Pemerintah Indonesia kecam aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) – Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi yang dilakukan oleh simpatisan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melakukan penerobosan dan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedung KJRI Melbourne. pada Jumat, 6 Januari. Pemerintah melalui Kemlu telah menyampaikan protes kepada Australia mengenai insiden itu. 

“Sabtu pagi ini, Menlu Retno Marsudi sudah berkomunikasi dengan Menlu Julia Bishop dan menekankan agar Australia mematuhi isi konvensi Wina agar melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pada Sabtu, 7 Januari melalui keterangan tertulis. 

Dalam pembicaraan telepon, Bishop mengatakan prihatin atas kejadian itu. Dia juga menjanjikan peningkatan keamanan bagi perwakilan Indonesia di seluruh negara bagian Australia. 

“Pemerintah Australia juga berkomitmen untuk menangkap pelaku,” kata Arrmanatha. 

Pria yang diduga bukan warga Indonesia itu menerobos gedung KJRI dengan memanjat tembok dari bangunan yang berada tepat di sampingnya. Padahal, pagar tembok itu mencapai ketinggian 2,5 meter, namun berhasil diterobos. 

Begitu berada di atas atap, pelaku yang diketahui seorang pria kemudian membentangkan bendera Bintang Kejora. Peristiwa itu kemudian diabadikan dan diunggah ke media sosial ke akun bernama Izzy Brown. 

Saksikan videonya di sini:

Setelah merekam pengibaran bendera, pelaku kemudian melarikan diri. Menurut Arrmanatha, pelaku bisa tidak terdeteksi, karena peristiwa itu dilakukan ketika semua penghuni KJRI Melbourne tengah menunaikan salat Jumat sekitar pukul 12:52 waktu setempat. 

Sebelumnya, juru bicara KBRI Canberra, Sade Bimantara mengatakan polisi masih terus menelusuri identitas pelaku. Namun, jika dilihat dari profil di media sosial, pelaku diduga bukan warga Indonesia.

“Seluruh perwakilan Indonesia di Australia sudah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan kewaspadaan serta pengamanan bersama dengan kepolisian dan otoritas terkait di Australia,” ujar Sade kepada Rappler melalui pesan pendek pada Jumat malam, 6 Januari. 

OPM diketahui memang memiliki kantor perwakilan di Melbourne sejak tanggal 25 Juni 2014. Lokasi kantor itu terletak di wilayah Docklands yang menjadi salah satu area bisnis di Melbourne.

Akibat dibukanya kantor tersebut, sempat muncul tudingan bahwa Negeri Kanguru turut mendukung agar Papua lepas dari Indonesia. Namun, hal itu dibantah oleh Pemerintah Australia. Pembukaan kantor perwakilan OPM di Melbourne disebut oleh pemerintah bukan lah sikap resmi Negeri Kanguru.

Penegasan atas kedaulatan Indonesia di Papua barat kembali disampaikan ketika digelar pertemuan 2+2 di Sydney, Australia pada tahun 2015. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengakui isu Papua menjadi topik pembicaraan dalam agenda pembahasan isu-isu regional.

“Australia menyatakan kembali seperti yang telah kami sampaikan baik secara terbuka maupun tertutup, dukungan kami yang tanpa syarat dan kami menghormati kedaulatan Indonesia dalam hal ini,” ujar Bishop seperti dikutip media. – Rappler.com