Buruh migran di Hong Kong gagal serahkan petisi kepada Presiden Jokowi

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) – Komandan Pengamanan Pasukan Presiden (Danpaspamres), Brigjen TNI (Mar) Suhartono membantah informasi adanya aksi perampasan dokumen dan perlakuan kasar ketika dilakukan ‘Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara’ di Asia World-Expo, Hong Kong pada Minggu, 30 April. Dia menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh anggotanya sudah benar dan sesuai dengan prosedur pengamanan VVIP. 

“Tidak benar, anggota kami merampas dan membentak warga Indonesia yang akan menyerahkan dokumen atau surat tersebut,” ujar Suhartono di lobi Government House Hong Kong seperti tertulis dalam keterangan pers pada Senin, 1 Mei. 

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, berbagai bentuk barang yang ditujukan kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo harus dipastikan dulu keamanannya oleh paspamres. Setelah diyakini aman, kata Suhartono, baru kemudian barang tersebut diserahkan kepada ajudan presiden. 

Prosedur itu tidak hanya berlaku bagi dokumen petisi yang ingin diserahkan kepada Presiden Jokowi saja, tetapi juga berbagai barang seperti karangan bunga, buku dan surat. 

“Saat ini berbagai macam buku, surat, dokumen, karangan bunga dan berbagai bentuk pemberian yang diberikan kepada Presiden dari acara hari Minggu kemarin telah berada di tangan Presiden,” kata dia lagi. 

Pemimpin organisasi International Migrant’s Alliance (IMA), Eni Lestari, mengaku gagal menyerahkan petisi yang berisi aspirasi buruh migran kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Minggu, 30 April. Padahal, mantan Gubernur DKI itu sudah bertanya kepada masyarakat Indonesia yang hadir di Asia World-Expo, Hong Kong jika ada aspirasi yang ingin disampaikan secara langsung. 

“Ada yang ingin menyampaikan sesuatu ndak?,” tanya Jokowi kepada hadirin yang mayoritas merupakan TKI yang bermukim di Hong Kong. 

Hadirin pun berlomba-lomba menunjuk tangan dan ada yang langsung maju ke depan, termasuk Eni dan rekannya, Muthi Hidayati. Sayangnya, saat ingin maju ke depan mereka berdua dicegat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Eni pun merasa sangat kecewa. 

Selain itu, dokumen petisi yang ingin diserahkan kepada Jokowi, malah dirampas oleh personel Pasmpamres. 

“Kami jadi berpikir apakah betul Pak Jokowi memikirkan nasib buruh migran Indonesia,” ujar Eni melalui pesan pendek kepada Rappler pada sore ini. 

Kekecewaan Eni dan rekan-rekannya juga disampaikan melalui akun Facebooknya. 

Sebagai gantinya, Eni sudah menyampaikan petisi itu kepada pejabat KJRI Hong Kong. Namun, tidak diketahui apakah petisi itu akan diterima di tangan Jokowi. 

“Kami juga menggelar demonstrasi di depan gedung KJRI hari ini,” kata dia. 

Sebelumnya, Eni menjelaskan bahwa isi petisi itu menggambarkan aspirasi buruh migran yang tidak hanya berada di Hong Kong tetapi juga negara lain. Menurut Eni, jika mantan Walikota Solo itu mementingkan nasib buruh migran, apa salahnya menerima petisi tertulis tersebut. 

“Padahal, ketika kampanye Pilpres dulu, Jokowi meraih suara terbanyak dari luar negeri, salah satunya di Hong Kong,” kata perempuan yang pernah berbicara mengenai isu buruh migran di PBB tahun 2016.

Berikut isi petisi buruh migran yang ingin disampaikan kepada Jokowi: 

Selain itu, tidak semua buruh migran bisa bertemu dengan Jokowi. Hal tersebut lantaran untuk bisa mengambil tiket dan masuk ke tempat pertemuan dengan Jokowi, para buruh migran harus menunjukkan paspor.

Sementara, pada praktiknya, paspor mereka kerap ditahan oleh agen atau majikan.

“Kalau majikannya tidak berkenan memberikan paspornya, maka mereka bisa terancam dipecat. Makanya, jumlah buruh migran yang semula ditargetkan 15 ribu, pada kenyataannya hanya bisa dihadiri oleh 5.600 orang,” kata dia.

Tiga isu penting

Jokowi dijadwalkan akan tiba di gedung Asia World-Expo di Hong Kong untuk bertemu dengan komunitas Indonesia sekitar pukul 14:00 waktu setempat. Mantan Walikota Solo itu berdialog secara langsung dengan WNI yang sebagian besar adalah buruh migran.

Menurut Eni, saat ini ada tiga isu utama dan penting untuk segera dituntaskan oleh pemerintah terkait buruh migran.

Pertama, menyangkut kepemilikan paspor. Saat ini, menurut Eni masih banyak paspor buruh migran yang bekerja di luar negeri masih ditahan oleh agen atau majikan.

“Ini sudah terbukti melalui kunjungan Jokowi ke Hong Kong. Sebagian besar buruh migran urung hadir karena paspor mereka ditahan oleh majikan. Sementara, kalau buruh migran ngotot maka berisiko dipecat oleh majikannya,” kata Eni.

Isu kedua, biaya penempatan. TKI harus membayar biaya penempatan sebelum mereka bisa dikirim ke luar negeri termasuk ke Hong Kong. Eni mencontohkan biaya penempatan TKI ke Hong Kong sesuai dengan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp 14,8 juta.

“Tetapi, pada kenyatannya kami diharuskan membayar antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Sisa uang itu larinya ke agen, PJTKI atau bank,” tutur Eni.

Isu ketiga, RUU perlindungan pekerja migran yang masih digodok di DPR justru tidak mengakui TKI sebagai pekerja pada umumnya. Hal itu berakibat hilangnya hak-hak pekerja yang seharusnya juga mereka terima.

“RUU tersebut tidak mengatur hak untuk cuti, berorganisasi, terlibat dalam pengambilan kebijakan, dan libur. Sebenarnya menurut saya hal ini agak ironis, karena di forum ASEAN Jokowi justru menyerukan agar ada perlindungan kepada buruh migran. Sedangkan di dalam negeri, Jokowi malah tidak mengakui TKI,” katanya.

Eni mengatakan buruh migran masih dianggap seperti barang dan dimiliki oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Pemerintah dianggap tidak membantu seandainya buruh migran telah dirugikan oleh PJTKI.

Lalu, apakah Eni masih optimisis pemerintahan Jokowi dapat menyelesaikan isu tersebut? Dia mengaku sudah agak pesimistis. Tetapi, Jokowi masih memiliki waktu 2,5 tahun untuk membuktikan janjinya ketika berkampanye dulu.

Menurut Eni, dalam kunjungannya ke Hong Kong, Jokowi tidak perlu ikut mendatangkan para artis. Sebab, yang dibutuhkan oleh buruh migran adalah para pejabat dari kementerian terkait untuk langsung menindak lanjuti keluhan mereka.

Jokowi akan berada di Hong Kong selama satu hari. Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Jokowi akan bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Hong Kong, Leung Chun-ying untuk menjajaki peluang investasi bagi pengusaha Hong Kong ke Indonesia.

“Hong Kong merupakan salah satu hub ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik. Kami juga ingin meningkatkan konektivitas,” ujar Direktur Asia Pasifik Kemlu, Ben Kanadi ketika memberikan keterangan pers pada Selasa, 25 April. – Rappler.com