OJK: Literasi keuangan Indonesia 2016 meningkat menjadi 29,66 persen

JAKARTA, Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis hasil survei nasional tingkat literasi dan inklusi keuangan 2016.  Survei dilakukan tahun 2016, setelah survei yang pertama pada 2013. Hasilnya, indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2016 mencapai 29,66 persen, meningkat dibandingkan 21,84 persen pada 2013. Untuk indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2016 mencapai 67,82 persen, naik dibandingkan 59,74 persen pada 2013.

Menurut anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono, indeks literasi keuangan yang tinggi masih didominasi provinsi-provinsi di kawasan Jawa dan Bali. Hal serupa juga terjadi pada indeks inklusi keuangan. “Survei kali ini melibatkan seluruh provinsi, yaitu 34 provinsi, sementara survei pertama tahun 2013 dilakukan di 20 provinsi,” kata Kusumaningtuti kepada media di Jakarta, Selasa 24 Januari 2017.

Dari sisi jumlah kota juga meningkat dari 40 kota pada 2013 menjadi 64 kota dan kabupaten pada 2016. Survei terbaru juga melibatkan lebih banyak responden, yaitu 9.680, dibandingkan dengan 8.000 pada 2013. “Kali ini kami juga menambahkan pendekatan inklusi keuangan yang digunakan OECD dan Bank Dunia,” kata Kusumaningtuti.

Indeks literasi keuangan tertinggi terjadi di DKI Jakarta mencapai 40 persen, diikuti oleh Jawa Barat 38,70 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 38,55 persen, Banten 38,18 persen, dan Bali 37,45 persen. Indeks literasi keuangan terendah terjadi di Papua Barat dengan angka 19,27 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 21,45 persen, Papua 22,18 persen, Sulawesi Tengah 22,55 persen, serta Kalimantan Selatan dan Gorontalo sebesar 23,27 persen.

Tabel :  Indeks Literasi Keuangan Per Provinsi 2016

Untuk indeks inklusi keuangan, skor  tertinggi juga diraih DKI Jakarta sebesar 78,18 persen, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta 76,73 persen, Bali 76 persen, Sumatera Utara 75,27 persen, dan Kalimantan Timur 74,91 persen. Indeks inklusi keuangan terendah terjadi di Papua Barat, yaitu 58,55 persen, Kalimantan Selatan 59,27 persen, Kalimantan Tengah 60,36 persen, Papua 61,45 persen, dan Kalimantan Utara 61,45 persen.

Tabel :  Indeks Inklusi Keuangan Per Provinsi 2016

Kusumaningtuti mengatakan bahwa, target dari OJK sejak 2013 adalah meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan rata-rata 2 persen per tahun. “Ternyata hasilnya melebihi target. Survei ini perlu dilakukan untuk melihat efektivitas implementasi program-program yang dilaksanakan OJK maupun pemerintah,” ujar Kusumaningtuti.  

Melakukan survei adalah satu-satunya cara untuk mengukur tingkat literasi keuangan. Sementara untuk tingkat inklusi keuangan ada parameter lain yang dapat menjadi pembanding, yaitu jumlah penambahan rekening pengguna jasa keuangan. —Rappler.com