Pemerintah kerahkan massa untuk hadiri aksi 412?

JAKARTA, Indonesia – Pasca aksi 2 Desember sukses mendatangkan ratusan ribu massa, kini muncul kegiatan lain bertajuk “Kita Indonesia”. Acara yang digagas oleh Partai Golkar, Nasional Demokrat dan beberapa partai pendukung pemerintah itu digelar pada Minggu, 4 Desember di sepanjang Jalan Sudirman hingga Bunderan Hotel Indonesia.

Rencananya akan ada 10 panggung yang didirikan di sepanjang area tersebut. Panggung akan diisi pagelaran budaya dari pukul 08:00 hingga 11:00 WIB.

Waktu yang dipilih memang berbarengan dengan hari bebas kendaraan atau Car Free Day. Ketua DPP Golkar, Zainudin Amali mengatakan acara “Kita Indonesia” digelar bukan untuk menandingi aksi damai 2 Desember yang dilakukan di Monuman Nasional.

“Aksi Indonesia Kita ini tidak ada kaitannya dengan aksi yang dilakukan pada hari Jumat. Aksi Indonesia Kita digelar dalam rangka meningkatkan atau membangkitkan kembali rasa kebangsaan yang pada akhir-akhir ini menganggu rasa kebhinekaan,” ujar Zainudin ketika melakukan jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem pada Jumat, 2 Desember dan dikutip media.

Dia memprediksi kegiatan itu akan diikuti oleh 500 ribu massa. Namun, di saat bersamaan muncul surat edaran dari beberapa Kementerian dan perusahaan yang meminta kepada bawahannya untuk hadir di acara tersebut.

Surat edaran itu sudah beredar luas di publik dan media sosial. Sekretaris Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos dalam surat tertulis mengimbau agar pejabat di direktoratnya untuk hadir di acara “Bhinneka Tunggal Ika” yang kebetulan juga dilakukan di lokasi yang sama.

Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Andi Hanindito membenarkan adanya surat itu, tetapi dia membantah kegiatan tersebut dikaitkan dengan motif politik.

“Kami tidak ke arah sana. Kami biasa melakukan kegiatan saat car free day dengan menghadirkan para pegawai. Hanya saja, kali ini (pakai surat) supaya lebih terkoordinir,” ujar Andi seperti dikutip media.

Bantahan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Srie Agustina. Dalam surat yang ditanda tangani Srie, terbaca dengan jelas masing-masing unit eselon II untuk wajib mengirimkan peserta minimal 10 orang baik itu PNS atau non PNS.

“Acara ini murni acara olah raga dan kebersamaan antara Menteri dengan karyawan Kemendag untuk melakukan kegiatan olah raga agar badan sehat dan segar setelah selama satu pekan penat bekerja,” kata Srie kepada Rappler pada Sabtu, 3 Desember.

Srie mengatakan ini bukan kali pertama Kemendag menggelar acara serupa. Sebab, acara sederhana semacam itu bisa dapat menjadi jembatan untuk lebih menjalin rasa kekeluargaan dan kekompakan keluarga besar Kemendag.

Harus beri penjelasan

Beredarnya surat edaran dari kementerian terkait pengerahan PNS untuk hadir dalam kegiatan 4 Desember membuat publik bingung. Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menilai pemerintah harus menjelaskan kepada publik soal adanya surat edaran itu.

Terutama mengenai surat edaran bernomor 046/SJ-DA/SE/11/2016 yang terbit pada tanggal 29 November dan ditanda tangani oleh Sekjen Kemendag, Srie Agustina. Sebab, di dalamnya jelas meminta agar pejabat eselon II wajib mengirim minimal 10 orang PNS atau non PNS.

Surat lainnya ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos yang juga mengimbau hal serupa.

“Kedua surat dari pemerintah itu sontak memantik protes. Pasalnya, surat-surat itu berisi mobilisasi PNS/ANS untuk menghadiri acara tertentu yang diduga bernuansa politis,” ujar Maneger dalam keterangan tertulis dan dikutip media.

Publik meminta pemerintah untuk mengkonfirmasi kebenaran surat-surat tersebut. Apa memang betul surat-surat itu dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga negara.

Sebab, jika memang benar adanya maka akan muncul pertanyaan di benak publik soal dugaan penyelewengan jabatan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.

“Apakah ini termasuk penggunaan jabatan yang berimplikasi menguntungkan diri sendiri atau kelompok politik tertentu?” kata Manager. – Rappler.com