DPR Sahkan Undang-undang APBN 2017

JAKARTA, Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2017 menjadi Undang-undang. Persetujuan DPR ini diputuskan lewat Sidang Paripurna yang digelar hari ini.

“Dengan demikian anggota menyetujui RUU APBN 2017 untuk disahkan menjadi UU APBN 2017?” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu 26 Oktober.

Para anggota Dewan kompak menjawab, “Setuju.” Sidang Paripurna ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sebagai perwakilan pemerintah.

Dalam Rancangan Undang-undang APBN 2017 tersebut disepakati pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran  2017 sebesar Rp 1.750 triliun. Sedangkan belanja negara sebesar Rp 2.080 triliun.

Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.315 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian Lembaga Rp763,5 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp551,9 triliun. Sedangkan alokasi transfer ke daerah sebesar Rp704,9 triliun dan dana desa Rp60 triliun.

Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen dari PDB. 

Selain itu dalam asumsi dasar makro ekonomi juga telah disepakati angka pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jumlah itu menurun 0,2 persen dibanding target yang diusulkan dalam nota keuangan yang sebesar 5,3 persen.

Sementara tingkat inflasi disepakati di angka 4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga ditargetkan Rp 13.300. Adapun suku bunga SPN 3 bulan rata-rata dipatok pada angka 5,3 persen.

Untuk target lifting minyak yang awalnya ditargetkan 780 ribu barel menjadi 815 ribu barel per hari. Sementara lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak dunia ditetapkan US$ 45.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN 2017 disusun ketika kondisi perekonomian global masih mengalami pelemahan dan di tengah risiko gejolak geo politik, perubahan ekonomi regional, terutama Tiongkok, serta pelemahan perdagangan internasional. 

“Peran pemerintah sangat penting untuk menjaga momentum pembangunan, meningkatkan daya saing usaha agar perekonomian nasional dapat tumbuh,” kata Sri Mulyani saat membacakan pandangan akhir pemerintah.

Sri Mulyani mengatakan untuk mendorong pertumbuhan pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dengan berbagai paket kebijakan ekonomi serta mendorong pembangunan infrastruktur. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com