Desakan pembubaran FPI menguat di Jawa Barat

BANDUNG, Indonesia — Tuntutan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) terus bergulir di Kota Bandung.  Sekitar seribu lebih massa dari berbagai elemen berkumpul di depan Gedung Sate, Kamis 19 januari 2017.  

Mereka menggelar Apel Akbar Koalisi Rakyat Jawa Barat untuk mengusung petisi Pembubaran Front Pembela Islam. Aksi tersebut juga ditujukan untuk mendukung Kapolda Jabar Anton Charliyan yang sedang mengusut kasus penodaan Pancasila yang diduga dilakukan oleh Pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Di antara massa yang memadati pelataran Gedung Sate tersebut terdapat putri Bung Karno, Sukmawati Soekarnoputri. “Saya bersyukur kader-kader nasionalis bertekad untuk tegak berdiri dengan nyali yang berani membela Pancasila,” kata Sukmawati saat berorasi.

Sukmawati melaporkan Pemimpin FPI Rizieq Shihab atas dugaan pencemaran nama baik dan penodaan Pancasila pada Oktober tahun lalu. Kasus yang ditangani Polda Jabar ini telah masuk ke tahap penyidikan. Namun Rizieq belum dijadikan sebagai tersangka.“Saya akan kawal terus kasusnya,” kata Sumawati.

Selain Sukmawati, hadir pula putra Bung Karno, Toto Suryawan Soekarnoputra, yang merupakan anak Soekarno dari pernikahannya dengan Kartini Manoppo. Toto merasa terpanggil untuk mendukung kakaknya Sukmawati.

“Saya bersama kakak saya, mbak Sukmawati akan turun gunung bersama rakyat Indonesia, apabila Pancasila dinistakan, kami akan maju terus pantang mundur,” kata Toto yang ikut berorasi.

Beberapa perwakilan elemen masyarakat turut pula berorasi di atas panggung yang disiapkan panitia di tengah jalan Diponegoro.  Yel-yel “Bubarkan FPI” beberapa kali diserukan oleh massa yang hadir.

Ketua Majelis Adat Sunda, Ari Mulia Subagdja, dalam orasinya menyatakan menolak kehadiran FPI di Jawa Barat. Ari menilai FPI telah menistakan Pancasila dan budaya.  Ia mengingatkan kasus sampurasun, ucapan salam masyarakat Sunda, yang diplesetkan Rizieq Shihab menjadi “campur racun” yang telah dilaporkannya ke polisi pada 2015.

“Kami tegas menolak  adanya FPI di Jawa Barat.  Kehadiran FPI tidak dikehendaki oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat majelis adat Sunda,” tegasnya.

 Beberapa perwakilan partai politik juga hadir, seperti Hanura dan PDI Perjuangan.  Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Adi Yuhana menyatakan siap menghadapi siapapun yang akan mengganggu Pancasila.

“Kalau Rizieq Shihab ingin berhadapan dengan kita yang membela Pancasila, maka kita siap menghadapinya, maka kita harus menjaga Pancasila,” ujar Adi.

Sementara dari kalangan santri, hadir sekitar 300 orang dari Cirebon.  Sekjen Forum Santri Wilayah III Jawa Barat, Raden Sigit Permadi Purbaningrat, mengatakan kehadiran mereka untuk ikut serta dalam menjaga keutuhan NKRI.   

Sigit menyatakan, pihaknya menganggap FPI sebagai saudara seiman.  Menurutnya, FPI dirusak oleh prilaku oknum-oknum anggotanya. Ia berharap ada tindakan tegas aparat kepada oknum FPI yang menimbulkan kekisruhan.

Ditanya pendapatnya mengenai petisi pembubaran FPI, Sigit menyatakan setuju, jika terus melakukan kekisruhan.“Dalam arti kata masih membikin kekisruhan, kami setuju, dan sangat-sangat setuju,” ujarnya.

Petisi pembubaran FPI ditandatangani perwakilan 62 elemen masyarakat, di antaranya Sukmawati Soekarnoputri sebagai wakil dari Partai PNI Marhaenisme, Kiagus Zainal Mubarak dari Forum Lintas Antar Agama Deklarasi Sancang (FLADS), KH Nuradi dari Pagar Nusa Jawa Barat, dan Mohammad Fauzan Rachman dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).  

Petisi itu diserahkan Sukmawati Soekarnoputri kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate.  Hadir dalam penyerahan petisi itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan dan Pangdam III Siliwangi mayjen M. Herindra.

Ada tiga poin yang disampaikan dalam petisi tersebut, salah satunya adalah meminta Presiden Jokow Widodo, DPR, MPR, Panglima TNI, Kapolri, dan petinggi negara lainnya untuk segera membubarkan FPI dan menetapkannya sebagai organisasi terlarang. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan seluruh pimpinan dalam Forum Koordinasi Kepemimpinan Daerah (Kominda) berkomitmen menjaga situasi kondusif di Jawa Barat.  Heryawan juga menegaskan, dirinya tidak mentolerir penistaan.

“Menista Pancasila tidak boleh, menista budaya tidak boleh, menista orang per orang juga tidak boleh. Kita hidup berbeda-beda bukan untuk penistaan, bukan untuk saling caci,” kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan.

Sementara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan tidak berkomentar sedikitpun atas munculnya dukungan terhadap dirinya.  Beberapa hari terakhir ini Anton menjadi sorotan karena dianggap membekingi ormas GMBI.

Ketua Umum GMBI Mochamad Fauzan Rachman berharap gubernur melanjutkan petisi tersebut ke pemerintah pusat.“Jangan sampai gesekannya dibiarkan,” katanya. —Rappler.com