Berita hari ini: Sabtu, 20 Mei 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Sabtu, 20 Mei 2017.

Diejek kafir, siswa di Yogyakarta mengadu ke DPRD

Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto mengaku mendapat laporan mengenai perbuatan intoleransi siswa di beberapa sekolah menengah pertama negeri dan sekolah menengah atas negeri di Yogyakarta. Berdasarkan laporan yang dia terima, beberapa sekolah telah membuat aturan yang mengarah ke perilaku intoleransi. Bahkan, mengarahkan siswa menjadi fanatik terhadap ajaran agama tertentu.

“Praktik intolerans itu terjadi di sekolah negeri dan berbahaya,” kata Fokki.

Komisi D mendapatkan pengaduan dari seorang wali murid SMP Negeri di kota Yogyakarta. Siswa itu mengaku mendapat ejekan kafir dari temannya. Sekolah itu juga mewajibkan siswanya untuk mengenakan pakaian dengan ciri khas agama tertentu.

“Yang tidak memakai dibilang kafir dan siswa itu merasa minder,” katanya lagi.

Dia menyebut telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang mengarah pada lunturnya penghormatan terhadap keragaman di sekolah negeri. Fokki menilai sudah terjadi penyeragaman di berbagai kegiatan keagaman berdasarkan agama mayoritas. Selengkapnya baca di sini.

Kapolda Kalbar imbau masyarakat tak terpengaruh provokasi isu di media sosial

Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat, Brigjen (Pol) Erwin Triwanto mengimbau seluruh masyarakat di kota Pontianak dan area lainnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berisi provokasi mengenai situasi di kota tersebut. Pada hari ini tidak terjadi kericuhan antara massa dari dua kubu seperti yang diributkan di media sosial.

“Informasi yang beredar seolah-olah telah terjadi adu fisik (chaos) di sini. Padahal di lapangan tidak terjadi seperti yang diinfokan di media sosial tersebut,” ujar Erwin usai berdialog dengan beberapa perwakilan aksi unjuk rasa di Pontianak.

Dia menjelaskan dua kegiatan yang digelar hari ini berjalan lancar dan tidak terjadi apa pun. Dua kegiatan yang dimaksud adalah Pekan Gawai Dayak XXXII dan aksi damai bela ulama.

“Jangan sampai malah media sosial memprovokasi. Saat ini Kamtibmas di Kota Pontianak kondusif, hanya terjadi kemacetan sedikit saja,” katanya.

Hingga saat ini, aktivitas masyarakat di kota Pontianak masih seperti biasa. Untuk mengamankan dua kegiatan tersebut pihaknya telah menurunkan 3.037 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri. Selengkapnya baca di sini.

Jokowi ajak TNI gebuk ormas yang mengganggu ideologi Pancasila

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengajak personel TNI untuk menggebuk berbagai organisasi masyarakat yang ingin keluar dan mengangganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinnekaan bangsa. Baginya, ideologi Pancasila sudah sangat fundamental bagi Bangsa Indonesia.

“Kalau ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk,” kata Jokowi menegaskan.

Dia mengatakan hal yang sama juga berlaku jika ada ormas yang berhaluan komunis kembali bangkit di Tanah Air. Sebab, menurut ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 telah mengatur bahwa PKI adalah organisasi terlarang.

“Ya, kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya sudah jelas, TAP MPRS,” ujar mantan Gubernur DKI itu.

Langkah pertama pembubaran ormas tersebut dilakukan dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei lalu. Dalam pandangan pemerintah, HTI ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Bahkan, RUU nya pun sudah disiapkan.

Namun, HTI tidak tinggal diam. Mereka mengaku akan melakukan perlawanan secara hukum agar tidak bisa dibubarkan.

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s nyatakan Indonesia negara layak investasi

Lembaga Pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) menyatakan Indonesia sebagai negara yang layak untuk dijadikan tempat berinvestasi. Hal itu disambut baik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kami menyambut gembira bahwa pemeringkat S&P telah menyampaikan hasil dengan meningkatkan peringkat Indonesia menjadi BBB minus dengan outlook stabil,” ujar Sri ketika menyampaikan jumpa pers.

Dia mengatakan penilaian dan pandangan (outlook) yang diberikan S&P dalam memberikan peringkat layak investasi sesuai dengan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kebijakan fiskal.

“Kebijakan fiskal Indonesia dianggap telah mengalami perbaikan signifikan dengan langkah yang dilakukan pemerintah dari sisi belanja maupun penerimaan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 1 Juni 2010 hingga 27 Juli 2016.

Dari sisi belanja menurut dia, pemerintah telah fokus memberikan alokasi kepada belanja kepada sektor prioritas dan produktif seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, untuk memperbaiki efisiensi ekonomi.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, dikatakannya, pemerintah secara konsisten telah melakukan reformasi dalam bidang perpajakan, untuk memberikan stabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia menyatakan bahwa S&P juga melihat desain APBN saat ini jauh lebih realistis karena telah menjadi instrumen yang kredibel dan efektif bagi tujuan pembangunan, serta defisit anggaran yang lebih terjaga. Selengkapnya baca di sini. – Rappler.com