Jaringan Indonesia Positif tolak skema ARV berbayar

JAKARTA, Indonesia – Rencana pemerintah menerapkan skema terapi Antiretroviral Berbayar (ARVB) pada penderita HIV/AIDS (ODHA) mendapat penolakan dari Jaringan Indonesia Positif.

“Wacana tersebut sangat meresahkan ODHA yang selama ini mengakses ARV bersubsidi,” kata Program Manager Jaringan Indonesia Positif (JIP) Doddy Parlinggoman dalam siaran pers yang diterima Rappler, Kamis 1 Desember 2016.

Doddy Parlinggoman mengatakan selama ini ODHA mendapatkan obat ARV secara gratis. Skema gratis ini pun masih menyisakan beberapa persoalan, seperti selalu tipisnya stok ARV hingga ARV yang kadaluwarsa.

Seharusnya, kata Doddy Parlinggoman, pemerintah fokus menyelesaikan persoalan itu dulu sebelum melahirkan wacana baru. “Dengan satu skema saja (ARV bersubsidi) masih banyak kelemahan,” kata Doddy.

Dengan adanya wacana ARV berbayar, Doddy melanjutkan, persoalan akan semakin pelik karena akan muncul masalah-masalah lain dari kebijakan baru ini jika nantinya diterapkan.

Doddy mencontohkan, adanya skema ARV berbayar akan membuka peluang untuk memperjualbelikan obat bersubsidi. “Kami menemukan bukti bahwa beberapa jenis ARV sudah dijual bebas di beberapa apotik,” katanya.

Adanya skema ARV berbayar juga dinilai akan membuat perlakuan berbeda terhadap ODHA yang mendapatkan ARV dari jalur subsidi. Kualitas obat pun sangat mungkin akan berbeda.

“Jika secara bisnis nilai jual ARVB lebih menguntungkan maka perusahaan farmasi akan cenderung mengutamakan yang berbayar dari pada bersubsidi,” Doddy melanjutkan.

Karena itu, Doddy melanjutkan, Jaringan Indonesia Positif mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana skema ARV berbayar dan fokus perbaikan sistem pengadaan obat dan pendistribusiannya.

“Melihat ketidaksiapan sistem pemerintah saat ini dalam mengontrol dua skema, ARV bersubsidi dan ARV berbayar, maka akan berpotensi memperburuk kualitas hidup ODHA. Kami menolak skema ARV berbayar,” kata Doddy. —Rappler.com