Kelompok radikal gerilya rekrut TKW di Hong Kong

JAKARTA, Indonesia — Pemerintah Indonesia diminta lebih meningkatkan kerjasama dengan agen-agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mencegah radikalisasi terhadap TKI, terutama TKI perempuan yang bekerja di Hong Kong.

Institut Analis Kebijakan Konflik (IPAC) melaporkan saat ini terdapat 50 TKI perempuan atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hong Kong yang telah terpapar ideologi radikal.

“Beberapa dari mereka direkrut secara online oleh pacar mereka,” kata peneliti IPAC, Nava Nuraniyah, Rabu 26 Juli 2017. “Beberapa lainnya bergabung ISIS sebagai jalan untuk pemberdayaan.”

Saat ini, Nava Nuraniyah melanjutkan, jumlah komunitas muslim Indonesia di Hongkong, sebagian besar mereka adalah perempuan, telah meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 2000.

Di negeri orang itu, para TKI ini kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas muslim. Mereka pun mendapatkan ajaran agama, mulai dari yang moderat hingga ajaran Salafi dan jihad.

Para TKI perempuan ini menemukan teman di komunitas-komunitas tersebut dan menganggap mereka sebagai saudara pengganti. Sehingga, jika salah satu dari mereka berhasil direkrut kelompok radikal, lainnya akan mengikuti.

Dalam beberapa kasus, persoalan pribadi juga menjadi dorongan bagi para TKI ini untuk ‘memurnikan’ keislaman mereka. Konflik Suriah juga menarik beberapa wanita untuk mendukung Negara Islam (Islamic State).

Mereka melihat para petempur di Suriah sebagai pahlawan dan mendorong mereka untuk menawarkan bantuan logistik dan keuangan. Beberapa di antaranya bahkan menjalin hubungan pribadi secara online dengan para petempur di Suriah, yang kemudian membantu mereka masuk ke Suriah. 

Karena itu, Nava Nuraniyah melanjutkan, pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan agen tenaga kerja dan kelompok hak-hak migran untuk memasukkan modul pelatihan yang memberitahu perempuan Indonesia akan resiko radikalisme.

Selain itu, konsulat Indonesia di Hong Kong juga harus bekerja lebih ekstra dengan ulama lokal dan pihak berwenang Hong Kong untuk memastikan penceramah atau ulama tidak menyebarkan kebencian di tengah masyarakat migran.

“Pada akhirnya,” kata Nuraniyah, “mitra terbaik untuk Pemerintah Indonesia dan Hong Kong mencegah radikalisasi buruh migran adalah komunitas muslim yang lebih luas.” —Rappler.com