Berita hari ini: Senin, 17 Juli 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

 pe

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 17 Juli 2017.


Walau ditetapkan jadi tersangka, Setya Novanto tetap akan menjabat Ketua Umum Golkar

KAMPANYE CALON KETUA UMUM GOLKAR. Calon Ketua Umum Partai Golkar nomor urut 2 Setya Novanto (kiri) berbicang dengan calon Ketua Umum nomor urut 7 Indra Bambang Utoyo (kanan) saat pembukaan kampanye zona III di Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 Mei. Foto oleh Wira Suryantala/ANTARA

KAMPANYE CALON KETUA UMUM GOLKAR. Calon Ketua Umum Partai Golkar nomor urut 2 Setya Novanto (kiri) berbicang dengan calon Ketua Umum nomor urut 7 Indra Bambang Utoyo (kanan) saat pembukaan kampanye zona III di Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 Mei. Foto oleh Wira Suryantala/ANTARA

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan walau Setya Novanto sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik oleh KPK, tetapi dia tetap akan menjabat sebagai Ketua Umum. Perubahan baru akan dilakukan oleh partai pohon beringin itu jika sudah dikeluarkan keputusan hukum tetap.

Nurdin juga membantah akan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketum gara-gara Setya dijadikan tersangka.

“Tidak (ada Plt). Kan ada ketua harian, ada korbid, ada sekjen. Fungsi-fungsi semua telah dibagi habis sesuai tata kerjanya," ujar Nurdin yang ditemui di kediaman pribadi Setya.

Dia juga menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk menunjuk ketum baru.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang juga berada di lokasi juga menegaskan kinerja partainya tidak akan terganggu kendati Setya sudah berstatus tersangka. Keputusan KPK juga tidak akan mengubah haluan Partai Golkar untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

“Apa pun yang terjadi, posisi politik Partai Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Kami juga tetap konsisten untuk tetap berpegang pada keputusan Rapimnas tahun 2016 untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Hakim sahkan penetapan tersangka Hary Tanoe

Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo (tengah) bergegas seusai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/7). Foto oleh Aprillio Akbar/ANTARA

Pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo (tengah) bergegas seusai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (7/7). Foto oleh Aprillio Akbar/ANTARA

Hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Hary Tanoesoedibjo dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17Juli 2017.

“Menolak eksepsi termohon. Menolak permohonan pemohon. Menetapkan penetapan tersangka terhadap Hary Tanoesoedibjo adalah sah," kata Cepi saat membacakan putusan.

Seperti diketahui, Hary Tanoe menjadi tersangka setelah diduga mengancam seorang jaksa melalui pesan singkat. Ia dijerat Tanoe dengan Pasal 29 UU Nomor 11/2008 tentang ITE jo pasal 45B UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 11/2008. Baca berita selengkapnya di sini.

Ketua DPR dukung pemblokiran Telegram

Foto oleh AFP

Foto oleh AFP

Ketua DPR Setya Novanto mendukung langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram karena selama ini platform tersebut banyak digunakan jaringan teroris untuk membangun sel-sel baru.

"Pemblokiran Telegram oleh pemerintah sangat tepat karena di dalamnya banyak sekali konten yang berisi ajak bergabung dengan kelompok teroris dan cara membuat bom," kata Novanto di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Menurut dia, apa yang dilakukan jaringan teroris menggunakan Telegram sangat berbahaya dan akan mengancam sendi kehidupan dan keamanan berbangsa serta bernegara.

Dia menilai jangan sampai paham terorisme yang disebarkan melalui aplikasi seperti Telegram terus-terusan terjadi sehingga membahayakan masyarakat Indonesia. Baca berita selengkapnya di sini.

Seorang WNI dilaporkan hilang di Jepang

Seorang warga negara Indonesia bernama Yosia Trifosa Siregar (24) dilaporkan hilang di Jepang sejak 6 Juli 2017. Sampai saat ini keberadaannya masih misterius.

