Aspirasi mahasiswa Papua kepada pemerintah: Segera tutup PT Freeport!

DENPASAR, Indonesia – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Bali melakukan demonstrasi di depan kantor Konsulat Amerika Serikat, Denpasar pada Senin, 20 Maret. Mereka menuntut penutupan PT Freeport yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun.

Sebelumnya, mereka melakukan long march dari area parkir timur lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar. Personel kepolisian terlihat mengawal ketat pengunjuk rasa selama aksi demonstrasi berlangsung.

Dalam orasinya massa aksi sepakat keberadaan PT Freeport telah menghancurkan budaya dan alam di Papua. Oleh sebab itu, mereka ingin agar PT Freeport segara ditutup.

“Tutup Freeport. Manusia di Papua sedang mengalami genosida, kami dibunuh pelan-pelan oleh perusahaan asing itu,” ujar salah satu perwakilan massa yang berorasi di depan gedung Konsulat AS.

Selama 51 tahun berada di Papua, PT Freeport dinilai banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, Natalis Bukega mengatakan kehadiran PT Freeport sudah merusak kelestarian generasi masyarakat Papua.

“Kerusakan lingkungan disebabkan oleh limbah, kemiskinan merajalela dan masyarakat Papua tidak pernah dilibatkan. Freeport telah mempermainkan kami. Sementara, hanya investor yang dipentingkan oleh negara,” kata Natalis.

Dia menjelaskan alasan mereka memilih berunjuk rasa di depan gedung Konsulat AS karena PT Freeport merupakan perusahaan asal Negeri Paman Sam.

“Kami ingin sampaikan kepada pihak konsulat, berita Amerika bahwa PT Freeport harus ditutup. Kami masyarakat Papua merasakan adanya intimidasi dan kekerasan,” kata dia.

Natalis juga menyebutkan dalam aktivitas penambangannya, PT Freeport tidak pernah mengelola limbah. Hal itu, ujarnya, yang menyebabkan di Papua tersiksa akibat pencemaran lingkungan.

Aspirasi juga diteriakan kepada Pemerintah Indonesia. Mereka meminta agar Indonesia selaku negara yang besar sudah sepatutnya menghargai aspirasi rakyat dan peraturan dasar negara. Pemerintah seharusnya memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Tak hanya di Bali

Aksi unjuk rasa serupa juga di beberapa kota lain di Indonesia, antara lain Timika, Palu, Jayapura, Yogyakarta, Jakarta dan Bekasi. Massa menyerukan hal yang sama, yakni agar pemerintah segera menutup keberadaan PT Freeport di Tanah Papua.

Palu, Jayapura, Timika, Jogja Bogor aksi #TutupFreeport dan berikan hak menentukan nasip sendiri bagi bangsa west Papua #papuaupdate pic.twitter.com/qhIrm41Fce

— #PapuaItuKita (@PapuaItuKita) March 20, 2017

Di Jayapura, aksi unjuk rasa dilakukan oleh sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Mereka menyampaikan pendapatnya di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.

Menurut Nelius Wenda, selaku koordinator Aksi Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport, mengatakan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus menutup Freeport karena mereka dalang kejahatan kemanusiaan di Papua.

“Pembahasan pergantian dari kontrak karta menjadi izin usaha penambahan khusus tanpa disertai adanya perubahan sistem untuk pengakuan hak masyarakat sebagai pemilik hak ulayat,” ujar Nelius seperti dikutip media pada Senin, 20 Maret.

Selain, di matanya, Freeport juga telah melanggar Hak Asasi Manusia, sebab mereka banyak menempatkan personel TNI dan Polri untuk menjaga area penambangan.

Harus libatkan masyarakat Papua

Sementara, dalam pandangan organisasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dalam menyelesaikan sengketa dengan PT Freeport seharusnya pemerintah turut melibatkan masrayakat Papua. Sebab, mereka lah yang akan merasakan dampak langsung dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport untuk melakukan negosiasi selama enam bulan terkait pelaksanaan PP nomor 1 tahun 2017 dilakukan tanpa partisipasi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat Amungme dan Kamoro,” ujar Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyu Wagiman dalam keterangan tertulis pada 15 Maret lalu.

Padahal, masyarakat adat Amungme dan Kamoro adalah komunitas yang terkena dampak langsung dari operasi PT Freeport. Menurut Wahyu, sejak awal keberadaan PT Freeport sangat ironis. Pemerintahan orde baru yang memberikan izin Kontrak Karya (KK) sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat adat ini.

“Padahal, suku Amungme dan Kamoro telah kehilangan secara berturut-turut tanah ulayatnya seluas 100 ribu hektare sejak penambangan dimulai tahun 1967 lalu,” kata dia.

Bahkan, area tanah ulayat yang digunakan oleh PT Freeport semakin meluas. Kini, mereka beroperasi di area seluas 2,6 juta hektare. Pemerintah Indonesia, kata Wahyu, malah mendukung penggunaan lahan tersebut.

Belum lagi operasi PT Freeport telah mengorbankan beberapa sungai yang digunakan untuk membuang limbah beracun yang mengandung merkuri dan sianida. Beberapa sungai yang tercemar antara lain Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan Aimone.

Bekerja di PT Freeport pun juga harus mempersiapkan nyawa sebagai taruhannya. Berdasarkan data yang dimiliki ELSAM, para pekerja Freeport ada yang tertimbun reruntuhan terowongan Grasberg hingga tertembak peluru dari pelaku misterius.

“Di tahun 2013, sebanyak 38 pekerja tertimbun reruntuhan terowongan Big Gossan. 28 orang di antaranya ditemukan dalam keadaan tewas. Sementara, di tahun 2015, telah terjadi penembakan yang menyebabkan tiga orang tewas,” kata dia.

Melihat fakta yang demikian banyak, ELSAM berharap Pemerintah Indonesia menyelesaikan sengketa dengan PT Freeport tidak sekedar mengandalkan mereka menepati syarat yang termaktub dalam PP nomor 1 tahun 2017 saja.

“Mereka juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian integral dalam negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport,” tuturnya. – Rappler.com