LHKP Muhammadiyah: Tidak ada temuan nama Gaj Ahmada di dalam buku

YOGYAKARTA, Indonesia – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta menyangkal ada nama “Gaj Ahmada” di dalam buku berjudul Kesultanan Majapahit. Kalimat “Gaj Ahmada” yang diambil dari nama Mahapatih salah satu kerajaan terbesar di nusantara itu, menjadi perbincangan hangat netizen pada akhir pekan lalu.

Rupanya warga net meributkan jika Mahapatih Gajah Mada sesungguhnya memeluk agama Islam. Selain itu, Kerajaan Majapahit bukan Kerajaan Hindu seperti yang selama ini dipelajari di dalam buku sejarah.

Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) yang membidangi LHKP Ashad Kusuma Djaya mengatakan buku Kesultanan Majapahit terbit sekitar tahun 2008 hingga 2010. Buku itu muncul untuk mencatat hasil diskusi antara peneliti Herman Sinung Janutama dengan Komunitas Turangga Seta.

“Saat itu, LHKP berpendapat hasil diskusi itu layak untuk dicatat dan direkam dalam bentuk buku. Maka, LHKP yang memiliki perizinan dan kebutuhan percetakan lain kemudian mencetak hasil diskusi itu dalam bentuk buku,” kata Ashad pada Minggu, 18 Juni.

Dia mengatakan jika ada pihak yang merasa tak sepakat dengan isi buku tersebut, maka LHKP berkenan memfasilitasi diskusi mengenai wacana tersebut, lalu membandingkan dengan hasil penelitian sebenarnya. Nama LHKP disematkan, karena selain memiliki izin penerbitan diskusi tersebut juga berlangsung di markas mereka.

Tetapi, dia menjelaskan jika di dalam hasil penelitian Herman tidak menyebutkan nama Gaj Ahmada.

“Yang viral itu bohong, tidak ada penyebutan nama Gaj Ahmada di dalam buku tersebut. Kami hanya menerbitkan buku itu, tetapi kontennya tetap hasil penelitian dari Herman,” kata dia.

Menurutnya, saat itu tidak hanya diskusi hasil penelitian Herman saja yang mendapat fasilitas dari LHKP, tetapi juga diskusi pemikirian agamawan lain bernama Yonathan.

“Kami juga fasilitasi diskusi Biksu Buddha bernama Sifu Yonathan,” tutur dia.

Tetapi, dia mengingatkan sekali lagi jika ada pembaca atau sejarawan yang tak sepakat dengan hasil penelitian di dalam buku itu maka LHKP menyediakan ruang untuk berdiskusi. Ashad mengatakan jika mereka tidak memiliki hasil penelitian Herman. Oleh sebab itu, mereka tidak mempermasalahkan jika ada bantahan.

“LHKP akan memberikan fasilitas diskusi dengan penelitinya sekaligus,” kata Ketua PDM yang membidangi Majelis Tablig dan Majelis Tarjih Yogyakarta. – Rappler.com