Yosia Trifosa diketahui sedang mengikuti kursus bahasa Jepang di Tokyo. Dia semestinya pulang ke Indonesia pada 6 Juli. Tiket pulang pun sudah di tangannya. Namun Yosia tak kunjung pulang.

Keluarga mengatakan mereka tidak mengetahui keberadaan Yosia karena telah putus kontak. Keluarga Yosia sendiri tinggal di Bekasi. Pada Sabtu, 15 Juli lalu, mereka melaporkan hilangnya Yosia ke KBRI Tokyo.

Petugas KBRI telah mengecek langsung keberadaan Yosia yang menurut informasi menyewa kamar kost di wilayah Shin-Okubo. Namun Yosia tidak ditemukan di sana.

Petugas KBRI rencananya akan datang ke lagi ke kost tersebut pada Selasa besok. KBRI juga akan menggunakan seluruh jalur dan saluran komunikasi untuk menemukan Yosia, mulai dari imigrasi, PPI, komunitas masyarakat, hingga media sosial. Rencana kasus ini juga akan dilaporkan ke polisi Jepang.

Presiden Partai: Jangan lagi sebut Fahri Hamzah kader PKS

DIPECAT. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 April 2016. Foto oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

DIPECAT. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemecatan dirinya dari keanggotaan PKS di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 4 April 2016. Foto oleh Rivan Awal Lingga/ANTARA

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta kepada semua pihak termasuk media agar tidak lagi menyebut Fahri Hamzah sebagai kader dari partainya. Sebab, sudah sejak lama Fahri dikeluarkan dari partai, kendati dia akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Publik sudah tahu lah. Sudah tahu posisinya (Fahri Hamzah). Jadi, saya mengimbau kepada media jangan lagi kemudian menyebut dia politisi PKS,” ujar Sohibul di kantor DPP PKS.

Dia mengatakan pria yang kini masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR itu hanya masa lalu PKS.

“(Fahri Hamzah) sudah mantan,” katanya menegaskan.

Saat ini, PKS tengah menempuh jalur hukum dengan melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Fahri tempo hari. PN Jaksel pada 14 Desember 2016 menyatakan pemecatan yang dilakukan oleh PKS tidak sah. Oleh sebab itu, PN Jaksel memerintahkan kepada PKS untuk mencabut semua keputusan yang pernah dibuat terkait Fahri, termasuk pemberhentian sebagai anggota partai, DPR dan pimpinan DPR.

Sohibul mengatakan proses pengajuan gugatan banding terus berjalan.

“Kita kan sedang berperkara dengan pengadilan banding. Itu jalan terus,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Penyelam asal Singapura hilang di Perairan Gili Lawa NTT

Penyelam asal Singapura yang hilang di Perairan Gili Lawa. Foto diambil dari Roy Paul Mukkam/Facebook

Penyelam asal Singapura yang hilang di Perairan Gili Lawa. Foto diambil dari Roy Paul Mukkam/Facebook

Wisatawan perempuan asal Singapura bernama Rinta Paul Mukkam hilang di perairan Gili Lawa NTT yang berdekatan dengan Pulau Komodo. Dia hilang saat sedang menyelam di perairan tersebut.

Saudara laki-laki Mukkam, Roy Paul Mukkam, menceritakan kejadian tersebut melalui akun Facebook miliknya, Roy Paul Mukkam. Roy menyebut adiknya hilang sekitar pukul 12.30 WIB pada Kamis, 13 Juli 2017.

"Adik saya pergi dalam perjalanan menyelam di perairan Gili Lawa, dekat Pulau Komodo, dan telah hilang sejak menyelam sore ini pukul 12:30 WIB," ungkap Roy.

Roy mengatakan proses pencarian adiknya sempat dihentikan sementara pada hari tersebut dan akan dilanjutkan keesokan paginya. Info tersebut didapatnya dari pihak Kementerian Luar Negeri (MFA) Singapura.

"MFA memberi tahu kami bahwa pencarian dan penyelamatan telah dihentikan malam ini dan akan dilanjutkan pukul 05.00 pagi waktu setempat," sebut Roy. Baca berita selengkapnya di sini.

—Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap