai hal terkait transportasi, tetapi juga dipengaruhi tata ruang kota.

“Harga hunian di pusat kota masih terlalu mahal, sehingga banyak pekerja yang lebih memilih untuk tinggal di luar Jakarta. Hal ini justru meningkatkan mobilitas pekerja untuk keluar-masuk Jakarta,” ujar Rozinul. 

Ia berharap ada terobosan terbaru untuk mengatasi kemacetan Jakarta, termasuk memperbanyak ketersediaan hunian murah di kota. Sebab hal ini dapat mengurangi mobilitas pekerja yang sangat tinggi sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta.

Dari hak-hak penyandang difabel hingga pendidikan

Permasalahan transportasi publik juga menjadi perhatian beberapa panyandang difabel hadir dalam kegiatan tersebut. Misalnya Annisa Rahmania dari Young Voice Indonesia. 

Annisa yang merupakan seorang tunarungu ini sering terlibat aktif dalam berbagai forum pemuda difabel internasional itu mengharapkan agar Jakarta menjadi kota yang lebih ramah difabel.

“Pemerintah tampaknya tidak memperhatikan pedestrian bagi difabel. Hal ini terlihat dari masih banyaknya area bagi pejalan kaki yang terhalang oleh pohon atau parkiran motor. Hal ini tidak hanya menyulitkan difabel, tetapi juga pejalan kaki biasa,” ujar penerjemah isyarat Annisa.

Dari kalangan akademisi, hadir pula Taufan Akbari, Dekan Muda London School of Public Relations, dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan beberapa data yang menunjukan peningkatan jumlah guru muda di Indonesia.

“Sayangnya, jumlah tersebut tidak begitu tinggi di Jakarta. Banyak kaum muda yang tidak tertarik untuk menjadi guru di Jakarta,” ujarnya. 

Karena itu, pasangan calon yang berhasil memenangi Pilkada DKI Jakarta menurutnya punya tantangan untuk menarik perhatian kaum muda untuk menjadi guru. Inisiator Indonesia Community Network tersebut mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2035, yang artinya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus baik.

Dari kewirausahaan hingga isu perempuan

Agrita Widiasari, pendiri Sinergi Muda, juga menanyakan komitmen masing-masing calon untuk pengembangan kewirausahaan bagi kaum muda. 

“Jakarta itu sudah seperti melting pot karena banyak pelaku industri kreatif di sini,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap agar Jakarta menjadi lebih bagi aman bagi pekerja perempuan. Mengingat banyak perempuan yang mulai terjun di industri kreatif, banyak dari mereka yang memiliki pola kerja yang berbeda dengan karyawan perusahaan biasa. 

“Mereka sering pulang malam dan sangat rentan terhadap pelecehan seksual,” ujar Agrita. 

Ia juga sempat menceritakan beberapa pengalaman teman pekerja perempuan yang mengalami pelecehan seksual saat pulang kerja di Jakarta.

Yuki Widiasari, seorang penguasaha muda di Jakarta juga mengharapkan dukungan dari Pemda Jakarta terhadap pelaku usaha. 

“Baik dari bantuan pelatihan atau kemudahan mengakses modal,” ujar pemilik Onigiri Futago tersebut. Ia tidak ingin ketika banyak pelaku usaha muda menjadi usahawan musiman karena kesulitan finansial.

Harapan dan masukan tersebut kemudian ditanggapi oleh perwakilan pasangan calon. Mereka juga berjanji agar berbagai masukan yang telah disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh pasangan calon masing-masing. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Aspirasi anak muda Jakarta kepada calon pemimpin mereka
• Dengerin, dong! Anak muda bicara Pilkada DKI Jakarta
• Rappler berasumsi soal debat kedua Pilkada DKI