Di Yogyakarta, perempuan menolak kekerasan dengan menari

YOGYAKARTA, Indonesia — Ratusan perempuan —dan laki-laki— menari bersama di bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, petang itu. Mereka menari dengan menggunakan berbagai atribut, seperti pita atau coretan warna pink pada wajah. 

Selama empat menit, menari bersama menjadi simbol melawan berbagai eksploitasi dan kekerasan pada perempuan. Di Yogyakarta, perempuan rentan mengalami kekerasan dalam konflik agraria, rumah tangga, hubungan berpacaran, hingga dalam melakukan pekerjaan. Sejumlah aktivis menghawatirkan kekerasan pada perempuan di Yogyakarta semakin meningkat tahun ini akibat penutupan lokalisasi.

“Kami sedang melakukan penelitian dan pemetaan di Yogyakarta, karena di beberapa lokalisasi lain di Indonesia, penutupan lokalisasi meningkatkan potensi kekerasan pada pekerja seks,” kata Koordinator Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) wilayah Kota Yogyakarta, Oktanesya Suratmi, pada Rabu, 15 Februari. 

OPSI melakukan penelitian di bekas lokalisasi Giwangan di Kota Yogyakarta. Lokalisasi itu tak lagi digunakan sebagai tempat bertransaksi oleh pekerja seks (PS) sejak enam bulan terakhir. Namun kegiatan prostitusi tak lantas berhenti setelah lokalisasi ditutup. 

“Mereka bekerja di luar lokalisasi. Di tempat lain, praktek seperti ini menyebabkan PS semakin rentan mendapatkan kekerasan dari pelanggan,” kata Oktanesya.

Sebelumnya, OPSI telah melakukan penelitian di sejumlah lokalisasi yang ditutup di 6 kota di  Indonesia, sepanjang 2016. Antara lain di Malang, Surabaya, Jambi, Papua, Bandung, dan Jakarta. 

Dalam penelitian dengan metode wawancara dengan metode purposive sampling itu, peneliti mengambil narasumber dari para pekerja seks dan pemangku kebijakan terkait dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat. 

Hasilnya, diketahui tanpa ada lokalisasi, pekerja seks yang mendapatkan pesangon tak bisa bertahan hidup mengandalkan uang pesangon dan kembali menjadi pekerja seks. Mereka kesulitan mendapatkan akses kesehatan gratis serta kondom gratis karena malu jika harus membuka identitas sebagai pekerja seks untuk periksa kesehatan di puskesmas setempat.

Sebelumnya, pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan tiap 3 bulan sekali melalui mobile clinic di lokalisasi tersebut. Selain itu, pekerja seks juga rentan mengalami kekerasan dari pelanggan karena tak mendapat perlindungan dari pengelola lokalisasi. 

“Jika ada lokalisasi, PS akan lebih aman, tamu juga wajib menggunakan kondom. Ada petugas keamanan di lokalisasi yang mengamankan para PS dari tamu tak bertanggungjawab,” ujar Oktanesya.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Perempuan Pekerja Seks Yogyakarta (P3SY), Sarmi. 

Menurutnya, PS dari Giwangan sulit mendapatkan pelanggan jika masuk di lokalisasi lain, seperti Pasar Kembang. Usia yang tak lagi muda dan keterbatasan kemampuan membuat PS dari Giwangan tak bisa bersaing di lokalisasi lain. 

“Mereka usianya rata-rata anatra 25 hingga 40 tahun dan tak bisa bernyanyi. Sementara di Pasar Kembang itu sebagian besar juga menjual jasa sebagai pendamping saat karaoke. Mereka jadinya bekerja di luar lokalisasi, tak terdeteksi dan rentan mendapatkan kekerasan,” kata Sarmi. 

Sementara nyaris semua PS adalah janda dan menjadi tulang punggung bagi anak atau orangtua mereka.

Saat ini terdapat 400 pekerja seks di tiga wilayah di Yogyakarta; sekitar 280 berada di Pasar Kembang, dan sekitar 70 ada di Giwangan, sedangkan sisanya di Bong Suwung. Hasil penelitian di Yogyakarta akan selesai pada tahun ini dan digunakan untuk rekomendasi kepada pemerintah setempat. 

Kekerasan di Yogyakarta

Perempuan dan anak rentan mendapatkan kekerasan akibat konflik dan situasi. Selain rutin melawan kekerasan dengan menari selama 5 tahun terahir, Gerakan Indonesia One Billion Rising Revolution Jogja menghimpun berbagai catatan milik kelompok masyarakat yang bergiat dalam memerangi kekerasan pada perempuan dan anak. 

Terdapat lebih dari 20 titik konflik agrarian di Yogyakarta dan dan menempatkan perempuan sebagai korban yang paling rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi. 

Kasus anak yang didampingi Divisi Pendampingan Rifka Annisa, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada perempuan dan anak, meliputi kekerasan seksual anak, penganiayaan, perdagangan anak, serta kekerasan dalam pacaran. Dari total 41 kasus, 29 di antaranya atau 70 persennya merupakan kasus kekerasan seksual sepanjang 2016.

Penelitian Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) menunjukkan 84,5 persen kekerasan terhadap perempuan penyandang difabel tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan akses layanan hukum terbatas bagi disabilitas. 

SAPDA dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas di Yogyakarta dan Jawa Tengah, menemukan 102 kasus kekerasan sepanjang 2016, di antaranya kekerasan seksual 19,6%, kekerasan psikis 28,5%, kekerasan fisik 19,6%, kekerasan ekonomi 7,8%, kekerasan ganda 23,6%, dan diskriminasi dalam akses pendidikan 0,9%.

Selain itu, data lain yang dihimpun LSM Ciqal, selama periode 2014-2016 tercatat sudah ada 76 kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan disabilitas di wilayah Yogyakarta. 

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) juga menjadi kelompok rentan mengalami kekerasan. Menurut pencatatan People Like Us Satu Hati (PLUSH), kekerasan di ruang publik meningkat terhadap LGBT. Sebanyak 39 kasus kekerasan di ruang publik selama 1 Januari 2016–19 Maret 2016. 

“Kegiatan menari bersama ini menjadi tahun kelima kami setiap 14 Februari. Kali ini temanya solidaritas melawan eksploitasi perempuan. Kami memilih menari karena kegiatan ini adalah hal yang cair. Bahwa semua orang bisa ikut berekspresi dan melawan, bahwa kita tidak akan tertindas dengan kekerasan,” kata Hesti Widianingtyas, koordinator Indonesia One Billion Rising Revolution Jogja. —Rappler.com