Dari mati menolak tambang hingga gerhana bulan darah

JAKARTA, Indonesia—Redaksi Rappler memilihkan lima peristiwa dari Senin, 28 September 2015, yang mungkin luput dari perhatian Anda. Empat tewas menolak tambang, gerhana bulan darah, Al Fatihah untuk GKI Yasmin, ratusan berunjuk rasa menolak aturan tanah diskriminatif, dan tautan menuju live blog Indonesia + SocialGood, the Social Good Summit Jakarta.

Sudah empat orang diduga mati menolak tambang

Menurut data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ), Salim alias Kancil (52) bukanlah orang pertama yang diduga menjadi korban pembunuhan akibat menolak penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Dari Desember 2014 proyek ini (penambangan pasir) dimulai dan melewati tiga desa. Dari semua desa masing-masing ada satu yang meninggal.

Gerhana bulan darah

Orang yang senang mengamati benda-benda langit mendapatkan pemandangan berbeda Senin, 28 September: Gerhana Bulan Darah.

Gerhana, yang terakhir terjadi pada 1982 ini, teramati dengan jelas di Amerika, Eropa, Afrika, Asia barat dan Pasifik Timur, sayangnya tidak di Indonesia. Gerhana ini terjadi ketika matahari, bumi dan bulan yang sangat terang dan terlihat lebih besar dari aslinya ada dalam satu garis pada 0211 GMT.

Al Fatihah untuk GKI Yasmin

Hal tidak biasa adalah ketika seorang tokoh agama Islam memimpin pembacaan Al Fatihah tujuh kali agar pemerintah mau membuka segel gereja GKI Yasmin.

“Saya minta kepada teman-teman muslim, baik muslim administratif maupun simbolik, untuk membacakan Al Fatihah tujuh kali,” kata Aan Anshori, Ketua Jaringan Islam Anti Diskriminasi.

“Itu di tradisi NU mengirim Al Fatihah tujuh kali, agar Pak Kapolri, Menkopolhukam, Pak Presiden dan Pejabat yang berwenang punya keberanian menegakkan keadilan dan kebenaran.”

Lalu melantunlah Al Fatihah dari pengeras suara dan para muslim yang menghadiri ibadah Minggu GKI Yasmin ke 100 kali di seberang Istana Negara.

Berunjuk rasa menentang aturan diskriminatif DIY

Ratusan warga berdemonstrasi menentang aturan pertanahan yang dinilai diskriminatif di Yogyakarta, Senin, 28 September.

“Kami mengingatkan DPRD, wakil kami, agar UU Pokok Agraria (UU PA) ini diberlakukan secara menyeluruh di Yogyakarta karena ini ada ancaman pengambilalihan tanah rakyat menjadi tanah milik Keraton Yogyakarta dengan dalih Keistimewaan,” kata humas Aksi Masyarakat Yogyakarta Kus Tri Antoro.

Para pendemo ini mengkritik Sultan Hamengku Buwono X yang sebelumnya mengatakan bahwa di Yogyakarta tidak ada tanah negara, yang ada hanya tanah keraton. Selain itu, Yogyakarta juga masih memberlakukan aturan tanah tidak bisa dimiliki oleh nonpribumi.

Yang ada di Social Good Summit Jakarta

Rappler dan UNDP Indonesia menyelenggarakan Indonesia + SocialGood, The Social Good Summit Jakarta, Senin 28 September 2015. Live blog kami bisa dibaca di link di atas. Anda juga bisa menyimak video dokumentasi acara tersebut. Dari pemerintah ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan. Dari tokoh muda ada CEO Qlue Rama Raditya, penggagas Indonesia Youth Conference Alanda Kariza, hingga CEO Go-Jek Nadiem Makarim.