HRW: Ribuan rumah Muslim Rohingya terbakar akibat konflik Rakhine

JAKARTA, Indonesia — Lebih dari 1.000 rumah warga Muslim Rohingya terbakar akibat serangan militer Myanmar. Organisasi Human Rights Watch (HRW) melaporkan hal ini lewat pantauan satelit.

Sejak 9 Oktober lalu, tentara sudah membanjiri daerah Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh, yang juga merupakan rumah bagi warga minoritas Muslim Rohingya. Konflik ini dipicu serangan yang membunuh 10 personel kepolisian di daerah perbatasan tersebut.

Laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 30 ribu orang kehilangan rumahnya akibat konflik berkepanjangan ini. Pekan lalu, dalam dua hari saja, belasan orang tewas lantaran serangan helikopter bersenjata.

Korban jiwa telah mencapai 70 orang, dan lebih dari 400 ditahan menurut laporan media setempat. Namun, aktivis mengklaim angka sebenarnya jauh lebih besar.

Ratusan Muslim Rohingya telah mencoba kabur dari perseteruan ini dengan menyeberang ke Bangladesh. Menurut laporan saksi mata dan aktivis, tentara memperkosa, merampok, dan membakar rumah-rumah warga Rohingya. Pemerintah juga menolak pengamat internasional dan jurnalis asing untuk masuk ke sana.

Perbedaan angka

HRW mengatakan, mereka menemukan 820 struktur tambahan yang hancur dari 5 desa Rohingya selama serangan antara 10-18 November 2016 dengan pantauan satelit. Total kerusakan mencapai 1.250 bangunan selama agresi militer 6 pekan ini.

“Daripada merespon dengan serangan militer, pemerintah seharusnya melihat fakta-fakta yang ada,” kata Direktur HRW Asia Brad Adams dalam pernyataannya pada Senin, 21 November.

Sementara versi pemerintah, hanya 300 rumah yang dirusak, dan dilakukan oleh militan yang “hendak menabur kesalahpahaman antara militer dan warga”.

Lebih dari 100 orang tewas sejak 2012 dalam perseteruan antara populasi Buddha mayoritas dan Muslim Rohingya, di mana puluhan ribu warga terusir dan harus tinggal di tenda pengungsi.

Kejadian ini sekaligus meletakkan Aung San Suu Kyi dalam masalah, karena dunia menilai ia gagal mengendalikan tindak militer negaranya. Pemenang Nobel perdamaian ini juga dikritik keras karena bungkam terhadap kesengsaraan kaum Rohingya

Mandat PBB untuk Myanmar Yanghee Lee mengkritisi cara pemerintah menangani krisis ini. Ia mendesak adanya tindakan khusus untuk melindungi warga sipil. 

“Aparat pengaman tidak boleh lepas tangan untuk meningkatkan operasi mereka,” kata dia dalam pernyataan resmi.—Rappler.com