Menteri Susi duga garam langka akibat permainan kartel

JAKARTA, Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menduga heboh impor garam yang terjadi hampir setiap tahun, akibat permainan kartel.  

“Bisa jadi. Dulu terjadi kebocoran garam impor yang dilakukan oleh industri importir garam, mereka impor lebih dari kapasitas produksi mereka. Akhirnya mereka menjadi trader, separuh lebih bocor ke pasar konsumsi. Sekarang dengan pengaturan ini mereka tidak suka,” ujar Susi melalui keterangan tertulis yang diterima Rappler pada Kamis, 3 Agustus.

Dari dulu, Susi menjelaskan, impor garam industri rata-rata per tahun 2 juta ton. Namun bocor ke pasar garam konsumsi. Garam ini masuk pada saat petambak panen dan harga di petambak jadi jatuh.

Dalam rezim peraturan berkaitan dengan garam saat ini,  aspek kesejahteraan petani garam rakyat memang dikelola KKP.  Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti ini pula yang berupaya lebih ketat memberikan rekomendasi izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, melalui PT Garam.  

“Setiap tahun KKP mengeluarkan anggaran untuk geomembran misalnya, agar garam lebih putih dan bersih. Kami ingin menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus,” kata Susi seperti dikutip dari situs Kementerian Kelautan. 

Susi juga mengingatkan fakta bahwa impor garam sudah dari dulu.  “Dan saya lihat untuk menjaga harga garam petambak agar tidak jatuh pada saat panen, KKP harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi kapan boleh impor. Dari awal saya menjadi MKP, saya sudah bicara bahwa impor garam harus diatur, tapi saya tidak punya kewenangan. Dengan adanya UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, maka KKP punya kewenangan untuk mengawasi impor garam. Berdasarkan UU ini, KKP memberikan rekomendasi volume, jenis, dan kapan impor garam boleh dilakukan,” katanya lagi. 

Mengenai peran BUMN PT Garam, Susi menginginkan agar perusahaan tersebut yang diizinkan untuk mengimpor garam konsumsi. Namun, kebijakan itu tidak disukai oleh importir garam industri. 

“Pemerintah kemudian menugaskan PT Garam untuk membeli menyerap produksi dan menyangga harga garam petambak. Saya akan minta PT Garam bisa sangga harga petani di atas biaya produksi. Insya Allah dengan kita atur impornya, mudah-mudahan untuk kali ini bisa baik,” tutur dia.

Susi yang pernah menekuni bisnis ekspor produk laut ini juga mengomentari sinyalemen ada pihak yang keberatan dengan ketatnya izin impor garam.  

“Sepertinya dengan ikutnya KKP mengatur dan mengawasi, banyak yang terganggu. Pada saat impor pertama PT Garam, kena masalah hukum karena yang  diimpor kode HS-nya garam industri. Yang mengatur impor adalah Kementerian Perdagangan. Jadi stop. Garam industri itu tidak ada bea masuk sama sekali. Garam konsumsi kena bea masuk 10%.  Harusnya sama-sama garam ya kalau nol, nol semua. Awalnya kita umumkan rekomendasi 75 ribu ton impor garam, karena petambak kita akan panen awal September. Ehhh malah sudah ada yang omong akan impor 2,1 jt ton,” kata Susi gemas.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kemungkinan merembesnya garam industri ke pasar untuk konsumsi.  

“Kalau ada perusahaan industri diberi izin untk kepentingan industrinya tapi dijual ke konsumen, laporkan! Kita monitor dan awasi bersama. Mudah-mudahan untuk tahun panen ini harga hasil panen petani tidak jatuh. Kita perlu dukung pengawasan importir,” ujarnya.

Susi mengaku percaya kalau dari dulu produksi petambak garam harganya tersangga, kemudian impor hanya untuk industri yang memang betul-betul harus memakai garam tertentu, tata niaga/perdagangannya diawasi, petambak didukung dan impornya diatur untuk memberikan ruang industri garam domestik tumbuh, pasti akan baik. – Rappler.com

BACA JUGA:

• 4 trik mengolah makanan tanpa menggunakan garam
• Jaga pasokan, kapal gerai maritim bawa garam dari NTT