GNPF yakin Jokowi akan tegakkan hukum secara adil

JAKARTA, Indonesia – Idul Fitri pada hari ini membawa banyak perbedaan. Selain suasana yang lebih kondusif karena tak ada lagi demonstrasi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akhirnya bersedia menerima perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI). Pertemuan itu terjadi usai mantan Gubernur DKI tersebut menggelar open house di Istana Negara pada Minggu, 25 Juni.

Hal ini merupakan sesuatu yang baru, sebab ketika digelar aksi demonstrasi pada 9 Februari lalu oleh GNPF-MUI, Jokowi enggan menemui. Dia mengutus Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto untuk berdialog dengan perwakilan massa.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sudah sejak lama Bachtiar Nasir dan rekan-rekannya ingin bertemu dengan Jokowi. Tetapi, tidak pernah terpenuhi.

Akhirnya Bachtiar menggunakan koneksinya kepada Menteri Agama Lukman Hakim yang meneruskan permintaan tersebut kepada Menteri Pratikno.

Usai bertemu, sikap GNPF yang biasanya garang dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah ternyata berubah. Penasihat hukum GNPF-MUI, Lutfi Hakim mengakui perubahan itu lantaran di antara kedua pihak sudah tercipta rasa pengertian.

“Kami bisa lebih tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Presiden dan Beliau juga jadi lebih tahu aspirasi apa yang ingin disampaikan oleh GNPF-MUI,” kata Lutfi yang ikut bersama beberapa rekannya bertemu dengan Jokowi di Istana Negara.

Untuk membangun rasa percaya, Jokowi menjanjikan akan sering bertemu dengan pihak GNPF-MUI. Lutfi sepakat dengan pemerintah, tidak perlu ada situasi yang tercipta seolah-olah antara kedua pihak saling berhadapan serta berseberangan. Apalagi jika itu menyangkut konteks isu kebhinnekaan, Pancasila dan NKRI. Lutfi mengklaim GNPF-MUI mendukung itu semua.

“Dan kami tadi mendapat kepastian bahwa Beliau (Presiden Jokowi) ternyata tidak pernah memandang umat Islam dalam posisi seperti itu (saling berhadapan),” kata dia.

Hal lain yang mereka peroleh dari pertemuan dengan Jokowi hari ini yaitu adanya kepastian bahwa pemerintah tidak akan membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Semua diperlakukan sama.

“Presiden berjanji tidak akan pernah membiarkan penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Kami juga telah memberikan informasi dan Presiden merespons bahwa ini negara hukum dan keadilan untuk semua. Artinya, tidak boleh ada satu pun penegakan hukum yang melanggar hukum,” ujar anggota tim kuasa hukum FPI Kapitra Ampera.

Kapitra menilai dalam pengusutan kasus percakapan bermuatan mesum yang melibatkan pimpinan FPI Rizieq Shihab dan Firza Husein, polisi banyak menerabas koridor hukum. Bahkan, mereka berpendapat Rizieq sengaja dikriminalisasikan sebagai bentuk kekecewaan dari rezim penguasa bahwa Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama kalah dalam Pilkada dan dibui karena kasus penodaan agama.

Untuk mendapatkan keadilan hukum, GNPF-MUI sempat mengadukan nasib mereka ke Komisi Nasional HAM. Lembaga itu menindak lanjuti audiensi GNPF-MUI dan bertemu dengan Wiranto.

Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menyarankan agar ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan para ulama. – Rappler.com