Munarman akan ajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka

JAKARTA, Indonesia – Juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah oleh Polda Bali pada Selasa kemarin. Rupanya penetapan status tersebut tengah dipelajari oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Ketua Bidang Advokasi GNPF-MUI, Kapitra Ampera mengatakan penetapan tersangka terhadap Munarman karena diduga telah melakukan pelecehan terhadap polisi adat Bali tidak sesuai dengan Undang-Undang.

“Kami akan mengoreksi persepsi penyidik Polda Bali yang menetapkan Munarman sebagai tersangka,” ujar Kapitra di kantor sementara Bareskrim di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu, 8 Februari.

Koreksi itu disampaikan dalam bentuk gugatan praperadilan yang akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada pekan ini.

“Kami sudah siapkan praperadilan, hari Kamis atau Jumat pagi paling lama,” kata dia.

Kapitra memprotes penetapan status tersangka terhadap Munarman. Sebab, locus delicti atau lokasi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Munarman berada di Jakarta. Sementara, proses hukumnya berada di Bali.

“Menurut kami belum ada bukti. TKP ada di Kompas Jakarta, dalam rangka menggunakan hak jawab. Dia juga sebagai pengacara. Sementara, proses hukumnya berada di Bali,” kata dia.

Kapitra juga tidak ingin terburu-buru menyebut ada nuansa kriminalisasi dalam kasus yang menjerat para petinggi GNPF-MUI/ Namun, dia tidak membantah ada kesan polisi membidik orang-orang penting di GNPF-MUI.

“Bukan merasa dikriminalisasi, tapi dia (Munarman) merasa ditarget (oleh polisi),” tutur Kapitra. – Rappler.com