KPU DKI siapkan sanksi jika ada paslon yang absen dalam debat publik

JAKARTA, Indonesia – Ketua KPU DKI, Sumarno mengatakan debat yang diselenggarakan oleh KPU DKI sifatnya wajib diikuti oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dia mengatakan akan ada dua sanksi bagi paslon yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

“Sanksi pertama adalah pemberitahuan bahwa calon tidak hadir dalam debat. Hal itu akan diumumkan secara luas kepada media,” ujar Sumarno di Jakarta pada pekan ini seperti dikutip media.

Sanksi kedua, KPU DKI akan menghentikan penayangan iklan kampanye paslon. Dia mengatakan iklan kampanye akan ditayangkan pada periode 29 Januari hingga 11 Februari 2017.

“Kalau ada yang tidak hadir, maka iklan yang bersangkutan tidak akan ditayangkan,” katanya.

Debat ini berbeda dengan kegiatan serupa yang pernah ditayangkan di beberapa stasiun televisi. Dalam debat tersebut sifatnya tidak wajib.

Sebelumnya sudah terdapat lima debat tak resmi yang sempat diselenggarakan oleh televisi. Dari ketiga pasang calon yang diundang, hanya pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang hadir. Sedangkan, pasangan Agus-Sylvi memilih absen. Mereka hanya bersedia hadir ketika diundang untuk acara Mata Najwa, Metro TV. (BACA: Absen dalam beberapa debat publik, ke mana pasangan Agus-Sylvi?)

Alasan pasangan Agus-Sylvi memilih tak hadir, karena acara debat publik tak resmi berbarengan dengan janji mereka untuk blusukan dan bertemu warga DKI Jakarta.

Hari ini menjadi kali pertama debat publik akan diselenggarakan oleh KPU DKI di Hotel Bidakara. Debat yang dimoderatori oleh mantan jurnalis Ira Koesno akan membahas tema pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta. (BACA: Jadwal debat resmi Pilkada DKI 2017)

Akan ada 6 segmen di dalam debat dengan durasi total mencapai 2 jam. Apakah pasangan Agus-Sylvi akan hadir dalam debat perdana publik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. – Rappler.com